PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CUTI PEKERJA PEREMPUAN HAMIL (STUDI PADA PERUSAHAAN ES KRIM DI BEKASI)

Rismaenar Triyani, Dwi Desi Yayi Tarina

Abstract


Abstract

This study aims to determine how the implementation of the provision of leave rights for pregnant women workers by companies, one of which is an ice cream company in Bekasi and what form of legal protection is provided by the government to protect pregnant women workers if their leave rights are not fulfilled. This study on cases of miscarriage and infant mortality at an ice cream company in Bekasi is the basis for research on how to apply the provision of leave rights and protection for pregnant women workers in these companies in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The method used by the researcher is the normative juridical method that is included in the interview, focusing on legal provisions such as laws, and literature related to legal protection of workers after which it is linked to the case that is the subject of the review. The results showed that the rights granted by ice cream companies to pregnant women workers regarding reproductive rights, namely the right to leave are in accordance with statutory provisions and the status of workers as indefinite time workers or permanent workers, only the implementation is still not in accordance with the provisions. Law No.13 of 2003 concerning Manpower, this is influenced by the absence of a collective labor agreement (PKB) between employers and workers / labor unions which makes workers not know exactly what rights and obligations are obtained outside of Law No.13-2003 so that workers or laborers suffer losses because they cannot get their rights in full. Legal protection provided by Law No.13-2003 is in the form of criminal sanctions and / or fines imposed on employers who violate statutory provisions. The form of legal protection for pregnant women workers is the provision of rights and obligations.

Keywords: legal protection; pregnant women workers; reproductive rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian hak cuti bagi pekerja perempuan hamil yang dilakukan oleh para perusahaan salah satunya adalah perusahaan es krim di Bekasi serta bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan pemerintah untuk melindungi para pekerja perempuan hamil jika tidak terpenuhi hak cuti nya. Kajian mengenai kasus keguguran dan kematian bayi pada perusahaan es krim di Bekasi ini menjadi dasar penelitian bagaimana penerapan pemberian hak cuti dan perlindungan bagi pekerja perempuan hamil pada perusahaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetang Ketenagakerjaan. Metode yang dipakai oleh peneliti ialah metode yuridis normatif yang disertakan oleh wawancara, berfokus pada ketentuan hukum seperti undang-undang, dan literatur-literatur berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja setelah itu dihubungkan dengan kasus yang menjadi pokok ulasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak yang dilakukan oleh perusahaan es krim terhadap pekerja perempuan hamil mengenai hak reproduksi, yaitu hak cuti nya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan status pekerja sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap, hanya penerapannya masih belum berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya perjanjian kerja bersama (PKB) antara pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/buruh yang menjadikan buruh tidak mengetahui secara pasti hak dan kewajiban apa yang didapatkan diluar dari UU No.13-2003 sehingga pekerja atau buruh mengalami kerugian karena tidak dapat mendapatkan hak nya secara penuh. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No.13-2003 berupa sanksi pidana dan/atau denda yang dijatuhkan kepada pihak pengusaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan hamil berupa pemberian hak dan kewajiban.


Keywords


pekerja perempuan hamil; hak reproduksi; pekerja perempuan hamil; perlindungan hukum

Full Text:

PDF

References


Badan Pusat Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020, (Berita Resmi Statistik, 2020).

Susiana, Sali. “Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme.” Jurnal DPR, vol. 8, no. 2, 2017, p. 208.

Dr. Mustari, M.Hum. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan." p. 202.

Adityarani, Nadhira Wahyu. “HAK CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN SEBAGAI PENERAPAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA.” Jurnal Fundamental Justice, 2020, doi:10.30812/fundamental.v1i1.631.

Adiyanti, Adiyanti, and Nanda Nanda. “STUDI KASUS WANITA BEKERJA MENJELANG MASA MELAHIRKAN.” Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang), 2018, doi:10.24036/rapun.v9i2.102208.

Aisha B. D. “Pemutusan Hubungan Kerja Yang Didasarkan Pada Pelanggaran Perjanjian Kerja Besama.” Jurist-Diction, 2019, doi:10.20473/jd.v2i1.12098.

Azis A., Handrini A., Basri H., “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 2019, doi:10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3175

Banjarani, Desia Rakhma, and Ricco Andreas. “Perlindungan Dan Akses Hak Pekerja Wanita Di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO.” Jurnal HAM, 2019, doi:10.30641/ham.2019.10.115-126.

Djakaria, Mulyani. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA UNTUK MEMPEROLEH HAK-HAK PEKERJA DIKAITKAN DENGAN KESEHATAN REPRODUKSI.” Jurnal Bina Mulia Hukum, 2018.

Efendi Z., Susetiyo W.“Analisis Kontrak Kerja Di Kantor Notaris: Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Jurnal Supremasi, 2018, doi:10.3-547/supremasi.v.8i2487.

Fatimah, Utari Dewi. “PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN.” Jurnal Hukum Sasana, 2020, doi:10.31599/sasana.v5i2.101.

Gamal N. L., Taneo S. Y. M., Halim L. “JOB SATISFACTION AS A MEDIATION VARIABLE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK SAFETY AND HEALTH (K3) AND WORK ENVIRONMENT TO EMPLOYEE PERFORMANCE.”Jurnal Aplikasi Manaje-men, 2018, doi:10.21776/ub.jam.2018.016.03.13.

HADIS, Trisno R. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Bedasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 2020, doi:10.32884/ideas.v6i2,267.

Khairani K., Safarni L. “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Sebagai SPG (Sales Promotion Girls) Studi Pada Perusahaan Depstore Kota Banda Aceh." Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 2020, doi:10.22373/equalit-y.v5i1.5382.

Panjaitan A.A., Purba C. S., “Tantangan Yang Dihadapi Perempuan Di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender”; Jurnal Hukum Media Bhakti, 2018, doi:10.32501/jhmb.v2i1.21.

Marpaung, Timothy Ronald. “Kewajiban Pengusaha Menyediakan Ruang Dan Waktu Laktasi Bagi Pekerja Wanita Menyusui.” Jurist-Diction, 2020, doi:10.20473/jd.v3i6.2-2975.

Mustari, Mustari, and Bakhtiar Bakhtiar. “IMPLEMENTASI NILAI KEMANUSIAAN DAN NILAI KEADILAN PADA PEKERJA PEREMPUAN (Analisis Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan).” SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya, 2020, doi:10.26858/supremasi.v15i1.13484.

Puspitawati D., Darmadha I. N., “PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI PEKERJA GOJEK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003”; Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2019, doi:10.24843/KM.2019.v07.i03.p11.

Saputri I. S., Yudianti I. "Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Berdasarkan Kelompok Faktor Resiko Kehamilan." Jurnal Midwifey Updat (MU), 2020, doi:10.32807/jmu.v2i1.72.

Satria B. F. "Kewajiban Perusahaan Untuk Mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Dinas Ketenagakerjaan." Jurnal Notaire, 2020, doi:10.20473/ntr.v3.i3.22838.

Sonhaji, Sonhaji. “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Administrative Law and Governance Journal, 2019, doi:10.14710/alj.v2i3.454-469.

Sarinah. “Rangkuman Kasus Aice.” https://fsedar.org/rangkuman-kasus-aice/(diakses pada tanggal 20 November 2020).




DOI: https://doi.org/10.30996/hukum%20bisnis%20bon.v4i1.4572

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats