LARANGAN LGBT MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DI KEJAKSAAN AGUNG

Keywords: hak asasi manusia, LGBT, Undang-Undang Dasar 1945

Abstract

AbstractTheppurpose ofpthis research ispto providepa solution to the letter Number: Peng-01 / C / Cp.2 / 11/2019 which contradicts the constitution (1945 Constitution) and Law 39/1999 concerning Human Rights. Usingpnormative researchpwith anporientation thatpis not conceptual.pThrough thispresearch, the researcherpoffers the regulations that must be made based on the 1945 constitution. At the time of the election of candidates for civil servants in 2019, there are opening positions for prison guards and prisoner drivers, the announcement is contained in Letter Number: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 in the specific requirements of paragraph (2) applicants may not have sexual orientation disorders and transgender decisions from the attorney general must be revoked because they violate the constitution and Law 39 of 1999 concerning Human Rights, the Attorney General's Office should make a selection based on ability (competence) candidates for civil servants are not based on sexual orientation and transgender disabilities.Keywords: human rights; LGBT; The 1945 Constitution, AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk memberi solusi dari SuratPNomor: Peng-p01/C/Cp.2/11/2019 yang bertentanganPdengan konstitusi (Undang-UndangpDasarp1945) danpUndang-Undang 39 Tahunp1999 tentangpHak AsasipManusia. Menggunakanppenelitian normatifpdengan orientasi yangptidak bersumber kepadapkonseptual. Melaluippenelitian ini peneliti menawarkan peraturan yang dibuat harus berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat pemilihan calon pegawai negeri sipil tahun 2019 membuka lowongan pengawal tahanan dan supir tahanan, pengumuman tertuang pada surat SuratpNomor: Peng-p01/C/Cp.2/11/2019 pada persyaratan khusus ayat (2) pelamar tidak boleh mempunyai kelainan orientasi seksual dan transgender keputusan dari kejaksaan agung ini harus di cabut karena melanggar konstitusi dan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seharusnya Kejaksaan Agung melakukan seleksi berdasarkan kemampuan (kompetensi) calon pegawai negeri sipil tidak berdasarkan Kelainan orientasi seksual dan Transgender.

Author Biography

Danang Ardiansyah Zulfi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum

References

Afifah, Wiwik, BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2020 <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045>

Afifah, Wiwik, and Gusrin Lessy, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2014 <https://doi-.org/10.30996/dih.v10i20.358>

Al-Hamidy, Abu Dzarrin, Tinjauan Hukum Internasional HAM Dan Hukum Islam Ter-hadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 2016 <https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.198-221>

Asrun, Andi Muhammad, Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi, JURNAL CITA HUKUM, 2016 <https://doi.or-g/10.15408/jch.v4i1.3200>

Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KAUM TUNARUNGU DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA, Mimbar Keadilan, 2020 <https://doi.o-rg/10.30996/mk.v13i2.3941>

Fahmi, Khairul, Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945, JURNAL CITA HUKUM, 2016 <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>

Giuseppe, Pier, Monateri Methods of Comparative Law Edward Elgar Publishing Limited UK, 2012

Hakim, Lukman, Paidjo Paidjo, and Tegar Mukmin Alamsyah Putra, PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2020 <https://doi.org/10.30996/jhmo.v-3i1.2786>

HAM, KOMNAS, Prinsip-Prinsip Yogyakarta Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Jender (Jakarta, 2015)

Latupono, Barzah, PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA KONTRAK (OUTSOURCING) DI KOTA AMBON, SASI, 2011 <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366>

, Perlindungan Hukum Dan HAM Terhadap Pekerja Perempuan Di Malam Hari (Karaoke) Di Kota Ambon, Jurnal Sasi, 18 (2012) <https://doi.org/https://doi.org-/10.47268/sasi.v18i1.331>

M Hadjon, Philipus, Op.Cit

Michael, Tomy, and Kristoforus Laga Kleden, Memaknai Prinsip-Prinsip Yogyakarta (Kajian Empiris Jawa Timur), 2018 <https://doi.org/https://doi.org/http://doi.org/10.5-281/zenodo.1481951>

Ranawijaya, Usef, Majalah Ilmu Hukum Yuridika (Bandung: Ghalia Indonesia, 1998)

SANTOSO, MEILANNY BUDIARTI, LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, Share : Social Work Journal, 2016 <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.-13206>

Subhan, M., PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT IDEOLOGI KOMUNIS-ME/MARXISME-LENINISME DI INDONESIA, Mimbar Keadilan, 2019 <https://-doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>

Thoriq, Yusqi Alfan, Dinda Ayu Eka Shinta, and Laras Sati, Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2019 <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2601>

Wiratman, and R Herlambang Perdana, Konstitusionalisme Dan HAM: Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Majalah Ilmu Hukum Yuridika, 20 (2005)

Published
08-02-2021