IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RINTISAN MODEL DESA BERDIKARI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN BLORA

ADI PURWANTO

Abstract


Kemiskinan merupakan masalah sosial yang multidimensi, oleh karena itu memerlukan penangananyang komprehensip. Gubernur Jawa Tengah memberikan prioritas penanganan yang tinggi terhadap masalah pengurangan kemiskinan, sesuai dengan RPJMD Jawa Tengah tahun 2013-1018. Pada Maret 2014 jumlahpenduduk miskin mencapai 4,836 juta jiwa (14,46%) dengandistribusi di perdesaan sebanyak 2,891 juta jiwa (59,78%)dan di perkotaan sebanyak 1,945 juta jiwa (40,22%).Mengingat jumlah penduduk miskin di perdesaanlebih banyak dibanding perkotaan, oleh sebab itu penanggulangan kemiskinandi perdesaan perlumendapatkan perhatian dan penanganan yang lebihkonseptual, sistematis serta berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 11 tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Rintisan Model Desa Berdikari Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 20015, maka untuk menanggulangi kemiskinan di Perdesaan Blora telah ditunjuk desa:Temulus, Sumberejo dan Pilang Kecamatan Randublatung sebagai Rintisan Model Desa Berdikari. Jenis Kegiatan yang dipilih untuk menanggulangi kemiskinan adalah peternakan kambing, pembuatan paving dan batik printing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Rintisan Model Desa Berdikari. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn, Hasil penelitian ini adalah, bahwa implementasi kebijakan dari program Rintisan Model Desa Berdikari dapat berjalan dengan baik, meski perlu penyempurnaan dari segi regulasi, implementasi, koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan sinergitas program antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora. Keyword: Kemiskinan, Desa Berdikari, sinergitas, deskriptif-kualitatif

Full Text:

PDF

References


Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah

Agus Dwiyanto dan Bevaola Kusumasari. (2003). Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang

Harus Dilakukan. dalam Policy Brief, No. II/PB/2003.

Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.

Badan Pusat Statistik Dan Bappeda Blora. (2003). Blora Dalam Angka.

Bank Dunia. (2006). Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. Jakarta: The

World Bank Office

Bupati Blora. (2015). Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora. Blora: Arsip Bagian Hukum .

Burhan Bungin, Agus Sukristyanto, V Rudy Handoko. (2016). Buku Pedoman Penulisan

MKPD, PROPOSAL, DAN DISERTASI Program Studi Doktor Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, .

Prenadamedia Group.

Chambers, R. (1997). Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang. Jakarta: LP3ES.

Creswell, W. J. (2015). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating

Quantitative and Qualitative Research . Boston: Pearson.

Danim, S. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif, . Bandung: PT Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan Nasional. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia, . Jakarta: PT

Gramedia.

Djam’an Satiri Aan Komariah. (2011). Metodologi Penekitian Kualitatif. Bandung: Penerbit

Alfabet .

Dye, T. R. (1978). Understanding Public Policy, . New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Edward III, George C. (1980), Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press,

Washington.

Grindle, Merilee S. ed. . (1980). Politics and Policy Implementationin the Third World.

Princeton University Press .

Islamy, I. (2001). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Cetakan X, Bumi

Aksara, .

Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan

Pemerataan. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

Lexy, M. (1994). Metodologi Penelitian Kualitatif, . Bandung: Rosdakarya..

Maipita, I. (2014). Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan. Yogjakarta: UPP STIM

YKPN.

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, (1983), Implementation and Public Policy, New

York: HarperCollins.

Michael P Todaro. (1997). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. . Jakarta: Erlangga.

Mubiyarto. (1995). Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogjakarta: Aditya Media

.

Nugroho D, Riant. . (2006). Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta:

Penerbit PT Elex Media Komputindo.

Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. . (2013).

Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013.

Sabatier, P. And HC Jenkins-Smith (Eds). (1993). Policy Change And Learning An

Advocacy.

Subarsono, A. (2006). Pelayanan Publik Yang Efisien, Responsif, Dan Non-Partisan dalam

Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik . Yogyakarta:

GadjahMada University Press.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D . Bandung:

Alfabeta.

Suharto, E. (1997). Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum

Pemikiran. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).

Sumanta, J. (2005). Fenomena Lingkaran Kemiskinan, . Jurnal Kebijakan Ekonomi, Program

Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, Volume I,

Nomor 2, Desember 2005, Jakarta.

Suyanto, B. (2013). Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya. Malang: Intrans

Publishing.

Van Meter, D.S, and Van Horn, C.E. 1975. The Policy Implementation Process: A

Conceptual Framework. Administration Society


Refbacks

  • There are currently no refbacks.