ASPEK PIDANA DARI MENAHAN IJAZAH PEKERJA SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Keywords: ijazah, perjanjian kerja, pidana

Abstract

Abstract

The research conducted by this author is a research that uses normative juridical research methods. Although manpower does not specifically regulate whether or not companies can withhold a worker's diploma, in reality the world of work requires a company to withhold a diploma from a worker as a guarantee from the worker in the employment agreement. With no regulation that provides for or prohibits this, it creates a norm vacuum in labor law, which has implications for allowing the actions of employers to withhold workers' certificates. For this reason, based on human rights, this action is said to be an act that is against the law, because there are human rights of workers that are violated by the company. As a result, it can be canceled from the work agreement because there is an element of coercion even though it is not directly due to the trading position owned by the company. The impact of criminal law from withholding a worker's diploma is that a company can be suspected of embezzlement in office, as a result of its actions that withholding a diploma fulfill the elements in Article 374 of the Criminal Code. It is important to make a special rule that provides provisions on whether or not a company can withhold a worker's diploma which should be regulated in a law that has direct contact with workers and employers/employers, namely the labor law.

Keywords: diploma; employment agreement; criminal

Abstrak

Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Meskipun ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus tentang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan perusahaan menahan ijazah pekerja, tetapi dalam realita dunia kerja perusahaan akan mensyaratkan untuk menahan ijazah dari pekerja sebagai jaminan dari pekerja dalam perjanjian kerja. Dengan tidak ada pengaturan yang memberikan atau melarang hal tersebut menimbulkan kekosongan norma dalam hukum  ketenagakerjaan, yang berimplikasi pada pembiaran terhadap tindakan dari pengusaha yang menahan ijazah pekerja. Untuk itu dengan berlandaskan pada hak asasi manusia, tindakan tersebut dikatakan sebagai sebuah tindakan yang melawan hukum, karena ada hak asasi manusia dari pekerja yang dilanggar oleh perusahaan. Akibatnya dapat dilakukan pembatalan dari perjanjian kerja karena ada unsur paksaan meskipun tidak langsung akibat barganinng position  yang dimiliki oleh perusahaan. Dampak hukum pidana dari menahan ijazah pekerja adalah perusahaan dapat diduga melakukan penggelapan dalam jabatan, akibat perbuatannya yang menahan ijazah memenuhi unsur dalam Pasal 374 KUHP. Pentingnya untuk dibuat sebuah aturan khusus yang memberikan ketentuan tentang dapat atau tidak dapat perusahaan menahan ijazah pekarja yang sebaiknya diatur dalam undang-undang yang bersentuhan langsung dengan pekerja dan pengusaha/pemberi kerja yaitu undang-undang ketenagakerjaan.

Author Biography

I Wayan Gde Wiryawan, Universitas Mahasaraswati
Fakultas Hukum

References

Agus Vijayantera, I Wayan, ‘PENAHANAN IJAZAH ASLI PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA SEBAGAI BAGIAN KEBEBASAN BERKONTRAK’, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 3.2 (2017) <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i2.11823>

Agustina, Ni Made Darma Pratiwi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Ijasahnya Ditahan Oleh Perusahaan’, Jurnal Advokasi FH UNMAS, Vol 6, No. 2 (2016)

Alexander Putra, Cristoforus Valentino, ‘URGENSI KLAUSULA DEFINISI DALAM PERJANJIAN KERJA’, Kertha Patrika, 39.01 (2017) <https://doi.org/10.24843/kp.20-17.v39.i01.p05>

Amelia, Rissa, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan’, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 25.13 (2019)

Azhar, Muhamad, and Ery Agus Priyono, ‘Pelanggaran Hak Tenaga Kerja Melalui Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan’, Law, Development and Justice Review, 2.2 (2019)

Irsyam, Ferdiansyah Putra dan Muhamad Dicky Putra, ‘Tinjauan Yuridis Ijasah Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja’, Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Number 2 (2020)

Mardhiah, Nur, ‘ISLAM DAN PERBURUHAN: PEMBAGIAN KERJA, SAFETY NETWORKI-NG DAN MASLAHAH PADA SISTEM PENGUPAHAN DI INDONESIA’, JURISDICT-IE, 9.2 (2019) <https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5622>

Michael, Tomy, and Kristoforus Laga Kleden, ‘PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA TAHUN 2007 (STUDI YURIDIS EMPIRIS DI PROVINSI JAWA TIMUR)’, IPTEK Journal of Proceedings Series, 2018 <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4447>

Purnomo, Sugeng Hadi, ‘PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2019 <https://doi.org/10.30996/jh-bbc.v2i2.2493>

Rachmawati, Desy, ‘’Akibat Hukum Terhadap Penahanan Ijasah Sebagai Syarat Perjanjian Kerja Bagi Karyawan Kepada Perusahaan’

Rahmah, Syusnia, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Ijasah Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Kontrak Di Kota Pekanbaru’’, JOM Fakultas Hukum Volume V No. 2 (2018), <https://Jom.Unri.Ac.Id/Index.Php/JOMFHUKUM/Art-icle/Download/21753/21050>.

Refina Mirza Devianti, Tomy Michael, ‘Accountability of Mosque Administrators against Violation of Covid-19 Health Protocols in the Mosque Environment’, International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 10.2 (2021), 284–89

Rizky Naafi Aditya, dan Tina Marlina, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Ijasahnya Dijadikan Jaminan Oleh Perusahaan Pemberi Kerja (Studi Penelitian Di Disnaker Kota Cirebon’’, Hukum Responsif 11.1 (2020): 36, < Http://Jurnal.Ug-j.Ac.Id/Index.Php/Responsif/Article/View/5022/2371>

Sari, Indah, ‘Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata’, Jurnal Ilmiah Dirgantara 11(1), (2021)

Sihaloho, Edianto, Ridho Mubarak, and Riswan Munthe, ‘Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit Medan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1170/Pid.B/2016/PN. Mdn)’, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2.1 (2020) <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.230>

Suhartoyo, S, ‘Prinsip Persiapan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Neger’, Administrative Law & Govermance Journal, 2(3) ,523-540 (2019)

Supa’at, Muhari, ‘Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)’, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13, No. 1 (2018)

Thezar, Muh., ‘Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan’, Alauddin Law Development Journal 2.3: 328-338 (2020)

Tiaraputri, Adi, Zulfikar Jayakusuma, Evi Deliana HZ, Maria Maya Lestari, Widia Edorita, and Ledy Diana, ‘Penguatan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Rangka Perdagangan Bebas ASEAN’, Unri Conference Series: Community Engagement, 1 (2019) <https://doi.org/10.31258/un-ricsce.1.466-469>

Turiman, Turiman, ‘METODE SEMIOTIKA HUKUM JACQUES DERRIDA MEMBONGKAR GAMBAR LAMBANG NEGARA INDONESIA’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 45.2 (2015) <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.6>

Published
2021-07-24
Section
Articles