PENGUNDURAN DIRI SUKARELA SEBAGAI PENYELUNDUPAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SELAMA PANDEMI COVID-19

I Wayan Gde Wiryawan

Abstract


Abstract

The Covid-19 pandemic has implications for the weakening of the global economy. Many companies cannot operate or cannot operate optimally. In making efficiency with company expenses, the company reduces the number of employees, and some even close the business permanently. To reduce costs incurred by companies in the mechanism of termination of employment, the company uses a voluntary resignation statement. This condition is certainly detrimental to workers. This research will discuss firstly the protection of workers during the Covid-19 pandemic and second, the comparison of legal consequences of termination of employment with voluntary resignation. Protection of workers during the Covid-19 pandemic is based on a philosophical basis where the state has a legal obligation to create welfare for its people through the concept of a welfare state. Therefore, the state issued a series of policies to protect workers from termination of employment. One form of employment termination created by the company is by asking workers to sign a letter of voluntary resignation. In the event of termination of employment, the employer is obliged to pay severance pay and/or compensation for years of service and compensation for entitlements that should be received, whereas if the worker resigns voluntarily, the employer does not pay all the components of the right.

Keywords: company; resignation; work termination

Abstrak

Pandemi Covid-19 berimplikasi pada pelemahan ekonomi global. Banyak perusahaan yang tidak dapat beroperasi atau tidak dapat beroperasi secara optimal. Dalam melakukan efesien terhadap pengeluaran perusahaan, maka perusahaan mengurangi jumlah karyawan, bahkan ada yang menutup usaha secara permanen. Untuk mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan dalam mekanisme pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan menggunakan surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela. Kondisi ini tentu merugikan pekerja. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pertama perlindungan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 dan kedua, perbandingan akibat hukum pemutusan hubungan kerja dengan pengunduran diri sukarela. Perlindungan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 didasarkan pada dasar filosofi dimana negara memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui konsep welfare state. Oleh sebab itu, negara mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk melindungi tenaga kerja dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu bentuk pemutusan tenaga kerja yang diciptakan oleh perusahaan adalah dengan meminta pekerja untuk menandatangangi surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sedangkan apabila pekerja mengundurkan diri secara sukarela maka pengusaha tidak membayarkan seluruh komponen hak tersebut.


Keywords


pemutusan hubungan kerja; pengunduran diri; perusahaan

Full Text:

PDF

References


Anwar, Mohamad, ‘Dilema PHK Dan Potong Gaji Pekerja’, ’Adalah, 2020

Aris Kaya, Putu Bagus Tutuan, and Ni Ketut Supasti Dharmawan, ‘Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional’, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 6 (2020), 2020

Cascella, Marco, Michael Rajnik, Arturo Cuomo, Scott C. Dulebohn, and Raffaela Di Napoli, Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19), StatPearls, 2020

Daniel Marshal Sajou, Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri dan Niken Febriana Dwi, ‘Peran Negara Atas Perilaku Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19’, Jurnal Syntax Transformation, 2020

Gressella, Jesslyn, and Andari Yurikosari, ‘Analisis Upah Proses Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2’, Jurnal Hukum Adigama, 2019

Hadi, Abdul, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENGA-LAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SETELAH PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP’, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 2019

Hirst, Gabriella, ‘Force Majeure’, Textual Practice, 2019

Intan, Mahardika, Rahmawati Sekolah, Tinggi Agama, Islam Nahdltul, and Ulama Pacitan, STRATEGI WARGA DALAM PENUHI KEBUTUHAN DI TENGAH WABAH PANDEMI CORONA, AL-IQTISHADY : Jurnal Ekonomi Syariah, 2020

Iping, Baso, ‘PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL’, JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL, 2020

Juaningsih, Imas Novita, ‘Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia’, Buletin Hukum Dan Keadilan, 2020

Larasati, Elsa Indira, ‘KERUGIAN PERUSAHAAN AKIBAT PENGUNDURAN DIRI PEKERJA WAKTU TERTENTU TANPA ADANYA PEMBERITAHUAN KEPADA PERUSAHAAN’, Jurist-Diction, 2019

Mardiansyah, Diki, ‘The Corona Virus and Labor Rights Issues: How Do Workers Get Their Rights?’, The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2020

Michael, Tomy, ‘Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19’, Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, 2020

Pradima, Akbar, ‘ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUS-TRIAL DI LUAR PENGADILAN’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2013

Prio Agus Santoso, Aris, Anita Dwi Septiarini, Safitri Nur Rohmah, and Ary Rachman Haryadi, Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara, Prosiding HUBISINTEK, 2020

Putri, Retno Karunia, Rahmawati Indah Sari, Rita Wahyuningsih, and Ety Meikhati, ‘Efek Pandemi Covid-10: Dampak Lonjakan Angka PHK Terhadap Penurunan Perekonomian Di Indonesia’, Jurnal Bismak, 2020

Putri, Sherly Ayuna, ‘Pemutusan Hubungan Kerja Pada Badan Usaha Milik Negara: Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Di PT. Pelindo II (Persero)’, Jhaper, 2015

Rahayu, Sri, ‘TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG Nomor. 13 TAHUN 2003 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 37 K/Pdt.Sus/2013)’, Jurnal Good Governance, 2018

Tisnanta, Hs., James Reinaldo, and Fathoni Fathoni, ‘The Dilemma of Indonesia Welfare State Challenge of Realizing Social Welfare in the Global Era’, FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2018

Tritanti, Asi, and Ika Pranita Siregar, ‘Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Laboratorium Tata Rias Dan Kecantikan’, Home Economics Journal, 2019

Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni, ‘Industrial Relations Instrument in the Concept of Law State (Rechtsstaat) Which Based on Pancasila in Indonesia’, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2018




DOI: https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4415

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Mimbar Keadilan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
<

Web Analytics
Mimbar Keadilan Stats