PENYULUHAN TIPES DAN DEMAM BERDARAH DENGUE MASYARAKAT DESA IMAAN
DOI:
https://doi.org/10.30996/.v3i1.3699Abstrak
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tipes sudah menjadi penyakit yang dapat dijumpai diberbagai belahan penjuru Indonesia, mulai dari perkotaan maupun pedesaan. Di desa Imaan, kondisi lingkungan pemukiman warga untuk saat ini, sangat rentan terjadinya penyakit demam berdarah, karena masyarakat untuk saat ini masih kurang peduli dengan kebersihan lingkungan dan masih kurang pengetahuannya mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Dan saat ini adalah musim pancaroba, pada musim ini biasanya wabah - wabah penyakit mulai berdatangan. Dengan menggunakan metode wawancara sebagai salah satu bahan pembuatan materi penyuluhan Tipes dan DBD. Dengan menggunakan angket atau kuisioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dapat mengukur pemahaman masyarakat desa Imaan mengenai penyuluhan yang diberikan, dibantu dengan Microsoft Excel 2010 sebagai alat bantu perhitungan dalam mengolah data angket atau kuisioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman setelah diberikan post test.Unduhan
Referensi
Buku:
Attamimi, A. Hamid, UUD 1945-Tap MPR Undang-Undang (Kaitan Norma Hukum Ketiganya), Jakarta, 31 November 1981.
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermatabat dan Demokratis, Malang, Setara Press, 2016.
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Ekonomi, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2010.
Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cetakan kesembilan, Jakarta, Rajawali Press, 2017.
Asshiddiqie, Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Buana Ilmu Populer, 2008.
Farida, Maria, Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan, Seri Buku Ajar, Jakarta, FHUI, 2000.
Hasan, Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Jakarta, 2008.
Latif, Yudi, Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, Aktualitas, Pancasila, cetakan ketujuh, Jakarta, Kompas Gramedia, 2019.
Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara: Pascaamandemen Konstitusi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.
Soemantri, Sri, Ketetapan MPR (S) sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, Bandung, Remadja Karya, 1985.
Subekti, Valina Singka, Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945, Jakarta, Rajawali Press, 2007.
Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
Disertasi, Jurnal, dan Prosiding:
Al Atok, A. Rosyid, Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 25, Nomor I, Februari 2012.
Attamimi, Hamid, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Satu Studi Analisis Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I Pellita VI), Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
Holle, Eric Stenly, Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model Gbhn Sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka Perubahan Ke-V Uud 1945, Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional Vol. 1 No. 1 Desember 2016.
Indrati, Maria Farida, Tinjauan Terhdap Materi dan Kedudukan Ketetapan MPR/MPRS Staatsgrudgesetz, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 Nomor 4 Juli 2005.
Rishan, Idul, Diskursus Perihal GBHN & Anotasi Terhadap Praktik Ketatanegaraan Ke Depan Proshiding Focus Group Discussion Ketatanegaraan: Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN dan Tata Cara Perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara wilayah Yogyakarta, Yogyakarta, 8 September 2016.
