PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN DISKRESI

Moudy Raul Ghozali, Syofyan Hadi

Abstract


The purpose of the study was to determine the form of legal protection for officials from criminal threats in using discretion. Using pure legal research. There are two forms of legal protection in the use of discretionary authority, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The first preventive legal protection is contained in Article 67 of Law no. 5-2009 or also known as the principle of praesumptio iustae causa, namely decisions issued by government officials are always considered valid until there is an annulment. The second preventive legal protection is that the policy principle cannot be criminalized. Government policies cannot be criminalized if there are no elements of harming state finances and benefiting themselves or other parties. As well as the implementation of these policies for public services. While the repressive legal protection is contained in Article 21 paragraph (1) of Law no. 30-2014 and Perma No. 4-2015, which determines that the Administrative Court has the authority to receive, examine, and decide whether or not there is an element of abuse of authority committed by government officials.

Keywords: discretion; officials; legal protection

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pejabat dari ancaman pidana dalam menggunakan diskresi. Menggunakan peneltiian hukum murni. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum dalam penggunaan wewenang diskresi, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang pertama tertuang dalam Pasal 67 UU No. 5-2009atau dikenal juga dengan asas praesumptio iustae causa yakni keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan selalu dianggap absah hingga ada pembatalannya. Perlindungan hukum preventif yang kedua adalah prinsip kebijakan tidak dapat di pidana. Kebijakan pemerintah tidak dapat di pidana apabila tidak ada unsur merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri ataupun pihak lain. Serta pelaksanaan kebijakan tersebut untuk pelayanan publik. Sedangkan perlindungan hukum represif tertuang pada Pasal 21 ayat (1) UU No. 30-2014 dan Perma No. 4-2015, yang menentukan bahwa PTUN berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.


Keywords


diskresi; pejabat; perlindungan hukum

Full Text:

PDF

References


Amira, and Adilah, ‘Perkembangan Dan Penerapan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia’, Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya, 2019

Asyikin, Nehru, ‘Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya’, DIVERSI : Jurnal Hukum, 5.2 (2020)

———, ‘Pengujian Freies Ermessen Atas Legislasi Semu Kepala Daerah’, JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2020

Darumurti, Krishna Djaya, ‘PERSPEKTIF FILOSOFIS KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH’, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8.1 (2014)

Edy K, Erwin Hidayat, and Amalia Diamantina, ‘PENGGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN’, JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 3.2 (2020)

Garner, Bryan A, Black’s Law Dictionary 10th Edition, West Group, 2014

Gumilang, D., Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini, ‘LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2019

Hulu, Sabarudin, ‘PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNA-AN WEWENANG’, Masalah-Masalah Hukum, 2018

‘KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSEP NEGARA HUKUM’, LEX ET SOCIETATIS, 6.4 (2018)

Leman, M. Yusuf, ‘FUNGSI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA’, JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH, 19.1 (2019)

Michael, Tomy, ‘THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2.2 (2019)

Mulyani, Tri, A Heru Nuswanto, and Endah Pujiastuti, ‘Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discrecionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan’, Hukum Dan Masyarakat Madani, 7.1 (2017), 63

Sintha Dewi, Dyah Adriantini, ‘PENDAYAGUNAAN FREIES ERMESSEN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN’, Yustisia Jurnal Hukum, 5.1 (2016)

Subhan, M., ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT IDEOLOGI KOMUNISME/-MARXISME-LENINISME DI INDONESIA’, Mimbar Keadilan, 2019

Tatawu, Guasman, ‘Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)’, Halu Oleo Law Review, 1.2 (2018)

Triartha Yuliani, Erlin, ‘PERBANDINGAN ANTARA KONSEP FIKTIF NEGATIF DALAM UU 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN KONSEP FIKTIF POSITIF DALAM UU 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN’, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6.1 (2020)

Wibisana, Andri G., ‘Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertang-gungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 46.2 (2016)




DOI: https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5092

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Mimbar Keadilan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
<

Web Analytics
Mimbar Keadilan Stats