PUTUSAN ULTRA PETITUM PARTIUM PERKARA PERDATA DITINJAU DARI PASAL 178 AYAT (3) HIR (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn)

  • Risma Safitri Fadhli Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Keywords: putusan hakim, ratio decidendi, ultra petitum partium

Abstract

Abstract

Civil procedural law recognizes the principle of Ultra petitum partium as referred to in article 178 paragraph (3) of the HIR which states that "a judge is not allowed to make a decision on a case that is not being charged, or to give more than what is required". In fact what happened at the Madiun Regency Religious Court with Decision No. 4.45/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn, the panel of judges gave more than what was requested by the plaintiff of the reconciliation where the plaintiff only asked for a child's support of Rp. 1,500,000 each month until the two children were adults, but the judge granted the child's support of Rp. 1,500,000 plus 10% per year. This is supported by the Supreme Court Decision Number 556 K / Sip 1971 where the decidendi ratio of the judges in the Supreme Court Decision said that "to grant more than the accused is permitted, as long as this is still in accordance with the material incident". So that in this study a problem formula can be drawn: 1) Is the judge in deciding civil case No. 4.45/Pdt. G/2018/PA.Kab. Mn that exceeds petitum (ultra petitum partium) has violated Article 178 Paragraph (3) of the HIR? 2) What is the decidendi ratio of the civil case decision No. 4.45/Pdt. G/2018/PA.Kab.Mn that exceeds petitum (ultra petitum partium)? Then the method used in this research is document or literature study research aimed at or carried out only on legal materials in the form of written regulations or other legal materials.

Keywords: judge's decision; ratio decidend; ultra petitum partiumn

Abstrak

Hukum acara perdata mengenal asas Ultra petitum partium sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa “seorang hakim tidak diizinkan untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut”. Pada Kenyataannya telah terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Putusan No 4.45/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn majelis hakim menjatuhkan melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat rekonvensi dimana penggugat hanya menginginkan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 setiap bulanya hingga kedua anaknya dewasa, namun hakim mengabulkan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 ditambah 10% pertahunnya. Hal tersebut didukung oleh Putusan MA Nomor 556 K/Sip 1971 dimana ratio decidendi dari hakim pada Putusan MA tersebut mengatakan bahwa “mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil”. sehingga dalam penelitian ini dapat ditarik suatu rumusan masalah 1) Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perdata No. 4.45/Pdt. G/2018/PA.Kab. Mn yang melebihi petitum (ultra petitum partium) telah melanggar Pasal 178 Ayat (3) HIR? 2) Apa ratio decidendi dari putusan perkara perdata No. 4.45/Pdt. G/2018/PA.Kab.Mn  yang melebihi petitum (ultra petitum partium)? Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi dokumen atau kepustakaan yang ditujukan atau dilakukan hanya pada bahan hukum berupa peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Risma Safitri Fadhli, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum U

References

Analiansyah, ‘Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih : Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam Di Indonesia’, Aricis, 2016

Aprita, Serlika, ‘KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA DAN ME-MUTUS PERKARA PERMOHONAN PERNYATAN PAILIT’, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2019 <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178>

Atmadja, Dewa Gede, ‘Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum’, Kertha Wicaksana, 2018 <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>

Fuadah, Aah Tsamrotul, ‘Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama’, ‘Adliya, 2015

Griziotti, Benvenuto, and Max Habicht, ‘Le Pouvoir Du Juge International de Statuer “Ex Aequo et Bono”’, in Recueil Des Cours, Collected Courses, Volume 49 (2007), 2010 <https://doi.org/10.1163/ej.9789028608627.277-371>

Harahap, Yahya, ‘Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan’, in Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Iskandar, Mizaj, ‘Http://Jurnal.Arraniry.Ac.Id/Index.Php/Samarah 241’, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 2019

Isnantiana, Nur Iftitah, ‘Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan’, ISLAMADINA, 2017 <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>

Kamaruddin, Kamaruddin, ‘OTOKRITIK TERHADAP KEMANDIRIAN BADAN PERA-DILAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945’, Justicia Islamica, 2014 <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.93>

Laszlo, J., and A. Riley, ‘Ratio Decidendi’, British Dental Journal, 2020 <https://doi.org/10.-1038/s41415-020-1493-y>

Michael, Tomy, ‘ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO-MOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN’, Mimbar Keadilan, 2017, 229

———, ‘BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW’, Jurnal Ius Const-ituendum, 2020 <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>

Nabila Basalama, ‘TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN HUBUNGAN “INTIM” SUAMI ISTRI MENYEBABKAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM’, Lex et Societatis, 2013

Nasution, Hotnidah, ‘IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF ULTRA PETITUM PARTIUM IN DECIDING CHILDREN LIVELIHOOD IN DIVORCE LAWSUIT IN RELIGIOUS COURTS’, AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, 2018 <https://doi.org/10.1540-8/ajis.v18i1.7488>

Risfalman, - -, ‘HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASI-ONAL’, Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 2018 <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2334>

Sajó, András, ‘The Rule of Law’, in The Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law, 2019 <https://doi.org/10.1017/9781316716731.011>

Zahara, Fatimah, ‘PENGGUNAAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM: SUATU ANALISIS KRITIS PUTUSAN NOMOR: 253/Pdt.G/2015/MS-KSG’, Al-Qadha, 2019 <https://do-i.org/10.32505/qadha.v5i1.958>

Published
2021-02-12
Section
Articles