ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK MOBIL TIPE LOW COST GREEN CAR (LCGC) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014
Abstract
ABSTRACT
This study aims to determine the magnitude of the contribution of the Low Cost Green Car type car tax to the tax revenue of Motorized Vehicles. Data Sources This study was obtained from interview and observation data (primary) and the target data and the realization of the East Java (Secondary) motorized vehicle tax. quantitative approach and descriptive data analysis method. The results of the analysis show that the contribution of the Low Cost Green Car car tax to the motor vehicle tax is still relatively small. In the second year its production increased by 200%. wagon jeep. Percentage of the level of effectiveness of motor vehicle tax from year to year has increased but has decreased in 2014.
Keywords: Effectiveness, Contribution, Low cost green car, Motor vehicle tax, Local original income
Downloads
References
DAFTAR PUSTAKA
Apsari. 2013. Pengaruh Insentif Pajak BPNKB terhadap Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Di Surabaya Timur. Surabaya
Febriati. 2011. Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang. Jurnal Eksos, Vol. 7, No. 2, Juli 2011, hlm. 165 – 185.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB. 2010. Surabaya: Departemen Dalam Negeri.
Mardiasmo. 2010. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi
Mardiasmo. 2012. Perpajakan. Edisi Revisi 2013: Yogyakarta: Penerbit Andi
P.J.P.Andiani Waluyo Perpajakan. Edisi Revisi (2011 :2). Yogyakarta: Penerbit angga
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Surabaya: Departemen Dalam Negeri.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Surabaya: Departemen Keuangan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004.Surabaya: Departemen Dalam Negeri.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 2004.Surabaya: Departemen Keuangan.
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1997. Surabaya: Departemen Keuangan.
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2004. Surabaya: Departemen Keuangan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Surabaya: Departemen Keuangan.
Waluyo, B. dan Ilyas, Wirawan. 2010. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
Hasannudin. dan Wokas, Heince. R. N. 2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
Mayasari, Ella. 2008. Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Nadhia, Syarifah. 2012. Efektivitas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Palembang
Pedoman Penulisan Skripsi. 2012. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Surabaya: Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Surabaya: Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Surabaya: Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, termasuk LCGC, Program Low Carbon Emission, Mobil Listrik, Hybrid Biodiesel. 2013. Surabaya: Pemerintah Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau Low Cost and Green Car (LCGC). 2013. Surabaya: Departemen Perindustrian.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi. 2010. Surabaya: Pemerintah Republik Indonesia.
Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 2010. Surabaya: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. 2009. Surabaya: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur . 2011.Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Profil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur . 2014. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Authors whose manuscript is published will approve the following provisions:
- The right to publication of all journal material published on the JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi website is held by the editorial board with the author's knowledge (moral rights remain the property of the author).
- The formal legal provisions for access to digital articles of this electronic journal are subject to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license, which means JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi reserves the right to store, modify the format, administer in the database, maintain and publish articles without requesting permission from the Author as long as it keeps the Author's name as the owner of Copyright.
- Printed and electronically published manuscripts are open access for educational, research, and library purposes. In addition to these objectives, the editorial board shall not be liable for violations of copyright law.
