URGENCY OF WIRETAPPING IN GETTING EVIDENCE IN CRIMINAL MEASURES

  • Wiwik Afifah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Keywords: criminal acts, urgency of wiretapping

Abstract

Abstract

Extraordinary crime requires a special step in its disclosure. Wiretapping is one of the efforts to gather evidence to uncover the crime. But in the RKUHP, wiretapping will also be applied to general criminal offenses. This places the law enforcers have access to personal interests in the name of the law. So vulnerable to human rights violations. Therefore it is important to conduct a study of the urgency of wiretapping in criminal acts. The research method used is normative juridical and the method used is the statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that there is an urgency to conduct wiretapping arrangements on specific criminal acts and not on general crime This urgency arises based on the characteristics of the crime. The author's suggestion is that wiretapping of general criminal acts in the criminal procedure code should be abolished, and the state drafted a law on tapping that specifically regulates material and formal law.

Keywords: criminal acts; urgency of wiretapping

Abstrak

Kejahatan luar biasa membutuhkan langkah khusus dalam pengungkapannya. Penyadapan adalah salah satu upaya untuk mengumpulkan bukti untuk mengungkap kejahatan. Namun dalam RKUHP, penyadapan juga akan diterapkan pada pelanggaran pidana umum. Ini menempatkan penegak hukum memiliki akses ke kepentingan pribadi atas nama hukum. Sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Oleh karena itu penting untuk melakukan studi tentang urgensi penyadapan dalam tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan metode yang digunakan adalah pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada urgensi untuk melakukan pengaturan penyadapan pada tindakan kriminal tertentu dan bukan pada kejahatan umum. Urgensi ini timbul berdasarkan pada karakteristik kejahatan. Saran penulis adalah bahwa penyadapan tindakan kriminal umum dalam kode prosedur pidana harus dihapuskan, dan negara membuat undang-undang tentang penyadapan yang secara spesifik mengatur materi dan hukum formal.

Kata kunci: tindak pidana; urgensi penyadapan

Author Biography

Wiwik Afifah, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum

References

Agata, Damian Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Aisyah Sharifa. Dilema Upaya Hukum Ter-hadap Penyadapan. Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Universitas Indonesia. Volume 47, Nomer 3. Tahun 2017.

Anonymous. The Right to Privacy in the French Republic Stakeholder Report Universal Pe-riodic Review 29 th Session – France.

Cao, Deborah, Translating Law, Translating Law, 2016 <https://doi.org/10.1080/09076-7609-03073996>

Crenshaw, Kimberle Williams, ‘Race, Reform, and Retrenchment: Transformation and Legiti-mation in Antidiscrimination Law’, in Law and Social Movements, 2017 <https://doi.org-/10.1017/s2071832200016850>

Daniel E. Monnat and Anne L. Ethen. A Primer on the Federal Wiretap Act and Its Fourth Amendment Framework. Journal of the Kansas Trial Lawyers Association. March 2004.

Elvinda Rima Harlizal, Penegakan Hukum Illegal Fishing, Mimbar Keadilan Volume 13 No-mor 1 Februari 2020 – Juli 2020.

Hay, Peter, ‘Civil Law’, in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition, 2015 <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86007-9>

Hikmawati, Putri. Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekre-tariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika Mahmud.Yogyakarta, 2015.

http://icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/.

Kristian. Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Nusa Auliam. Bandung, 2013.

Manthovani, Reda. Penyadapan Vs. Privasi, PT. Bhuanna Ilmu Populer. Jakarta, 2015.

National Anti-Corruption Directorate of Romania. Proceeding of Expert Seminar “Effective Means Of Investigation And Prosecution Of Corruption”, OECD Anti-Corruption Net-work for Eastern Europe and Central Asia, Bucharest, Romania on 20 – 22 October 2010.

Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana kHusus, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.

Tomy Michael, Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws, Jurnal Hukum Bis-nis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.

W. Mills, George. Criminal Procedure--Evidence--Wiretapping-- Admissibility in State Cou-rts. Kentucky law journal. Vol.52. issue 2. Article 13.

Published
2020-07-14
Section
Articles