FASILITASI BUDAYA MASYARAKAT DESA PESISIR DAN PERBATASAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

  • Endri Sanopaka Dosen Pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji
  • Nurbaiti Usman Siam Dosen Pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji
  • Joe Fernandez Peneliti Pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji

Abstract

Program-program pemerintah baik di tingkat pusat dan ditingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam memberdayakan masyarakat desa seringkali hasilnya seperti menabur garam dilautan. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, kelompok ekonomi bersama, koperasi, dan juga lembaga keuangan mikro belum dapat membuat kemandirian masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan mereka. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah pengabaian atas aspek budaya (kebiasaan) masyarakat pesisir dan perbatasan di Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan sebuah integrasi sistem ekonomi diantara masyarakat desa, pemerintah desa, serta tauke dalam pengembangan ekonomi masyarakat didesa. Konsep integrasi ini memanfaatkan kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kesempatan kepada Desa Untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di desa. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan secara partisipatif melalui pengamatan lansung dilapangan serta wawancara mendalam, dan dilengkapi dengan data-data sekunder. Kajian ini menemukan bahwa karakteristik masyarakat desa di pesisir dan perbatasan sudah menjadi bagian dari siklus hidup yang sulit untuk dilakukan perubahan, terutama dalam merubah pola hidup ekonomi masyarakat didesa. Oleh karena itu perlu dilakukan pengintegrasian diantara stakeholder didesa dalam membangun ekonomi masyarakat desa yang lebih mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa Key Word : Pemberdayaan Masyarakat, Budaya, Desa Pesisir dan Perbatasan, BUMDes, Kepulauan Riau

References

Alatas, Syed Hussein, 1977. The Myth Of The Lazy Native : A Study Of The Image Of The

Malays, Filipinos And Javanese From The 16th To The 20th Century And Its

Function In The Ideology Of Colonial Capitalism. Great Britain:Frank Cass And

Company Limited.

Arifin, A. (2014). The patron-client relation in fishermen community.International Journal of

Academic Research IJAR, 6(3), 176-180. doi:10.7813/2075-4124.2014/6-3/b.26

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa & P3M STISIPOL Raja Haji (2013), Evaluasi

Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK) Di Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2006-2011

Basurto, X., Bennett, A., Weaver, A. H., Dyck, S. R., & Aceves-Bueno, J. (2013).

Cooperative and Noncooperative Strategies for Small-scale Fisheries' Selfgovernance in the Globalization Era: Implications for Conservation. Ecology and

Society E&S, 18(4). doi:10.5751/es-05673-180438

Haji Muhd Taib, Muhammad. (1993). Melayu Baru. Selangor Darul Ehsan: Percetakan Kum

Sdn Bhd.

Kiyosaki, R. T. (2011). Rich dad, poor dad: what the rich teach their kids about money-- that

the poor and middle class do not. 1st Plata Publishing ed. Scottsdale, Ariz.: Plata

Pub.

Koentjaraningrat. (2004). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama.

Metzger, Laurent. (2007). Nilai-Nilai Melayu Satu Sudut Pandangan Orang Luar. Malaysia:

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Miñarro, Sara, Gabriela Navarrete Forero, Hauke Reuter, and Ingrid E. Van Putten. "The

Role of Patron-client Relations on the Fishing Behaviour of Artisanal Fishermen in

the Spermonde Archipelago (Indonesia)." Marine Policy 69 (2016): 73-83. Web

Mohammad, Mahathir. (1970). The Malay Dilemma. Kuala Lumpur: Federal Publications

Nurdin, Nurliah, and Adam Grydehøj. "Informal Governance through Patron–client

Relationships and Destructive Fishing in Spermonde Archipelago,

Indonesia." Journal of Marine and Island Cultures 3.2 (2014): 54-59. Web.

Sithirith, Mak. "The Patron-Client System and Its Effect on Resources Management in

Cambodia: A Case in the Tonle Sap Lake." Asian Politics & Policy 6.4 (2014): 595-

Web.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Published
2021-04-09