DISKRESI YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM MILITER INDONESIA

Keywords: diskresi, penegak hukum, hukum milter

Abstract

The implementation of law enforcement in the Indonesian military environment according to the writer's observation is still chaotic and there is sectoral ego. Discretion is very important in law enforcement in the military legal system, law enforcement officials are required to act wisely, wisely and responsibly. This research is a study of normative law using statutory and conceptual approaches. Every policy issued by public officials must pay attention to the signs that do not conflict with law and human rights, do not conflict with statutory regulations, must apply the general principles of good governance; and does not conflict with public order and decency. The use of discretion has a positive impact on law enforcement, although in certain circumstances the public interest must violate the law. In conducting discretion a clear and accurate consideration is needed, so that it can be accounted for legally, morally and to the community seeking justice, so that military soldiers before becoming law enforcers must go through education/courses first.

Pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan militer Indonesia menurut pengamatan penulis masih terjadi carut marut dan adanya ego sektoral. Diskresi sangat penting dalam penegakan hukum dalam sistem hukum militer, aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak arif, bijaksana dan bertanggung jawab. Penelitian inimerupakan peneltian hukum normatif dengan menggunakan pendekata perundang-undangan dan konseptual. Sertiap kebijaksaan yang dikeluarkan oleh pejabat publik harus memperhatikan rambu-rambu tidak bertentangan dengan hukum dan HAM,  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, wajib menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Penggunaan diskresi berdampak positif terhadap penegakan hukum, meskipun dalam keadaan  tertentu untuk kepentingan umum harus melanggar hukum. Dalam melakukan diskresi diperlukan  pertimbangan yang jelas dan akurat, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum,  moral dan kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga prajurit militer sebelum menjadi penegak hukum harus melalui pendidikan/kursus terlebih dahulu.

References

Beatson, Administrative Law: Text and Materials (UK: Oxford University Press, 2011)

Christie, George C., ‘An Essay On Discretion’, Duke Law Journal, 5, 1986, 747

Darumurti, Krishna D., Kekuasaan Diskresi Pemerintah (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)

Effendy, Marwan, Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum (Jakarta: Referensi, 2012)

Friedman, Lawrence M., The Legal System, A Social Science Perspektive (New York, Russel: Sage Foundation, 1975)

Gennaioli, Nicola, and Andrei Shleifer, ‘Judicial Fact Discretion’, Journal of Legal Studies, The University of Chicago, 37, 2

Grey, J. H., ‘Discretion In Administrative Law’, Osgoode Hall Law Journal, 17.1, 107

Ibrahim, Anis, Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Melinium Ketiga (Malang: In-TRANS, 2007)

Murtadha, Ali, Diskresi Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Indonesia (Fakultas Hukum UHT (Tesis), 2019)

Pepinsky, Harold E., ‘Better Living Through Police Discretion’, Law and Contemporary Problems Journal, 47.4 (1984), 250

Pranevi?ien?, Birut?, Legislative Discretionary Powers of the Executive Institutions in the Field of Regulation of Higher Education in Lithuania (Mykolas Romeris University, Faculty of Public Security, Department of Law V. Putvinskio 70, LT-44211 Kaunas, Lithuania, 2011)

Rahardjo, Satjipto, Hukum Dalam Jagad Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006)

———, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2007)

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2007)

Wiliams, Gregory Howard, ‘Police Discretion: A Comparative Perspective’, Ind Iana Law Journal, 64.87 (1989)

Published
2020-01-20
Section
Articles