PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM KORUPSI DANA HIBAH DI INDONESIA

Abstract

Abstract

Purpose of this study to find out how the criminal law is responsible for the corruption of grant funds in Indonesia. Accountability is absolute to legal subjects. It sticks when doing everything. It's the same with a grant. The laws and regulations in Indonesia divide grants into 2 concepts, namely grants in private and public law. A grant in private law means a free gift  both mean living giver and receiver. If a grant in public law means, the transfer of rights to something comes from a gift from another party or the government to a local government or vice versa which is specifically and through an agreement on the grant process. The purpose of the grant itself is for welfare. However, the reality that occurs in the context of grants is actually seen as an opportunity by individuals to commit criminal acts of corruption. In fact, corruption in grant funds has had an impact on various sides, one of which is the potential to harm regional finances. The method used in this study is the statue approach and conceptual approach. In this study, it will be known how when using grant funds for corruption will be asked for an accountability as regulated in the Corruption Crime Act.

Keywords: accountability; corruption; grants

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana terhadap korupsi dana hibah yang ada di Indonesia. Pertanggungjawaban sangat mutlak terhadap subjek hukum. Hal tersebut melekat ketika melakuan segala sesuatunya. Sama halnya dengan suatu dana hibah. Peraturan perundang-undang di Indonesia membagi hibah dalam 2 konsep, yakni hibah dalam hukum privat dan publik. Hibah pada hukum privat berarti di berikannya secara cuma-cuma dari seseorang (pemberi hibah) kepada seseorang (penerima hibah), dan keduanya sama-sama masih hidup. Apabila hibah didalam hukum publik maka, beralihnya hak atas sesuatu berasal dari suatu pemberian dari pihak lain atau pemerintah kepada pemerintah, atau sebaliknya yang secara spesifik dan melalui suatu perjanjian terhadap proses hibah tersebut. Adapun suatu tujuan dari hibah sendiri, yakni demi kesejahteraan. Namun, realita yang terjadi konteks hibah justru dianggap sebagai suatu kesempatan oleh para oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, korupsi terhadap dana hibah ini sangat memberikan suatu dampak di berbagai sisi, salah satunya yakni adanya potensi merugikan keuangan daerah. Metode yang dilakukan pada penelitian kali ini yakni menggunakan metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Dalam penelitian ini nantinya akan diketahui bagaimana ketika menggunakan dana hibah untuk korupsi akan diminta suatu pertanggungjawaban yang di atur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: hibah; korupsi; pertanggungjawaban