STATUS KELEMBAGAAN RADIO PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO SUARA RENGGANIS

  • Amelia Ayu Paramitha Universitas Brawijaya
Keywords: otonomi daerah, penyiaran, status kelembagaan

Abstract

Abstract

The writing entitled Institutional Status of the Situbondo District Government Radio, Suara Rengganis will discuss and discuss the first is the institutional status and the Government Radio of the Situbondo Regency Suara Rengganis until now seen from the applicable laws and regulations and the second discussion discusses the provisions regarding the institutional status of Broadcasting Institutions. Local Public (LPPL) Region based on Government Regulation which talks about the Implementation of the Broadcasting of a Public Broadcasting Institution. So that in this paper the researcher will use the normative juridical research method with the Legislative, Case and Conceptual approach. The comparative approach. Considering that local public broadcasting institutions do not yet exist in Situbondo Regency, the local government urgently needs to establish a local public broadcasting institution station to accelerate and contribute information. This research is expected to be a comprehensive research related to the institutional status of Local Public Broadcasting Institutions The local government of Situbondo Regency and of course for researchers, this research can contribute ideas for academics and of course the administrative governance of LPPL better.

Keywords: broadcasting; institutional status; regional autonomy

Abstrak

Penulisan yang berjudul Status Kelembagaan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis ini akan mengupas dan membahas tentang pertama adalah status kelembagaan dan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis hingga saat ini dilihat dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan pembahsan yang kedua membahas mengenai ketentuan tentang status kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berbicara mengenai Penyelenggaraan tentang  Penyiaran sebuah Lembaga Penyiaran Publik. Sehingga dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Mengingat lembaga penyiaran publik lokal belum ada di Kabupaten Situbondo, pemerintah daerah setempat sangat perlu untuk mendirikan satu stasiun lembaga penyiaran publik lokal guna mempercepat dan memberikan kontribusi informasi.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang komprehensif terkait dengan status kelembagaa Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dan tentunya bagi peneliti maka penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi akademik dan tentunya tata administratif tentang LPPL dengan lebih baik.

Author Biography

Amelia Ayu Paramitha, Universitas Brawijaya
Fakultas Hukum

References

Doly, Denico, ‘Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pers-pektif Hukum’, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 2015

Effendy, Rochmad, ‘Mengurai Potensi Ruang Publik Lembaga Penyiaran Publik Dalam Up-aya Demokratisasi Masyarakat Lokal’, Reformasi, 2014

‘KETERSEDIAAN SUMBER INFORMASI TEKNOLOGI PERTANIAN DI BEBERAPA KABUPATEN DI JAWA’, Jurnal Perpustakaan Pertanian, 2013 <https://doi.org/10.21-082/jpp.v21n1.2012.p>

Kurniawan, Robi Cahyadi, ‘INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH’, FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2017 <https://doi.org/10.25041/fiat-justisia.v10no3.794>

Maryam, Neneng Siti, ‘Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik’, Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 2016

‘Memotret Resistensi Publik Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Publik’, Memotret Resistensi Publik Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Publik, 2015 <https://doi.org/10.22-146/jkap.8419>

Nalle, Victor Imanuel W., ‘THE RELEVANCE OF SOCIO-LEGAL STUDIES IN LEGAL SCIENCE’, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015 <https://doi.org/10.22146/jmh.15905>

Nugraha, Harry Setya, ‘Pemurnian Sistem Presidensil Dan Parlemen Dua Kamar Di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945’, Jurnal Hukum Novelty, 2017 <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5526>

Purnama, F Y, Radio Komunitas & Demokratisasi Penyiaran (ORR Merapi 107.7 Fm:" Partisipasi Warga, Budaya Patron & Regulasi"), KOMUNIKATIF, 2013

Rahim, Abdul, ‘Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective’, Journal of Public Administration and Governance, 2019 <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417>

‘REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN PERUBAHAN SOSIAL’, IPTEK Journal of Proceedings Series, 2018 <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>

Sitompul, Asril, ‘MASALAH HUKUM DALAM PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI INDONESIA’, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2018 <https://doi.org/10.252-16/jhp.2.3.2013.405-426>

Surokim, Surokim, and Tatag Handaka, ‘Transisi Kelembagaan Dan Isi Siaran Radio PEMDA Menjadi Radio Publik Lokal Di Jawa Timur’, Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 2014 <https://doi.org/10.20473/mkp.v27i32014.121-130>

SUYADI, ASIP, ‘KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DENGAN LEMBAGA SENSOR FILM MENGENAI KEPASTIAN HUKUM BIDANG PERFILMAN’, Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum, 2019 <https://doi.org/10.32493/rjih.v-2i1.2954>

Umar, Zulkarnain, ‘ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MININAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH’, Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 2017

Warnaen, Andi, Andi Vita Sukmarini, Program Studi Penyuluhan Peternakan, Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian, Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial, Universitas Fajar, and others, ‘Metode Komunikasi Penyuluhan Pertanian Melalui Radio Komunitas Communication Method of Agricultural Extension Through Community Radio’, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 8, Nomor 1, Juni 2017, Hlm 17-24 Community, 2017

Published
2021-02-08