PERFORMANCE THE BPSDM OF EAST JAVA PROVINCE IN IMPROVING THE QUALITY OF GOVERNMENT APARATURE SERVICES

  • Didiek Dwiyanto Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur
Keywords: BPSDM East Java, Public Management, Public Services

Abstract

Indonesia's Long-Term Development Plan of 2025 resulted in The Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 about Regional Government and The Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 concerning Regional Apparatuses. East Java Province deems it necessary to establish regional regulations regarding the formation and arrangement of regional apparatuses, which results in the change from The Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur to The Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) East Java. This research uses descriptive qualitative analytic method which applies theories and concepts about public management and public services, with a focus of research on how the performance of BPSDM East Java Province in improving the quality of the State Civil Apparatus? What are the inhibiting factors and supporting performance of BPSDM East Java Province in improving the quality of the State Civil Apparatus?

Author Biography

Didiek Dwiyanto, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur

References

Abdul Wahab, Solichin, (1997). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Penerbit PT Bum Aksara.

Albrow, Martin, (1989), Birokrasi, diterjemahkan oleh Rusli Karim. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

A Parasuraman, valarie A. Zeithmal, Leornard L. Berry, (1990), Delivering Quality Service: Balancing Customer Perception and Expectations (The Free Press).

Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, (2013), Distribusi Jumlah PNS dirinci Menurut Tingkat Pendidikan & Jenis Kelamin Desember 2013. http://bkn.go.id/in/statistik/distribusi-jumlah-pnsdirinci-menurut-tingkat-pendidikan-danjenis-kelamin.html. Diakses 11 April 2014, 10.00 WIB

Budi Winarno, (2012), Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS

Dwiyanto, Agus, dkk, (2002), Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Hasibuan, Malayu (2013), Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ketujuh. Belas. Jakarta. Bumi Aksara.

Keban, Yeremias T, (2008), Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan. Isu. Gava Media, Yogyakarta.

Moenir (2008) Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ott, J. Steven, Albert C. Hyde and Jay M. Shafritz, (1991) Public Management: The Essential Readings. Chicago: Lyceum Books/ Nelson-Hall Publishers.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

________________, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

________________, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Sinambela, Lijan Poltak. (2006) Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. BumiAksara.

Slamet Rosyadi, (2018), Revolusi industri 4.0: Peluang dan Tantangan Bagi Alumni Universitas Terbuka, researchgate, 2018.

Indra Ranuh, (2018), Evaluasi dan Rencana Penyerapan Anggaran 2018 dan Rencana Kerja dan Prioritas 2019, BPSDM Provinsi Jawa Timur

Published
2020-06-09
Section
DEVELOPMENT