JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP) is a journal of public administration that online managed and periodically published in twice a year. JPAP was first published in 2015. This journal is valuable source of knowledge for the following people: academics, practitioners, students, goverment, and private companies ISSN (Online) : 2460-1586 JPAP has been accredited with sinta 5 en-US <p dir="ltr">Authors whose manuscript is published will approve the following provisions:</p><ol><li dir="ltr"><p dir="ltr">The right to publication of all journal material published on the JPAP website is held by the editorial board with the author's knowledge (moral rights remain the property of the author).</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">The formal legal provisions for access to digital articles of this electronic journal are subject to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license, which means Jurnal Persona reserves the right to store, modify the format, administer in database, maintain and publish articles without requesting permission from the Author as long as it keeps the Author's name as the owner of Copyright.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Printed and electronic published manuscripts are open access for educational, research and library purposes. In addition to these objectives, the editorial board shall not be liable for violations of copyright law.</p></li></ol> didarahma@untag-sby.ac.id (Dida Rahmadanik) yusufhari@untag-sby.ac.id (Yusuf Hariyoko) Thu, 26 May 2022 05:20:00 +0000 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Pengukuran Kinerja Kesehatan Masyarakat Dalam Konstelasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/4742 <p><em>Pembangunan kesehatan masyarakat menjadi salah satu pondasi untuk penanganan pandemi di dunia. Secara khusus untuk Indonesia, sektor kesehatan merupakan salah satu urusan yang didesentralisasikan sehingga pembangunan kesehatan masyarakat merupakan kewenangan daerah. Untuk mengukur pembangunan kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan sebagai leading sector memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) sebagai indikator kinerja. Di sisi lain, Kementerian Keuangan yang memiliki peran penting dalam distribusi anggaran ke daerah melakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah melalui Indeks Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kedua indikator kesehatan masyarakat dengan indikator yang umum digunakan dalam manajemen kinerja di Indonesia, yaitu SAKIP, dalam ruang lingkup kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uji beda yang dilakukan diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara Indeks Kesehatan dan IPKM serta terdapat perbedaan antara Indeks Kesehatan maupun IPKM dengan nilai SAKIP. Penelitian ini merekomendasikan penguatan IPKM sebagai indikator kinerja kesehatan masyarakat yang dapat digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam manajemen kinerja pemerintah daerah sekaligus untuk mengevaluasi pemanfaatan TKDD untuk sektor kesehatan.</em></p> Alexander Arie Sanata Dharma ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/4742 Wed, 25 May 2022 00:00:00 +0000 Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5923 <p><em>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Karena melihat dari banyaknya kasus-kasus mengenai tidak transparannya pengelolaan keuangan desa di desa masing-masing khususnya dana desa. Permasalahan ini tentunya dapat diminimalisir jika semua pihak mendukung adanya pemerintahan yang bersih baik dari masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan program desa ataupun pengawasannya. Penelitian ini menggunakan teori menurut Institute for Democracy in South Africa (IDASA). Penerapan transparansi pengelolaan dana desa dapat dilihat dari ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran dan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang sudah transparan. Transparansi pengelolaan dana desa dapat dilihat dari 1) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, 2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, 3) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa di Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang sudah transparan namun belum optimal.</em></p> Yulia Nurjanah, Diana Hertati ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5923 Thu, 26 May 2022 05:03:31 +0000 Efektivitas PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Dalam Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kota Batu http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5747 <p align="center"><strong><em>Abstract:</em></strong></p><p><em>The PTSL program launched by the central government is like a breath of fresh air for the people of Batu City, where the community is greatly helped in terms of the ease of obtaining land certificates. However, in the general PTSL implementation process as regulated in PP 24 of 1997, there are several irregularities and problems, particularly related to administration which does not require a transfer deed. This study uses a qualitative approach with a SWOT analysis technique. The analysis is carried out based on maximizing strengths and opportunities, but at the same time minimizing weaknesses and threats. In conclusion, the village as the spearhead of the implementation of the PTSL program has different problems, both in terms of resources and technical aspects, namely, (1) Extension or socialization that is not comprehensive because the counseling process is carried out individually on the RT RW committee. (2) Issuance of certificates of property rights whose issuance still contains several errors. 3) There are internal problems within the Village level committee team which result in obstacles in the form of a decrease in service quality. (4) There is no certainty regarding the completion period for the issuance of the Certificate of Ownership which is announced to the public or the issuance is delayed from the schedule. Then suggestions that can be given are efforts to improve infrastructure, increase human resource capacity and be more active in conducting socialization activities both to the community and village officials, which should be carried out by the Batu City Government, in this case the Batu City Land Office.</em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong><em> Effectiveness, PTSL, Service, Administration<strong></strong></em></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>Abstrak:</em></strong></p><p><em>Program PTSL yang dicanangkan oleh pemerintah pusat seperti menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Batu, dimana masyarakat menjadi sangat terbantu dalam kaitannya kemudahan pengurusan sertifikat tanah. Namun, Pada proses penyelenggaraan PTSL secara umum sebagaimana diatur dalam PP 24 Tahun 1997 terdapat beberapa penyimpangan dan permasalahan, khususnya terkait administrasi yang tidak memerlukan adanya akta peralihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis SWOT. Analisis dilakukan dengan didasarkan kepada pemaksimalan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan juga meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Kesimpulan, desa sebagai ujung tombak pelakasnaan program PTSL mempunyai problem yang berbeda beda baik dari segi sumberdaya maupun teknis yakni, (1) Penyuluhan atau sosialisasi yang kurang menyeluruh dikarekan proses penyuluhan yang dilaksanakan secara individu pada panitia RT RW. (2) Penerbitan sertifikat hak milik yang penerbitannya masih terdapat beberapa kesalahan. 3) Adanya permasalahan internal dalam tim panitia tingkat Desa yang mengakibatkan adanya hambatan berupa penurunan kualitas pelayanan. (4) Tidak adanya kepastian mengenai jangka waktu penyelesaian penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diumumkan kepada masyarakat atau penerbitan mundur dari yang sudah dijadwalkan. Kemudian saran yang dapat diberikan yakni upaya perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan lebih aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun petugas dari pihak desa harus dilakukan oleh pemerintah kota batu dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan kota batu.</em></p><p><strong><em>Kata Kunci:</em></strong><em> Efektivitas, PTSL, Pelayanan, Administrasi</em></p> Langgeng Rachmatullah Putra, Taufiq Rahman Ilyas, Benny Krestian Heriawanto ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5747 Thu, 26 May 2022 23:19:25 +0000 PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PERSONEL (Studi Kasus pada KRI XYZ) http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5588 <p><em>The research </em><em>was implemented by author to </em><em>examine the </em><em>relation </em><em> of competence</em><em> and </em><em>work motivation to the personel performance</em><em> in order to accomplish work daily</em><em>. The analysis will use approaches quantitative method in which some data will be collected </em><em>from</em><em> field research and some theories. Field research will take place in </em><em>a warship xyz</em><em>. The author will </em><em>arrange</em><em> analysis</em><em> which is </em><em>use</em><em>d </em><em>regrresion analysis to examine the correlation personel competence</em><em> and</em><em> work motivat</em><em>ion</em><em> </em><em>to</em><em> the personel performance</em><em> by partially and simultaneously</em><em>. The correlation from competence to personel performance is 0,5</em><em>2</em><em>, </em><em>it means </em><em>competence has correlation and influence to the personel performance</em><em>.</em><em> </em><em>T</em><em>he result of correlation analysis from work motivation to personel performance is 0,615</em><em>,</em><em> </em><em>i</em><em>t has meaning that work motivation has strong correlation and </em><em> give </em><em>influence to the personel performance. Regression linear analysis showed</em><em> </em><em>the value of t table from work motivation bigger than t table of competence to the personel performance, it means that work motivation has influence stronger than competence to the personel performance.</em><em></em></p> andi sulistiono, Budi riyanto, Sri Wahyuni ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5588 Sat, 04 Jun 2022 01:37:44 +0000 Inovasi The Gade Clean & Gold Pada Bank Sampah Mutiara Di Kota Pekanbaru http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5746 <em>This research is motivated by the existence of a new innovation related to waste management which aims to change the mindset of the community towards waste so that people know that waste can also be useful and has value and to increase citizens' interest in waste banks that can provide benefits to the community, one of which is in the form of  long term investment.  And with the innovation of this waste bank, it can reduce environmental pollution caused by the accumulation of indiscriminate garbage. The purpose of this study is to find out the innovation that is the Gade Clean and Gold at the Pearl Waste Bank of Pekanbaru City and identify the factors that hinder the innovation.  This study uses a qualitative research method approach.  The research data was obtained directly from the results of observations and interviews with informants and interactive data analysis. The results of this study explain that the innovation of the gade clean and gold at the pearl waste bank in the city of Pekanbaru is not optimal, this can be seen from several inhibiting indicators in the form of limited facilities and infrastructure such as press machines, chopping machines and waste storage warehouses and limited human resources that make  the waste at the pearl bank that is received is not managed by the waste bank but is resold to the vendor</em> Disa Gushilda, Febri Yuliani, Hasim Asari ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5746 Sun, 26 Jun 2022 18:45:24 +0000 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI JAWA TIMUR http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/6588 <p><em>Central government's attention to the quality of SMK graduates is increasingly visible, as evidenced by the issuance of Presidential Instruction Number 9 of 2016 concerning Vocational Education Revitalization. The revitalization of vocational education is very important given the rapid development of technology. It takes vocational graduates who have skills in a field and have a global perspective so that the employment of vocational graduates continues to increase. Revitalization supports industrial development clusters so that the implementation of revitalization also adapts to existing clusters in each region so that vocational education can contribute directly and be able to optimize the potential that exists in each region. In 2020, the Central Government has changed the paradigm of vocational education programs that were previously supply driven to demand driven, from a centralized management system to a decentralized one, from a learning approach to a competency subject approach. based on learning (CBT) and from learning patterns using a subject approach. The implementation of highly structured vocational education becomes more flexible and permeable. Based on the expectations, potentials, regulations and theories that underlie the problems of vocational secondary education, the formulation of this research concerns the issue of how to implement the revitalization policy of vocational secondary education, especially in East Java Province? This study used descriptive qualitative method. In determining the sample area, it was determined by purposive sampling by taking several vocational schools according to the superior potential in East Java Province.</em></p> <p><strong><em>Keywords:&nbsp; </em></strong><em>Policy Implementation, Revitalization, Vocational High Schools </em></p> Wydha Mustika Maharani, Dian Marta Wati ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/6588 Wed, 20 Jul 2022 09:19:22 +0000 Reformasi Birokrasi Di Badan Pusat Statistik Kota Palembang http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5710 <p><em>This research is a policy study that discusses the efforts of the Central Statistics Agency for the City of Palembang in implementing bureaucratic reform. Based on the results of this study, the results of research and discussion show that this study aims to analyze the implementation of Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning Bureaucratic Reform at the Palembang City BPS Office, and to gain an understanding of the meaning of Bureaucratic Reform for Palembang City BPS office employees. This research method is qualitative. Primary data were collected through observation and interviews, while secondary data were obtained from documentation and literature studies that were relevant to the research object. The parameters measured are based on the implementation model of bureaucratic reform from aspects that include aspects of the institution (organization), management and human resources of the apparatus. In its implementation, it still encounters various kinds of obstacles, the main obstacles are the coordination of the Palembang City BPS Technical Team is still not at the Palembang City BPS itself but is in other agencies. The process of bureaucratic reform is certainly still far from what is expected by the community. BPS Palembang City is expected to be able to solve the problems that have caused the creation of an effective and efficient government. In the end, this research shows that the implementation of bureaucratic reform at BPS Palembang City requires a more effective and efficient control and incentive system.</em></p> Yofitri Heny Wahyuli, Sukhaidi Sukhaidi, Dian Novita Fajar Sari, Andela Anggleni ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5710 Tue, 26 Jul 2022 05:56:45 +0000 Policy Formulation Analysis Of 10 Year Passport Validity Perspective In Immigration Aspect http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/6633 <p><em>This research is a study of the policy planning for a passport validity period of 10 years by Government Regulation Number 51 of 2020. The regulation explains that the validity period of a passport will be extended to a maximum of 10 years from before. The existence of this will directly change the initial changes and even include the possibility of changing Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. Changes to the regulations governing procedures and other matters relating to passports will result in policies that require proper policy formulation. This study uses a qualitative method and is combined with a case study approach which aims to analyze the policy plan for a 10-year passport validity period from an Immigration perspective. The results of the study described that there were positive and negative values to the planned formulation of a 10-year passport validity policy, especially in the aspect of passport abuse problem, citizenship issues and state revenues. The results of this analysis are expected to be able to become a literature study in the plan to formulate a 10-year passport validity policy that will be applied in the future.</em></p> Caesar Demas Edwinarta, Marliana Eka Fauzia, Adhinda Dewi Agustine ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/6633 Wed, 27 Jul 2022 07:39:26 +0000 INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI JAMSOSTEK MOBILE (JMO) (STUDI KASUS DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG RUNGKUT KOTA SURABAYA) http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/6617 <p><em>Public service innovation is a must for the government as a form of adaptation to the development of information technology. One of the government agencies providing public services, namely BPJS Ketenagakerjaan, has launched an innovative JMO application to improve services. The purpose of this study is to find out how public service innovation is through the JMO application at BPJS Employment Rungkut Branch, Surabaya City. The research method used is qualitative data analysis techniques through careful interpretation and verification of each information through primary data and secondary data from interviews, observations, documentation, then analyzed so that conclusions are drawn from research problems. The results of this study indicate that the implementation of JMO service innovations at BPJS Ketenagakerjaan Rungkut Branch Office Surabaya is carried out: 1) institutional leaders provide space to continue to innovate and network relationships to improve JMO services; 2) has implemented transparent and accountable criteria. However, ignoring the criteria for community participation in the suggestion and feedback mechanism; 3) the JMO service data analysis mechanism is still manual so that it is not optimal in solving problems through technology; and 4) JMO service SOPs do not have high flexibility at the branch office level.</em></p> Muhammad Farkhan Dicki Samudera, Vidya Imanuari Pertiwi ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/6617 Thu, 28 Jul 2022 02:15:57 +0000 AKUNTABILITAS KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN PAMEKASAN http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/6333 <p><em>The implementation of good governance requires the government to improve its bureaucratic system so that a more accountable government is formed so that the government becomes more efficient, effective, clean and responsible and free from a culture of corruption, collusion and nepotism. The Pamekasan Regency Financial and Asset Management Agency as a government agency authorized to manage Pamekasan Regency finances and assets is obliged to be responsible for its performance in achieving the vision and mission that has been formulated. The purpose of this study was to determine the accountability of employee performance at the Pamekasan Regency's Financial and Asset Management Agency. This research uses descriptive qualitative research, because it seeks to explain the reality of accountability in the performance of employees of the Pamekasan Regency's Financial and Asset Management Agency. Data collection uses in-depth interview techniques and documentation. Data analysis in this study uses the Text and Language Analysis Method, namely Content Analysis. The results showed that, performance accountability carried out by individual employees was still not going well because in the application of the five dimensions of performance accountability namely legal accountability and honesty, managerial accountability, program accountability, policy accountability and financial accountability were not in line with expectations. In this case, the improvement of the lack of performance accountability carried out by individual employees must be by means of instilling control (self) in each individual employee to be successful in taking responsibility for their performance. Results Performance achievements carried out by individual employees are evaluated for the accountability of their performance and are required to account for their performance in carrying out what are the main tasks, functions and responsibilities mandated to employees.</em></p> Mohammad Bustanol Husein, Sukron Ma'mun ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/6333 Fri, 05 Aug 2022 02:52:38 +0000