POLITIK HUKUM PENGATURAN PRINSIP SELF ASSESMENT SYSTEM ATAS PELAPORAN HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Abstract
Abstract
This research is holistically the duty of the DGT to provide guidance and supervision in cutting or collecting taxes, due to inaccuracy that has resulted in administrative sanctions in the form of a 200% fine from the lack of tax deductions or collection The human resources possessed by the tax authorities are actually not ready to implement the self-assessment system and certain interests have emerged to do tax avoidance, tax evasion, and tax mindedness. The principle of self-assessment system on income tax is still considered to cause conflicts of legal norms, especially in the enforcement of legal rules in income tax. Changes in legal politics in a taxation system in the official assessment system were changed to a self-assessment system because the Indonesian tax laws and regulations in the Dutch Colonial Era had not been able to perfect and adapt all policies in improving the taxation system and what the Indonesian people aspired to do. and national development that touches the taxation sector.
Key words: Indonesian taxation; politics of law; self assessment system
Abstrak
Penelitian ini secara holistik merupakan tugas DJP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam memotong atau memungut pajak, karena ketidakcermatan yang mengakibatkan pada sanksi administratif berupa denda 200% dari kekurangan pemotongan atau pemungutan pajak. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat perpajakan sebenarnya masih belum siap untuk melaksanakan sistem self assessment system dan muncul kepentingan-kepentingan tertentu untuk melakukan tax avoidance, tax evasion, dan tax minded. Prinsip self assessment system pada pajak penghasilan masih dirasa menimbulkan konflik norma hukum terutama pada pemberlakuan aturan hukum dalam Pajak Penghasilan. Perubahan politik hukum dalam suatu sistem perpajakan pada sistem official assessment system diubah menjadi self assessment system disebabkan karena peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia di Era Kolonial Belanda belum bisa menyempurnakan dan menyesuaikan segala kebijakan-kebijakan dalam memperbaiki sistem perpajakan dan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan pembangunan nasional yang menyentuh bidang perpajakan.
Downloads
References
- A11111136, ALFA FAROTUA PASKAH, ‘PRAKTEK PENYELUNDUPAN PAJAK UNTUK MENGHINDARI PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR, STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK’, Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015
Ayza, Bustamar, ‘Hukum Pajak Indonesia’, in Kencana, 2017
Charisma, Rezia Bayu, and Susi Dwimulyani, ‘Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating’, Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2019
Erani, Alif Nabila, ‘Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Daam Rangka Pening-katan Pendapatan Asli Daerah’, Jurist-Diction, 2020
Feby Risyandi, ‘Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penyelundupan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bandung)’, Journal of Chemical Information and Modeling, 2013
Jamhir, Jamhir, and Mustika Alhamra, ‘TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM’, LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam, 2019 <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.5013>
Kogler, Christoph, Stephan Muehlbacher, and Erich Kirchler, ‘Testing the “Slippery Slope Framework” among Self-Employed Taxpayers’, Economics of Governance, 2015 <https://doi.org/10.1007/s10101-015-0158-9>
Kurniawan, Iwan, ‘SENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENETAPAN NILAI KEPABEAN DALAM EKSPOR- IMPOR’, KRTHA BHAYANGKARA, 2019 <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.6>
Lasmaya, S. M., and N. N. Fitriani, ‘Pengaruh Self Assesment System Terhadap’, Computech & Bisnis, 2017
Lasmaya, S Mia, and Neni Nur Fitriani, ‘Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, Jurnal Computech & Bisnis, 2017
Michael, Tomy, ‘KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2019 <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2318>
Sa’adah, Nabitatus, ‘Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia’, Administrative Law and Governance Journal, 2019 <https://doi.org/10.14-710/alj.v2i1.19-33>
Soemitro, Rochmat, ‘Hubungan Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Perkotaan Dengan Penghasilan Kena Pajak’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 <https://doi.org/10.2114-3/jhp.vol18.no2.1247>
Suandy, Erly, Perencanaan Pajak, 4th edn (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
Suherman, ‘Pola Mutasi, Reward & Punishment vs Fraud’, Djkn, 2017
Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ‘Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan’, Nature, 2009
Authors who publish with Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune agree to the following terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)
