ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT

Ferry Irawan Febriansyah, Anwar Sanusi

Abstract


Abstract

The purpose of this study is to discuss customary law in the Mirah and Golan areas precisely in Ponorogo district which has its own uniqueness, namely the existence of a marriage ban between the two regions. This ban by some people has become polemic as the times have begun to fade to recognize the existence of customary law. However, this customary rule is still recognized by both the Mirah and Golan communities. Therefore, legal analysis is needed, which is to compare traditional law with existing national law so that there is no gap between customary law and national law. This study has many differences with previous studies related to the prohibition of marriage. The prohibition of customary marriages in this study involved both the Mirah and Golan areas which became customary law that is believed up to now by indigenous peoples. This study uses empirical legal research that is studying and examining social phenomena in society related to marriage and then analyzed juridically. In the discussion it was stated that the customary law regarding the prohibition of marriage of the Mirah and Golan communities is a traditional tradition that has been traditionally implemented by the two regions to date. The development of an increasingly modern era becomes a polemic in addressing these problems. The data that was examined empirically was believed by the community as customary law, namely the Mirah and Golan communities were prohibited from conducting marriages. If this is violated, it will lead to negative sanctions in the form of mystical events that cannot be accepted by reason. The prohibition of marriage between the people in the two regions of Mirah and Golan has indeed taken place since their ancestors in the form of the words of Ki Hanggolono, which has become customary law adopted until now. The relevance of positive law to customary law is very close and complementary to each other, so that the legal position has the same recognition in indigenous communities as long as there is no legal gap.

Keywords: custom; law; marriage  

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang hukum adat di wilayah Mirah dan Golan tepatnya di kabupaten Ponorogo yang memiliki keunikan tersendiri yaitu adanya larangan perkawinan antara kedua wilayah tersebut. Larangan ini oleh sebagian masyarakat menjadi polemik seiring perkembangan jaman yang sudah mulai pudar untuk mengakui keberadaan hukum adat. Akan tetapi, aturan adat ini tetap diakui oleh kedua masyarakat Mirah dan Golan. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis hukum yaitu membandingkan antara hukum adat dengan hukum nasional yang telah ada sehingga hukum adat dan hukum nasional tidak ada kesenjangan. Penelitian ini banyak memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait larangan perkawinan. Larangan perkawinan adat dalam penelitian ini melibatkan kedua wilayah Mirah dan Golan yang menjadi hukum adat yang diyakini sampai sekarang oleh masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji dan meneliti gejala sosial di dalam masyarakat terkait dengan perkawinan kemudian dianalisa secara yuridis. Pada pembahasan dikemukakan bahwa hukum adat tentang larangan perkawinan masyarakat Mirah dan Golan merupakan tradisi adat yang secara turun temurun dilaksanakan oleh kedua wilayah tersebut sampai saat ini. Perkembangan jaman yang semakin modern menjadi polemik dalam menyikapi permasalahan tersebut. Data yang dikaji secara empiris diyakini oleh masyarakat sebagai hukum adat yaitu masyarakat Mirah dan Golan dilarang melangsungkan perkawinan. Jika hal ini dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang negatif berupa kejadian mistis yang tidak dapat diterima oleh akal. Larangan perkawinan antara masyarakat di kedua wilayah Mirah dan Golan memang sudah terjadi sejak nenek moyang mereka yang berupa Sabda Ki Hanggolono yang telah menjadi hukum adat yang diaptuhi hingga sekarang. Relevansi hukum positif dengan hukum adat sangat erat dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga kedudukan hukum memiliki pengakuan yang sama di dalam masyarakat adat selama tidak terjadi kesenjangan hukum.

Kata kunci: adat; hukum; perkawinan     


Keywords


adat; hukum; perkawinan

Full Text:

PDF

References


Asmara, Andi, ‘Dimensi Alam Kehidupan Dan Manunggaling Kawula­Gusti Dalam Serat Jatimurti’, ATAVISME, 2013 .

Bemmelen, Sita Thamar van, and Mies Grijns, ‘Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa’, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018 .

Hasan Alwai (pimred) Kepala pusat Bahasa, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)’, Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2003.

Hoadley, Mason C., ‘The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia’, Journal of Social Issues in Southeast Asia, 2006 .

Kaliki, Ismail, ‘Perkawinan Dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Hulu’, Tahkim, XII (2016).

Kamsi, ‘HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA’, Asy-Syir’ah, 2012

Maharsiwara, Sunaryadi, ‘Moslem in the Javanese Culture Pluralism’, Humaniora, 2006

Marzuki, S.H, M.S., LL.M., Prof. Dr.Peter Mahmud, ‘Penelitian Hukum’, Jurnal Penelitian Hukum, 2011 .

Mas’udah, Ririn, ‘Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek’, Jurnal Hukum Dan Syariah, 1 (2010), 01–120.

Masruri, ‘Interview’ (Ponorogo).

Mismun, ‘Interview’ (Ponorogo, 2018).

Mustopa, Fendi Bintang, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Penikahan Adat JAwa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen’, Legitima, 2 (2019), 12–31.

Santoso, ‘Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat’, Yudisia, 2016.

Sujari, ‘Interview’ (Ponorogo).

sumiarti, sumiarti, ‘Pendidikan Moral Dalam Ajaran Kejawen’, Jurnal INSANIA, 2006

Suprayitno, Edy, ‘REPRESENTASI NILAI MORAL DALAM CERITA RAKYAT GOLAN MIRAH DI DESA NAMBANG REJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO’, Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2018 .

UUD 45, ‘Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945’, Departemen Kesehatan RI, 1945

Yudiaryani, Panggung Teater Dunia Perkembangan Dan Pengubahan Konvensi (Pustaka Gondho suli, 2002).




DOI: https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3605

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 DiH: Jurnal Ilmu Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats