SKTS SEBAGAI LEGALITAS MIGRASI PLB Studi Kasus: Fenomena Kartu Identitas Ganda Kependudukan di Perbatasan Wilayah Indonesia-Malaysia

  • Sukmawaty Arisa Gustina Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Slamet Suhartono Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Keywords: warga negara Indonesia, masyarakat perbatasan, SKTS

Abstract

Fenomena kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ganda bagi warga perbatasan kembali menjadi pemberitaan media cetak nasional. Penelitian ini berdasarkan studi literasi di 2 desa Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Fakta warga negara Indonesia inidisebabkan faktor ekonomi. Dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Malaysia, warga negara Indonesia dengan mudah bekerja di Malaysia. Faktor wilayah yang terisolir dan belum tersentuh pembangunan menjadi alasan mereka. Dan hal ini didukung jalur perjalanan lebih singkat dan mudah jika ke negara Malaysia. Kenyataan ini menuntut pemerintah Indonesia untuk lebih sigap dalam melindungi dan menjamin warga negaranya. Program pemerataan pembangunan dan segala aspek yang menuntut peningkatan strategis program di wilayah perbatasan dirumuskan. Namun strategi membutuhkan waktu yang lama agar segera dinikmati warga diperbatasan Indonesia. Gagasan dalam aspek hukum tata negara dituangkan pada tulisan ini. Dengan memberikan kewenangan kepada pelaksana teknis pemerintahan diperbatasan sebagai solusi kongkrit saat ini. Salah satunya dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebagai legalitas warga Penduduk Pelintas Batas. SKTS ini kemudian dapat diproses dan ditindaklanjuti pemerintah Malaysia dalam bentuk mengeluarkan ijin tinggal sementara dan bekerja di Malaysia. Dengan SKTS khusus ini,diharapkan dalam waktu jangka pendek permasalahan perbatasan akan dapat diselesaikan serta dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia di perbatasan wilayah negara.

References

Fatmasusanti, Persamaan Kedudukan Warga negara Dalam Berbagai Aspek Kehidupan, Makalah. (http://fatmasusanti-civiceducation.blogspot. com/2012 /09/persamaan-keduduka-n-warga-negara-dalam.html)

http://www.tempo.co/read/news/2014/11/13/078621754/400-an-Warga-RI-di-Nunukan-Punya-KTP-Malaysia

http://sinarharapan.co/news/read/141205008/mengurai-masalah-di-perbatasan

http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/13/318234/warga-perbatasan-indonesia-malaysia-berkew-arganegaraan-ganda

http://www.merdeka.com/peristiwa/diabaikan-pemerintah-warga-lumbis-ogong-nunukan-pilih-malaysia.html

http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/14/11/18/nf7yla5-tingkatkan-kesejahteraan-di-perba-tasan

http://afiya-blog.blogspot.com/2013/03/dilema-penduduk-perbatasan.html

Serang JK, Gaing P, Muzakir D, Azram S.2013. Kaltara Lahir Dari Kehendak Rakyat: Sejarah Notulensi Kelahiran Provinsi Kalimantan Utara, Pustaka Spirit, Jakarta.

Sutisna, Sobar. 2006. Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia. Jakarta: Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Bakosurtanal.

Wuryandari, Ganewati. 2010. Mewujudkan Manajemen Pengelolaan Batas Wilayah negara dan KawasanPerbatasan Darat secara Terintegrasi dalam Perspektif Keamanan dan Kesejahteraan. Makalah yang disampaikan dalam Seminar “Menggagas Format Ideal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagai Halaman Depan NKRIâ€. Jakarta: Bappenas.

Published
2017-02-01
Section
Articles