TINJAUAN HUKUM OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT

Keywords: bahan kimia obat, obat tradisional, pertanggungjawaban hukum

Abstract

Abstract

This study aims to determine the rights and obligations of makers and distributors of traditional medicines and analyze the legal responsibilities of makers and distributors of traditional medicines that contain chemical drugs. The research method in this paper is normative or doctrinal research using a law approach, conceptual approach, and case approach. The research materials combined any legal material such as primary, secondary, and tertiary. The technique of processing legal materials is to inventory, identify, classify and systematize according to the hierarchy of the legislative order, and analyzed. The nature of this research is analytical descriptive. The results show that the rights and obligations as well as the forms of legal responsibility for the makers and distributors of traditional medicines, which are regulated in various laws that are still general in nature. The threat of sanctions for violations of traditional medicines containing medicinal chemicals can be criminal, civil, and administrative. It is hoped that there will be separate or special rules and laws governing the rights, obligations, and responsibilities for the makers and distributors of traditional medicines that contain chemical drugs.

Keywords: chemical drugs; legal liability; traditional medicine

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban pembuat maupun pengedar obat tradisional serta tanggung jawab hukum pembuat dan pengedar obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal menggunakan pendekatan hukum, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Bahan penelitian meliputi bahan hukum mulai dari primer, sekunder dan hingga tersier yang diolah menggunakan teknik pengolahan melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, kemudian disistemisasi sesuai urutan perundang-undangan melalui deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban serta bentuk tanggung jawab hukum untuk pembuat dan pengedar obat-obatan tradisional diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang masih bersifat umum. Ancaman sanksi bagi pelanggaran obat-obatan tradisional yang mengandung bahan kimia obat-obatan dapat berupa pidana, perdata, hingga administratif sebagaimana yang tertuang dalam berbagai sumber hukum yang telah dianalisis. Diharapkan perlu adanya aturan dan undang-undang tersendiri yang mengatur hak, kewajiban serta pertanggungjawaban pembuat dan pengedar obat tradisional berbahan kimia obat.

Author Biographies

Ruri Eka Putri, Universitas Hang Tuah
Fakultas Hukum
Mohammad Zamroni, Universitas Hang Tuah
Fakultas Hukum
Mokhamad Khoirul Huda, Universitas Hang Tuah
Fakultas Hukum

References

Bolendea, Anastasia Isabelle Regina, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, Lex Privatum, 7.2 (2019), 45–52

BPOM, ‘Bahaya Bahan Kimia Obat (Bko) Yang Dibubuhkan Kedalam Obat Tradisional (Jamu)’

———, ‘Biro Hubungan Masyarakat Dan Dukungan Strategis Pimpinan, Obat Tradisional Ilegal Ancam Kesehatan Bangsa’

———, ‘Tindak Lanjut Pengaduan Dan Informasi Konsumen 2019’

Department of Mental Health and Substance Dependence, ‘Kesehatan Mental Dalam Kedaruratan’

Juwanti, Leli, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT-OBATAN ILEGAL SECARA ONLINE’, NIAGAWAN, 2018 <https://doi.org/-10.24114/niaga.v7i3.11606>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ‘Kata Dasar Degenerasi’

Kleden, Kristoforus Laga, Priskardus Hermanto Candra, and Fransiskus Atom, ‘PENCARI OBAT KUAT TERJEBAK CRIME WITHOUT VICTIM (Pisau Analisis Kriminologi)’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2020 <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3055>

Kodifikasia, ‘Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisi-onal Berbahan Kimia Obat’, Rifah Roihanah, 13.1 (2019), 89

Mardhatillah, Adam Bastian, and Ahmad Mahyani, ‘BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.-JKT.PST)’, Mimbar Keadilan, 2019 <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167>

Mayasari, Nabila Emy, ‘Perlindungan Hukum Pada Kasus Suplemen Makanan Yang Mengandung Babi’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, 1.1 (2019), 39–40

Michael, Tomy, ‘ESENSI ETIKA DALAM NORMA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2015 <https://doi.org-/10.30996/dih.v11i22.2233>

———, ‘RIGHT TO HAVE RIGHTS’, Mimbar Keadilan, 2017, 106 <https://doi.org/10.30-996/mk.v0i0.2203>

Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)

Osda, Danur, ‘Indonesiana, Izin Edar Obat Tradisional Di Indonesia, Rumitkah?’

Purnomo, Sugeng Hadi, ‘PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2019 <https://doi.org/10.30996/jhbb-c.v2i2.2493>

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan

Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Depok: Kencana, 2018)

Sudewi, Ni Kadek Ayu Padmi Ari, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, ‘Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Ter-hadap Pengedaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya’, Jurnal Analogi Hukum, 2.2 (2020), 246–51

Sutrisna, EM, Herbal Medicine Suatu Tinjauan Farmakologis (Buku Ajar Mata Kuliah Herbal Medicine Mahasiswa Kedokteran) (Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2016)

Tania, Renny, ‘Produksi Jamu Ilegal, Terancam Hukuman 2 Bulan Penjara’

Triwulan, Titik, and Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana)

World Health Organization, ‘Constitution’, 2020

Zain, Fadlan Mukhtar, ‘Petugas Loka POM Grebek Rumah Produksi Jamu Ilegal’

Published
2021-02-07
Section
Articles