PERADILAN HAK ASASI MANUSIA: SUATU PERSPEKTIF MENURUT JURISPRUDENCE KEADILAN BERMARTABAT

  • Teguh Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
  • J. Kameo Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
Keywords: peradilan HAM, keadilan bermartabat, filsafat hukum

Abstract

Mungkin ada cukup banyak di antara warga masyarakat yang kurang menyadari, bahwa sesungguhnya telah tersedia suatu mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran HAM dalam Sistem Hukum Pancasila. Demikianlah antara lain, latar belakang issue yang mendorong penulisan ini. Agar dapat digambarkan mengenai hukum acara peradilan HAM dimaksud, dibuatlah suatu penelitian hukum normatif yang sederhana. Penelitian seperti itu diinspirasi pemikiran dalam jurisprudence Keadilan Bermartabat atau teori Keadilan Bermartabat atau filsafat hukum Keadilan Bermartabat yang berpegang kepada postulat bahwa apabila orang mau mencari hukunya, dalam hal ini yaitu hukum yang mengatur tentang mekanisme peradilan HAM, maka hal itu harus dicari di dalam jiwa bangsa (Volksgeist) dari jurisdiksi itu. Jiwa bangsa dimaksud memanifestasikan diri dalam dua sumber utama, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, untuk menemukan hukumnya mengenai mekanisme penanganan perkara pelanggaran HAM hanya dicari dalam peraturan perudanng-undangan yang berlaku, berhubung hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan, karena belum pernah dilaksanakan peradilan yang memeriksa mengenai objek sengketa peradilan HAM di Indonesia.

References

Bab V UU Nomor 26 Tahun 2000 Berjudul Perlindungan Korban Dan Saksi

BAB XA, Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 Angka 4-6 PP Nomor 3 Tahun 2002

Pasal 13 UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 14 UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 16 UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 17 UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 20 Ayat 3 UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 22 Ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 22 Ayat (6) UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 22 Ayat 1 UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 27 Ayat (1-2) UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2002

Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 33 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 33 Ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 33 Ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 34 Ayat (4-5) UU Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 34 Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 4 Jo. Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000

Prasetyo Teguh, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, First Edit (Bandung: Nusa Media, 2015)

———, Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia): Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, First Edit (Bandung: Nusa Media, 2016)

Vide Pasal 10 UU Nomor 26 Tahun 2000

Vide Pasal 104 UU Nomor 39 Tahun 1999 Jo. Pasal 1 Angka (2) UU Nomor 26 Tahun 2000

Published
2019-07-11
Section
Articles