REKONSTRUKSI HUKUM KEWENANGAN PENGUJIAN TAP MPR TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

  • Muhammad Fadli Efendi Universitas Brawijaya

Abstract

Abstract

The existence of the return of the TAP MPR in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia has sparked a polemic, where the Constitutional Court itself stated that it was not authorized to test the products of the TAP MPR so that this raises a norm vacuum, which means that the norm vacuum is in the absence of arrangements for testing the MPR TAP and the absence of an institution authorized to conduct testing when later an MPR TAP is contrary to the legal norms above it or to a higher degree, namely the NRI Constitution 1945. This study aims to provide an understanding by reconstructing the law regarding the review of the MPR TAP, which the Constitutional Court should have declared itself authorized to conduct a judicial review of the MPR TAP on the Constitution as the Constitutional Court's function is to guard and enforce the supremacy of the constitution. The method in this research is a normative juridical research method with a statutory approach, and a conceptual approach. From the results of the legal reconstruction regarding the review of the TAP MPR, it can be said that the TAP MPR can actually be tested for constitutionality through a judicial review by the Constitutional Court.

Keywords: constitutional court; judicial review; legal reconstruction; TAP MPR

Abstrak

Keberadaan kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menuai polemik, di mana Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menguji produk TAP MPR sehingga hal ini memunculkan sebuah kekosongan norma, yang artinya kekosongan norma itu dalam hal tidak adanya pengaturan pengujian TAP MPR serta tidak terdapatnya suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian ketika nantinya sebuah TAP MPR bertentangan dengan norma hukum yang berada diatasnya atau derajatnya lebih tinggi yaitu UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dengan melakukan rekonstruksi hukum mengenai pengujian TAP MPR yang seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan diri berwenang melakukan judicial review atas TAP MPR terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana fungsinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penegak supremasi konstitusi. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Dari hasil rekonstruksi hukum mengenai pengujian TAP MPR, dapat dikatakan bahwa TAP MPR sebenarnya dapat di uji konstitusionalitasnya melalui judicial review oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: judicial review; mahkamah konstitusi; rekonstruksi hukum; TAP MPR

 

 

 

Author Biography

Muhammad Fadli Efendi, Universitas Brawijaya

Fakultas Hukum

 

References

Agung Wicaksono, Dian. Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1, Maret 2013.

Ansori, Lutfil. Politik Hukum Judicial Review Ketetapan MPR, Al-Daulah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 6, No. 1, April 2016.

Arifin, Firmansyah. Urgensi Mahkamah Konstitusi; Penetapan Beberapa Issue Penting Dalam Proses Pembentukannya, Teropong, Vol. II, Vo. 10, Juli 2003.

Asshiddiqie, Jimly. Gagasan negara hukum Indonesia, Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011.

. Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

. Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Astawa, I Gde Pantja. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2008.

Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum, Malang: Setara Press, 2018.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Eko Widiarto, Aan. Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 1, Maret 2019.

Ghofur Anshori, Abdul. Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Hamidi, Jazim. Hermeneutika Hukum, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Huda, Ni’matul. Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Jakarta: Bayu Media Publishing.

Lailam, Tanto. Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 1, Juni 2014.

M. Gaffar, Janedjri. Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.

Mahfud MD, Moh. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.

Marzuki, Laica. Studi Mampir di Mahkamah Konstitusi RI, “Judicial Review” (Beracara di Mahkamah Konstitusi), Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Mohamad Faiz, Pan. Menguji Konstitusionalitas Amandemen Konstitusi, Jakarta: Majalah Konstitusi Nomor 164 Oktober 2020.

Pasek Dhianta, I Made. Metode Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Kencana, 2016.

Purwati, Ani. Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, ed. Tika Lestari, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Nomor 75/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Nomor 24/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Risalah Rapat DPR RI Panitia Khusus RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Raker II, 23 Februari 2011.

Safaat, Ali. Dkk. Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, Juni 2017.

Sirajuddin, dkk, Legislatif Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, Malang: Setara Press, 2016.

Soemantri, Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: Alumni, 2006.

Sutiyoso, Bambang. Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Syahuri, Taufiqurrohman. Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

T, Agustian. Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014, Jurnal Lex Renaissance Vol. 1 (1), 2016.

Teguh Handoyo, Bambang. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 14, No. 2, April, 2017.

Yonnas Bo’a, Fais. Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Tegaknya Cita Hukum (Rechts Idee) Pancasila Dalam Bernegara, Jurnal Arena HUkum, Vol. 13, No. 1, April 2020.

Yuli Isdianto, Ilham. Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of the Constitution, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2012.

Published
2022-02-24
Section
Articles