ANALISA DAMPAK REVALUASI ASET TETAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.191/PMK.010/2015 TAHUN 2015 DALAM PERHITUNGAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Pada Pt. XYZ di Mojokerto)

Authors

  • Muhammad Amar Syukroni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Hwihanus Hwihanus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.30996/jea17.v2i01.3156

Abstract

ABSTRACT

This research discusses the implementation of revaluation of fixed assets by taking a case study at PT. XYZ in 2015. PT. XYZ is a company engaged in industrial services for a variety of special works of metals and metal goods. PT. XYZ conducts revaluation of fixed assets for taxation purposes. Tax regulations which are the basis for the revaluation of fixed assets at PT. XYZ is PMK 191 / PMK.010 / 2015, PMK 233 / PMK.03 / 2015, and PMK 29 / PMK.03 / 2016. The research method used is descriptive qualitative with the aim to determine the application of PMK 191 / PMK.010 / 2015 to the implementation of revaluation of fixed assets at PT. XYZ and the impact on the financial statements. The results of this study are the revaluation of fixed assets by PT. XYZ is in accordance with applicable tax regulations. Impact arising on the financial statements of PT. XYZ is an increase in the balance of fixed assets, equity, tax debt, and a decrease in the ratio of debt to equity. Tax implications that arise are PT. XYZ must pay taxes on revaluation of Rp 251,006,279. Depreciation expenses which increase due to increasing value of fixed assets are a deduction from operating income in the calculation of corporate tax expenses. However, it should also be considered that revaluation creates new costs, including appraisal services fees and Final Income Tax debt.

 

Keywords: revaluation of fixed assets, taxes, PMK 191 / PMK.010 / 2015, financial statements

Downloads

Download data is not yet available.

References

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016.

Ramadhan, Hudan A. 2013. Analisis Revaluasi Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pada PT. INKA Madiun. Jurnal Akuntansi UNESA. (Online), Volume 1, No. 3 ( http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal akuntansi/article/view/2287 ), diakses 21 Januari 2015.

Rusfa Arlina. Analisis Implementasi Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap di PT. X an anak prusahaannya. Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2002. Saputra, Ardhianta. 2005. Analisis perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap dan penghitungan besarnya pajak terhutang WP Badan (Studi Survei Pada WP Badan di Kanwil DJP Jawa bagian Barat II Bandung). Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama.

Sari, dkk. 2012. Pengaruh Negosiasi Debt Contracts Terhadap Perusahaan untuk Melakukan Revaluasi Aset Tetap dan Implikasinya Terhadap Biaya Pajak Penghasilan. Capturing Opportunities for ASEAN Economic Community 2015 : Proceeding Call for Paper. (Online), Hlm 627-640 (http://repository.uksw.edu/handle/123456789/1277), diakses 21 Januari 2015.

Sinaga, Royke. 2015. Revaluasi Aset BUMN Dapat Perkuat Permodalan, diakses dari (http://www.antaranews.com/berita/524815/revaluasi-aset-bumndapat-perkuat-permodalan) pada tanggal 23 Januari 2016.

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suparman, Agus. 2015. 3 Keuntungan Revaluasi Aset Tahun 2015 dan 2016, diakses dari (http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2015/10/3-keuntunganrevaluasi-aset-tahun-2015.html) pada tanggal 25 Januari 2016.

Tarigan, Aditya. 2015. Sukar Menukar Nilai Wajar: Tinjauan Atas IFRS 13 Fair Value Measurement, diakses dari (http://hobiakuntansi.blogspot.co.id/2015/04/sukar-menakar-nilaiwajar- tinjauan-atas.html) pada tanggal 25 Januari 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2014. Akuntansi Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Wirawan B. Ilyas, Diaz Priantara. 2015. Akuntasi Perpajakan Edisi Pertama, Jakarta.

Downloads

Published

2017-04-25

Issue

Section

Articles