POLITIK HUKUM PENGATURAN PRINSIP SELF ASSESMENT SYSTEM ATAS PELAPORAN HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

  • Muhammad Naufal Arifiyanto STKIP PGRI JOMBANG
Keywords: perpajakan Indonesia, politik hukum, self assessment system

Abstract

Abstract

This research is holistically the duty of the DGT to provide guidance and supervision in cutting or collecting taxes, due to inaccuracy that has resulted in administrative sanctions in the form of a 200% fine from the lack of tax deductions or collection The human resources possessed by the tax authorities are actually not ready to implement the self-assessment system and certain interests have emerged to do tax avoidance, tax evasion, and tax mindedness. The principle of self-assessment system on income tax is still considered to cause conflicts of legal norms, especially in the enforcement of legal rules in income tax. Changes in legal politics in a taxation system in the official assessment system were changed to a self-assessment system because the Indonesian tax laws and regulations in the Dutch Colonial Era had not been able to perfect and adapt all policies in improving the taxation system and what the Indonesian people aspired to do. and national development that touches the taxation sector.

Key words: Indonesian taxation; politics of law; self assessment system

Abstrak

Penelitian ini secara holistik merupakan tugas DJP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam memotong atau memungut pajak, karena ketidakcermatan yang mengakibatkan pada sanksi administratif berupa denda 200% dari kekurangan pemotongan atau pemungutan pajak. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat perpajakan sebenarnya masih belum siap untuk melaksanakan sistem self assessment system dan muncul kepentingan-kepentingan tertentu untuk melakukan tax avoidance, tax evasion, dan tax minded. Prinsip self assessment system pada pajak penghasilan masih dirasa menimbulkan konflik norma hukum terutama pada pemberlakuan aturan hukum dalam Pajak Penghasilan. Perubahan politik hukum dalam suatu sistem perpajakan pada sistem official assessment system diubah menjadi self assessment system disebabkan karena peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia di Era Kolonial Belanda belum bisa menyempurnakan dan menyesuaikan segala kebijakan-kebijakan dalam memperbaiki sistem perpajakan dan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan pembangunan nasional yang menyentuh bidang perpajakan.

References

- A11111136, ALFA FAROTUA PASKAH, ‘PRAKTEK PENYELUNDUPAN PAJAK UNTUK MENGHINDARI PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR, STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK’, Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015

Ayza, Bustamar, ‘Hukum Pajak Indonesia’, in Kencana, 2017

Charisma, Rezia Bayu, and Susi Dwimulyani, ‘Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating’, Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2019

Erani, Alif Nabila, ‘Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Daam Rangka Pening-katan Pendapatan Asli Daerah’, Jurist-Diction, 2020

Feby Risyandi, ‘Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penyelundupan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bandung)’, Journal of Chemical Information and Modeling, 2013

Jamhir, Jamhir, and Mustika Alhamra, ‘TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM’, LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam, 2019 <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.5013>

Kogler, Christoph, Stephan Muehlbacher, and Erich Kirchler, ‘Testing the “Slippery Slope Framework” among Self-Employed Taxpayers’, Economics of Governance, 2015 <https://doi.org/10.1007/s10101-015-0158-9>

Kurniawan, Iwan, ‘SENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENETAPAN NILAI KEPABEAN DALAM EKSPOR- IMPOR’, KRTHA BHAYANGKARA, 2019 <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.6>

Lasmaya, S. M., and N. N. Fitriani, ‘Pengaruh Self Assesment System Terhadap’, Computech & Bisnis, 2017

Lasmaya, S Mia, and Neni Nur Fitriani, ‘Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, Jurnal Computech & Bisnis, 2017

Michael, Tomy, ‘KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2019 <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2318>

Sa’adah, Nabitatus, ‘Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia’, Administrative Law and Governance Journal, 2019 <https://doi.org/10.14-710/alj.v2i1.19-33>

Soemitro, Rochmat, ‘Hubungan Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Perkotaan Dengan Penghasilan Kena Pajak’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 <https://doi.org/10.2114-3/jhp.vol18.no2.1247>

Suandy, Erly, Perencanaan Pajak, 4th edn (Jakarta: Salemba Empat, 2008)

Suherman, ‘Pola Mutasi, Reward & Punishment vs Fraud’, Djkn, 2017

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ‘Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan’, Nature, 2009

Published
2021-01-29
Section
Articles