TIPOLOGI TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT
Abstract
Abstract
People in the society would have never been living afar from crime or misdemeanor. At the same time, people in the society have also never ceased to think and making every effort within the law to prevent and eradicate crimes and misdemeanors. Not only things such us found in this 21th century, which is the century accompanied with sophisticated telecommunication and information technology revolution. But also with all types of crimes and misdemeanor, or in this article has been given specific attention on the typology of crimes and misdemeanor which are essentially by nature business and economic, or in this article has been considered as the oldest crimes as old as mankind itself. Many kind of efforts to prevent or to eradicate the crime with rules of law have begun since the Garden of Eden, from there until this sophisticated telecommunication and information technological age the law has already been existed. In the essence, the law which governs the typology of handling all kinds of business and economic crimes and misdemeanor are themselves running from the basic ideas of contract, or the agreement based on Pancasila. In Indonesia, Pancasila is the First Agreement and the highest law in the legal system.
Keywords: crime; dignified justice; economic
Abstrak
Manusia dalam masyarakat tidak pernah hidup sepi kehidupannya dari kejahatan dan atau pun pelanggaran. Bersamaan dengan itu pula manusia di dalam masyarakat tidak pernah berhenti berpikir dan mengupayakan pencegahan, maupun penanggulangan kejahatan dan atau pun pelanggaran menurut hukum.Tidak saja seperti yang dapat disaksikan berlangsung di abad 21, yaitu abad yang penuh dengan kompleksitas kecanggihan revolusi teknologi informasi dan telekomunikasi. Namun, segala bentuk kejahatan, maupun pelanggaran, atau dalam artikel ini diberikan perhatian terhadap tipologi kejahatan dan pelanggaran yang bercorak Tindak Pidana Ekonomi (TPE) sudah sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Berbagai macam usaha untuk mencegah terjadinya tindak Kejahatan dan Pelanggaran maupun menanggulanginya dengan pengaturan berupa kaidah hukum sudah dimulai sejak taman Eden, di sana pun hingga zaman teknonologi informasi dan telekomunikasi super canggih ini sudah ada hukum untuk itu. Pada hakikatnya, hukum yang mengatur tipologi penanganan atas berbagai kejahatan ekonomi-bisnis dilakukan melalui kesepakatan atau Perjanjian. Di Indonesia, Kesepakatan atau Perjanjian Pertama tersebut tidak lain adalah Pancasila hukum tertinggi, dan sumber dari segala sumber hukum.
Kata kunci: delik; ekonomi, keadilan bermartabat
Downloads
References
A1011131043, DEDDY MAULANA -, ‘TINJAUAN YURIDIS PERAN BEA DAN CUKAI DA-LAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KASUS KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PONTIANAK)’, Fatwa Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2017.
Amrullah, M. Arief. Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang, Banyumedia, Bandung, 2003.
Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, Edisi Revisi (Selaras Inpres No. 4 Tahun 1985), Cetakan Kelima, Erlangga, Jakarta, 1991.
Andi Hamzah, Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP, buku II, Perundang-Undangan Bersanksi Pidana, Jakarta, Penerbit Armawa, 2013.
Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Com-mune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
Cristina MayaIndah, et all., A Partnership of the Police and Society to Combat Religious Radicalism (Dignified Justice Philosophy), Surakarta Law and Society Journal, 2019, Vol., 2, p., 33-50
Dewi, Irra Chrisyanti, ‘Pengantar Ilmu Administrasi’, Jakarta: Graha Ilmu, 2016.
‘Filsafat Dan Konsep Negara Marxisme’, Jurnal Filsafat, 2016 https://doi.org/10.22146-/jf.3107.
Gandhi Nursantyo, Perlindungan Hukum Petani: Refleksi Hukum Pidana Modern, Cetakan Pertama, Graha Media, Surabaya, 2015.
Guanga, Caprili, ‘Paulus, Hukum Taurat Dan Perspektif Yang Baru : Sebuah Penelitian Dan Respons’, Veritas : Jurnal Teologi Dan Pelayanan, 2003 https://doi.org/10.36421/verita-s.v4i1.106.
Khusairi, Halil, ‘Hukum Perbankan Syariah’, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 2015 https://doi.org/10.32694/010120.
Krismen, Yudi, ‘Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi’, Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
Lola, James Anderson, ‘Memaknai Iconography Kristen Dari Perspektif Keluaran 20:4-6’, BIA’: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual, 2018 https://doi.org/10.34307/b.v-1i2.62.
Michael, Tomy, ‘Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia’, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1.1 (2016), 15 https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28.
Nizmi, Yusnarida Eka, ‘Memahami Problematika Dua Kejahatan Transnasional: Perdagangan Dan Penyelundupan Orang Di China’, Jurnal Global & Strategis, 2017 https://doi.org/-10.20473/jgs.10.2.2016.168-185.
Permata, Harsa, ‘GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT SEJARAH MARXISME’, Jurnal Filsafat, 2016 https://doi.org/10.22146/jf.12680.
Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Jakarta, 2003.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983.
Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, &Ilmu Hukum: Pikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Depok, 2012.
Teguh Prasetyo, Pancasila the Ultimate of All the Sources of Laws (A Dignified Justice Perspective), JL Policy & Globalization, 2016, Vol., 54, p. 54.
Teguh Prasetyo, Initiating Law Reform in Indonesia (From the Dignified Justice Perspective), Jurnal Hukum Magnum Opus, 2020, Vol., 3, p. 14-25.
Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Cetakan III, Nusa Media, Bandung, 2013;
__________, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Cetakan Pertama, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.
__________, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015.
__________, Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017.
Wowor, Alter I, ‘Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern’, BIA’: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual, 2018 https://doi.org/10.34307/b.v1i1.23.
Authors who publish with Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune agree to the following terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)