MAKNA GARIS MIRING (/) PADA FRASA “UU/PERPPU”

Keywords: garis miring, implikasi hukum, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

Abstract

Abstract

Article 22 paragraph (1) Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 gives the President attributive authority to determine PERPPU in compelling emergencies. The position of PERPPU is regulated in Article 7 paragraph (1) letter c of Law No. 12 of 2011 with the formulation of the phrase "UU/Perppu." The use of the slash (/) raises several interpretations, so in this study, there are two problem formulations, namely the meaning of the slash (/) and the legal implications of the use of the slash (/). This legal research is a normative study using a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. Sources of standard materials used are primary, secondary, and tertiary, which are collected by the method of inventory and categorization and using the method of literature study. The analysis technique used in this research is the normative analysis technique, with legal interpretation to obtain answers and prescriptions related to the legal issues raised in this study. The results of this legal research are related to the meaning of the slash line in the phrase "UU/Perppu" in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 is defined by a punctuation mark that states the alternative nature in a sentence. Judging from the hierarchy of statutory regulations, it is can detect that UU/Perppu has an equal or equal position, so it is considered similar because the contents, functions, and content of the range are the same. Second, the legal implications that arise, by equalizing the position of the contents, processes, and content of the Perppu content with the Law, all provisions regulated in the Law should also be controlling by Perppu, including the regulation of criminal conditions. Apart from that, concerning the Perppu examination, the Constitutional Court decision No. 138/PUU-VII/2009 stated that the Constitutional Court had the authority to review Perppu.

Keywords: government regulation instead of law (Perppu); legal implications; slash line

Abstrak

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memasrahkan kewenangan atributif pada Presiden untuk memutuskan Perppu dalam hal ikhwal kegentingan yang mendesak. Kedudukan Perppu diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011dengan rumusan frasa “UU/Perppu”. Penggunaan tanda baca garis miring (/) tersebut menimbulkan beberapa penafsiran, maka pada penelitian ini ada dua rumusan masalah yakni makna garis miring (/) dan implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penggunaan garis miring (/) tersebut. Penelitian hukum ini ialah penelitian normatif dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta historis. Sumber hukum yang dipakai yakni primer, sekunder serta tersier yang dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi serta menggunakan metode studi kepustakaan. Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini ialah teknik analisis normatif yang menggunakan metode penafsiran hukum sehingga diperoleh jawaban dan preskripsi terkait rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini. Hasil penelitian hukum ini, pertama terkait makna garis miring dalam frasa “UU/Perppu” pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12-2011diartikan bagaikan sebuah tanda baca yang menyatakan sifat alternatif dalam suatu kalimat. Dilihat dari hierarki peraturan peraturan perundang-undangan dapat diketahui jika UU/Perppu mempunyai perananan yang setara maka dianggap sejenis karena isi, fungsi serta materi muatannya adalah sama. Kedua, implikasi hukum yang ditimbulkan, dengan disamakannya kedudukan isi, fungsi, dan materi muatan Perppu dengan UU maka seluruh ketentuan yang diatur dalam UU seharusnya juga diatur dalam Perppu termasuk pengaturan ketentuan pidana. Selain itu terkait dengan pengujian Perppu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi K No.138/PUU-VII/2009 mengungkapkan jika Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melaksanakan pengujian terhadap Perppu.

Author Biography

Samriananda Septiyani, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum

References

Aprilindo, Nicholay, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Adi Sulistiyono, ‘Developing the Law Model for Resolving Disputes over Presidential Election Result with a Pro-gressive Law Approach’, International Journal of Advanced Science and Technology, 2019

Christianto, Hwian, ‘PEMBAHARUAN MAKNA ASAS LEGALITAS’, Jurnal Hukum & Pem-bangunan, 2017 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>

Darmadi, Nanang Sri, ‘KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA’, Jurnal Hukum, 2020 <https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783>

Firmanto, Aditia Arief, ‘Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No. 1 Tahun 2016)’, Jurnal Hukum Novelty, 2017 <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5523>

Harliza, Elvinda Rima, and Tomy Michael, ‘PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING’, Mimbar Keadilan, 2020 <https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054>

Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan 1, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua’, Balai Pustaka, 2003

M. Darusman, Yoyon, ‘KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA’, ADIL: Jurnal Hukum, 2019 <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.801>

Michael, Tomy, ‘LAW ENFORCEMENT THROUGH “LUDRUK” AND CULTURAL AD-VANCEMENT’, Asia Pacific Fraud Journal, 2018 <https://doi.org/10.21532/apfj.001.1-8.03.01.15>

Muhtadi, Muhtadi, ‘PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA’, FIAT JUSTISIA, 2014 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>

Nawawi, Juanda, ‘Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance’, GO-VERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2016

Nazriyah, Riri, ‘KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERA-TURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG’, JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2010 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art3>

‘Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan’, Pandecta (Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang), 2013 <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>

Roihanah, Rif’ah, ‘PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan Dan Kenya-taan’, Justicia Islamica, 2015 <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258>

Saputra, Dadin Eka, ‘KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERPPU DALAM PERS-PEKTIF PENAFSIRAN HUKUM TATA NEGARA’, Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, 2015 <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.1703>

Soelistyo, Liem Tony Dwi, ‘PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK’, Mimbar Keadilan, 2019 <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2389>

Susanto, ‘Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik’, Pengqaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasioanl, 2018

Yani, Ahmad, ‘Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945’, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018 <https://doi.o-rg/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>

Zamroni, Mohammad, ‘KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MENGELUARKAN PERPPU (PRESIDENT’S AUTHORITY TO ISSUE PERPPU)’, Legislasi Indonesia, 2018

Published
2021-01-31
Section
Articles