PENYUSUNAN MODEL MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Kajian Pada Desa Liliboi Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan Desa Rutong Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon)

  • Stenly Salenussa Universitas Kristen Indonesia, Maluku, Indonesia
Keywords: Village Finances, Village Budgets, RPJMDesa and RKPMDesa

Abstract

With the preparation of the village financial management model according to the Undang-Undang No. 2 of 2014 and the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, it will facilitate the village government in managing the Village Fund Budget which is given specifically to Liliboi village, West Leihitu District, Central Maluku Regency and Rutong village, South Leitimur District Ambon City. The village medium term development plan, which was initiated through the village Musrembang forum up to the principles of transparent, accountable, participatory financial management, and carried out in an orderly discipline and the budget is the basis for implementation of village financial management. The results achieved were the absorption of village funds for the field of community empowerment, enjoyed by the people of both villages. To achieve the target, the study was designed with a qualitative approach, i.e. the data collected was not in the form of figures, but rather came from interviews, questionnaires, and other official documents. The research design in this study is descriptive research.

Author Biography

Stenly Salenussa, Universitas Kristen Indonesia, Maluku, Indonesia
FE Universitas Kristen Indonesia, Maluku, Indonesia

References

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia (2004) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemahaman Eksistensi Alokasi Dana Desa, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan Republik Indonesia (2014) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014.

Levy, Powel (2005). Technological experience and the technology adoption decision in small manufacturing firms. R&D Management, 21(3), 241-249.

Presiden Republik Indonesia, (2014), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014.

Presiden Republik Indonesia, (2014) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBD, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014.

Presiden Republik Indonesia, (2015) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2015.

Presiden Republik Indonesia, (2015) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2015.

Presiden Republik Indonesia, (2015) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2015.

Menteri Dalam Negeri, (2004) Surat Edaran Depdagri No. 903/3172 Tgl. 10 Desember Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Menteri Dalam Negeri, (2014) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Menteri Dalam Negeri, (2016) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Menteri Dalam Negeri, (2018) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (2005) Surat Edaran Menteri No. 140/640 Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (2006) Peraturan menteri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (2007) Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007 Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (2007) Peraturan Menteri Nomor 37 tahun 2007 tentang Tatacara Pengelolaan Keuangan Desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (2014) Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (2019) Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa.

Rahmawati (2014) Factors Affecting IT Adoption Within Indonesian SMEs: Manager’s Perspectives. Akses di http://www.parcis-net.org/file/2005/150.pdf tanggal 20September 2011.

Sarosa, Samiaji dan Zowghi, Didar (2003) Strategy for Adopting Information Technology for SMEs: Experience in Adopting Email Within an IndonesianFurniture Company. Electronic Journal of Information Syatems Evaluation Vol. 6 Issue 2 pp. 165 – 176

Tambunan, Tulus T. H. (2011) Micro, Small, and Medium Sized Enterprises in Indonesia: Their Performance and Constraints, ASEAN MSME Symposium 2011, Jakarta.

Published
2019-12-17
Section
DEVELOPMENT