ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU PRIORITAS PELAKSANAAN PROYEK INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN

  • Asmungi Asmungi Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Keywords: infrastruktur jalan, kriteria prioritas, skala prioritas, AHP

Abstract

Banyak proyek berskala besar yang melibatkan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaannya. Bagi pemerintah daerah yang serba terbatas sumber dayanya, maka membuat skala prioritas terhadap proyek-proyek tersebut menjadi sangat penting. Kondisi ini dialami juga oleh Pemda Kabupaten Barito Selatan yang hendak merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur jalan. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat dipakai sebagai kriteria utama dalam penetapan skala prioritas pelaksanaan proyek. Dengan menggunakan metoda AHP, maka didapat lima kriteria utama dengan 21 sub kriteria. Ternyata diketahui bahwa dari lima kriteria itu tiga kriteria utama yang mempunyai bobot tertinggi adalah kriteria Tata Ruang dengan bobot 34% disusul dengan kriteria Volume Lalu Lintas dengan bobot 25.6%dan diikuti kriteria Ekonomi dengan bobot 19%. Sedang pada kriteria Tata Ruang ternyata tiga sub kriteria pertama yang mempunyai bobot tertinggi berturut-turut adalah sub kriteria Tata Ruang yang menunjang Pertanian, Pendidikan dan Perdagangan dengan bobot 40%, 28% dan 19%. Sedang pada kriteria Volume Lalu Lintas ternyata tiga sub kriteria pertama yang mempunyai bobot tertinggi berturut-turut adalah sub kriteria Lalu lintas  Truk Ringan, Truk Sedang/berat dan Mobil R4 dengan bobot 34%, 26% dan 18%. Untuk kriteria Ekonomi dua sub kriteria pertama yang mempunyai bobot tertinggi berturut-turut adalah sub kriteria Kelayakan dan Biaya dengan bobot 83% dan 17%.

References

BPS Kab. Barito Selatan, (2015), Barito Selatan Dalam Angka.Buntok, Biro Pusat Statistik Barito Selatan

Brodjonegoro, P.S, (1991), Petunjuk Mengenai Teori dan Aplikasi dari Model TheAnalytic Hierarchy Process. Jakarta : Sapta Utama.

Dirjen Bina Marga, (1990), Petunjuk Teknis Perencanaan dan PenyusunanProgram Jalan Kabupaten. SK No.77/KPTS/Db/1990.Jakarta: Dinas Pekerjaan Umum RI.

Dirjen Perhubungan Darat, (2005), Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1985,tentang jalan, Jakarta: Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Dirjen Perhubungan Darat, (2009), Tentang Lalu lintas Jalan. Udang-UndangRepublik Indonesia No.22, Th.2009, Jakarta: Departemen Perhubungan RI.

Dinas Pekerjaan Umum, (2016), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan 2014-2024, Buntok; Dinas PU Kabupaten Barito Selatan

Hafiyusholeh, M. (2009). Pengaruh Gangguan pada Matriks Pairwise Comparison Terhadap Pembalikan Dominasi dan Konsistensi Rasio dalam AHP. Bandung: ITB

Hafiyusholeh, M. (2011). Menentukan Vektor Prioritas dalam Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan Metode Nilai Eigen. STKIP PGRI JOMBANG

Saaty, T.L. (1980), Decision making for leaders, University of Pittsburg.

Saaty, T.L., (2002). Decision-making with the AHP: Why is principal eigenvector necessary, EJOR 145 (2002) 85-91.

Published
2020-10-31
How to Cite
Asmungi, A. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU PRIORITAS PELAKSANAAN PROYEK INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN. Heuristic, 17(2), 107-120. https://doi.org/10.30996/heuristic.v17i2.4650
Section
Articles