REKONSTRUKSI HUKUM KEWENANGAN PENGUJIAN TAP MPR TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Abstract

The existence of the return of the TAP MPR in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia has sparked a polemic, where the Constitutional Court itself stated that it was not authorized to test the products of the TAP MPR so that this raises a norm vacuum, which means that the norm vacuum is in the absence of arrangements for testing the MPR TAP and the absence of an institution authorized to conduct testing when later an MPR TAP is contrary to the legal norms above it or to a higher degree, namely the NRI Constitution 1945. This study aims to provide an understanding by reconstructing the law regarding the review of the MPR TAP, which the Constitutional Court should have declared itself authorized to conduct a judicial review of the MPR TAP on the Constitution as the Constitutional Court's function is to guard and enforce the supremacy of the constitution. The method in this research is a normative juridical research method with a statutory approach, and a conceptual approach. From the results of the legal reconstruction regarding the review of the TAP MPR, it can be said that the TAP MPR can actually be tested for constitutionality through a judicial review by the Constitutional Court.

Keywords: constitutional court; judicial review; legal reconstruction; TAP MPR

Abstrak

Keberadaan kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menuai polemik, di mana Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menguji produk TAP MPR sehingga hal ini memunculkan sebuah kekosongan norma, yang artinya kekosongan norma itu dalam hal tidak adanya pengaturan pengujian TAP MPR serta tidak terdapatnya suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian ketika nantinya sebuah TAP MPR bertentangan dengan norma hukum yang berada diatasnya atau derajatnya lebih tinggi yaitu UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dengan melakukan rekonstruksi hukum mengenai pengujian TAP MPR yang seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan diri berwenang melakukan judicial review atas TAP MPR terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana fungsinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penegak supremasi konstitusi. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Dari hasil rekonstruksi hukum mengenai pengujian TAP MPR, dapat dikatakan bahwa TAP MPR sebenarnya dapat di uji konstitusionalitasnya melalui judicial review oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: judicial review; mahkamah konstitusi; rekonstruksi hukum; TAP MPR