ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA (DD) TERHADAP PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA (DD) DI DESA TULUNGREJO KECAMATAN DONOMULYO KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

Authors

  • Devi Maya Sofa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • M. Taufiq Hidayat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3179

Abstract

ABSTRACT

This study aims to describe how the management of the Village Fund Allocation and the Village Fund implemented in Tulungrejo districts Donomulyo Malang district, which is in the process of planning, implementation and accountability if it is based on procedures and rules, whether the principles princip management has been able to be realized. And supporting factors and inhibitors that affect the management of the Village Fund Allocation and the village fund. In this research, the calculation to determine the amount of the management of the funds used for the fields in rural development. The results of data analysis showed that the allocation of funds and funds rural village in the village which Tulungrejo in use for four areas of rural development is the empowerment of the community amounted to 81%, the field of administration of the village of 47.16%, 41.83% field of community development and areas of development village 22.97%. In general management of the allocation of funds of the village and the village fund in Tulungrejo districts Donomulyo Malang regency less Effectively, this is proved by the persistence of the activities of management process which is still not in accordance with laws and regulations such as government regulations and rules issued by Regent Poor.

 

Keywords: Management, Village Allocation Fund and the Village Fund

Downloads

Download data is not yet available.

References

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Adyan, Antory Royan, ‘Kekuatan Hukum Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dintinjau Dari KUHAP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004’, Keadilan Progresif, 1.1 (2010), 36

Agung Permana, Samsudi, dan Ainul Azizah, ‘Analisis Yuridis Pembuktian Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dikaitkan Dengan Pembuktian Menurut KUHAP (Putusan Nomor: 1100/Pid.B/2010/PN/JR)’, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, 1.1 (2013), 2

Anggun, Narulita, ‘Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb’, Versitek, 7.1 (2019), 172

Arsyadi, ‘Fungsi Dan Kedudukan Visum et Repertum Dalam Perkara Pidana’, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2 (2014), 60

Djindang, Moh. Saleh, Pengantar Dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1983)

Gagundali, Deysky Neidi, ‘Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’, Lex Administratum, V.9 (2017), 175

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Permendes No.1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Permendes No. 2 Tahun 2015, tentang musyawarah desa.

Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015, tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Soemantri, Bambang Trisantoso, 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bandung: Fokus Media.

Sujarweni, V Wiratna, 2015. Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres

Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.6 Tahun 2014,tentang Desa

Yustisia, Tim Visi, 2015. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait, Jakarta: Visi Media.

Yasin, Muhammad, Slamet Riyadi, and Ibrahim Ingga. "Analisis Pengaruh Struktur Apbd Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur."

Downloads

Published

2018-10-30

Issue

Section

Articles