PENENTUAN TEMPAT KEDUDUKAN PADA BISNIS START-UP YANG MENGGUNAKAN VIRTUAL OFFICE

Keywords: perusahaan start-up, tempat kedudukan, virtual office

Abstract

Abstract

The growth of start-up companies is increasing along with the changing paradigm of thinking about young entrepreneurs. Start-up companies with minimal capital require an affordable place of business. Basically, start-up companies can hire employees from home, but for the sake of the legality of the company, a place of business is needed. Virtual office is a solution for start-up companies, where virtual office providers build business buildings in strategic locations with adequate facilities. In this study, there are two issues to be discussed namely the legality of start-up companies in the use of virtual offices and how to determine the domicile of start-up companies that use virtual offices. The research method used in this study is normative juridical research that examines the inadequacy of laws and regulations regarding virtual office arrangements. The legality of start-up companies in the use of virtual offices is regulated based on lease agreements between start-up companies and virtual office providers. How to determine the domicile of a start-up company that uses a virtual office is at the virtual office address. Domicile shows the place of start-up companies in carrying out legal actions

Keywords: Start-up company; place of domicile; virtual office

Abstrak

Pertumbuhan perusahaan start-up semakin meningkat seiring dengan perubahan paradigma pemikiran mengenai wirausaha muda. Perusahaan start-up dengan modal yang minim memerlukan tempat usaha yang terjangkau. Pada dasarnya perusahaan start-up dapat mempekerjakan karyawan dari rumah, namun untuk kepentingan legalitas perusahaan maka diperlukan tempat usaha. Virtual office menjadi solusi bagi perusahaan start-up, dimana penyedia virtual office membangun gedung usaha pada lokasi strategi dengan fasilitas yang memadai. Dalam penelitian ini, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas yakni legalitas perusahaan start-up dalam penggunaan virtual office dan cara menentukan domisili perusahaan start-up yang menggunakan virtual office. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji keberadaan peraturan perundang-undang yang belum memadai mengenai pengaturan virtual office. Legalitas perusahaan start-up dalam penggunaan virtual office diatur berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara perusahaan start-up dengan dengan penyedia virtual office. Cara menentukan domisili perusahaan start-up yang menggunakan virtual office adalah pada alamat virtual office. Domisili menunjukkan tempat kedudukan perusahaan start-up dalam melakukan perbuatan hukum.

Kata kunci: perusahaan start-up; tempat kedudukan; virtual office

Author Biography

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Universitas Ngurah Rai
Program Pascasarjana Ilmu Hukum

References

Afdi, Zihramna, and Bambang Purwanggono. "Perancangan Strategi Berbasis Metodol-ogi Lean Startup untuk Mendorong Pertumbuhan Perusahaan Rintisan Berbasis Teknologi di Indonesia." Industrial Engineering Online Journal 6, no. 4 (2018).

Andrini, Laurensia, ‘MANDATORY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN INDONESIA’, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016 https://doi.org/10.22146/jmh.16669.

Ari, Desi Karunia. "Karakteristik Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Virtual (Virtual Office)." PhD diss., Universitas Airlangga, 2019.

Arif, Luthfi Racha, and Milla Sepliana Setyowati. "Implementation of Income Tax on Virtual Office in Indonesia." International Journal 4, no. 15 (2019): 263-273.

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Ruang Kantor, https://www.pengadaan.web.i-d/2015/01/contoh-surat-perjanjian-kontrak-ruang.html.

Cosenz, Federico, and Guido Noto. "Turning a business idea into a real business through an entrepreneurial learning approach based on dynamic start-up business model simulators." In 1st Business Model Conference on “Confi¬ guring the business model knowledge”, pp. 1-16. 2017.

Fachriko, Maulana, Siti Mahmudah, and Sartika Nanda Lestari. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Penyediaan Jasa Virtual Office." Diponegoro Law Journal 6.2 (2017): 1-21.

Fachriko, Maulana, Siti Mahmudah, and Sartika Nanda Lestari. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Penyediaan Jasa Virtual Office." Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1-21.

Fajar, Mohammad Malik. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor." Dinamika Hukum 25, no. 12 (2019).

Gelar Purbaya, F. A. R. I. Z. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa Virtual Office." Jurnal Novum 3.1 (2016): 19-27.

Gunawan, Arie Indra, Wahyu Rafdinal, Fatya Alty Amalia, Nugroho Hardiyanto, and Dedy Saefuloh. "Pengembangan Model Pelatihan Berbasis Kinerja bagi Peningka-tan Kompetensi Pimpinan Perusahaan Startup." Edunomic: Jurnal Ilmiah Pendidi-kan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 8, no. 1 (2020): 43-49.

Kathuria, Vikas, ‘Greed for Data and Exclusionary Conduct in Data-Driven Markets’, Computer Law and Security Review, 2019 https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.12.0-01.

Krisno, AA Dalem Jagat, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2015).

Laksmi, Fuad Gani, Budiantoro, Manajemen Perkantoran Modern, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015).

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Michael, Tomy, ‘ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN’, Mimbar Keadilan, 2017, 229 https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195.

Sari, Desi Karunia. "Lease Agreement Characteristics of Virtual Office." YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains 14.1 (2019): 34-41.

Simatupang, Taufik H. "Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan Yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan) The Legality of The Institution Legal Subject as Corporation (The Standing of Foundation Established before the inception of the Act Number 28 of 2004 on Amendement of the Act Number 16 of 2001 on Foundation)." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 7, no. 1 (2017): 1-12.

Published
2020-07-15
Section
Articles