KEBERLAKUAN ALASAN PANDEMI COVID-19 DALAM DUNIA KETENAGAKERJAAN
Abstract
Abstract
The COVID-19 pandemic is often used as an excuse for companies to take arbitrary actions that lead to disputes over rights between employers and workers. one of the problems that will arise is in the form of cutting wages to termination of employment which is carried out unilaterally by the company. Especially in the process the company carries out unilaterally contradicting existing laws and regulations. So the research aims to find out whether the COVID-19 pandemic can be used as an excuse for companies to cut wages and terminate employment of their workers as reviewed by Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 concerning Job Creation., as well as implementing regulations. Thus, to protect the normative rights of workers, researchers conduct research related to legal issues using the juridical normative approach, where what is studied is the norms and laws being enforced in society.
Keywords: COVID-19 pandemic; pay cuts; termination of employment; workers
Abstrak
Pandemi COVID-19 dijadikan alasan perusahaan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan adanya perselisihan hak antar pengusaha dan pekerja. Permasalahan yang muncul dari adanya perselisihan hak tersebut salah satunya berupa pemotongan upah hingga sampai pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Terlebih dalam prosesnya yang dilakukan perusahaan dengan cara sepihak bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Maka, penelitian bertujuan untuk mengetahui dapatkah Pandemi COVID-19 dijadikan alasan perusahaan untuk melakukan pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya yang ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksananya. Sehingga, untuk melindungi hak normatif dari pekerja, peneliti melakukan penelitian terkait isu hukum tersebut dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana yang diteliti adalah norma dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di masyarakat.
Downloads
References
Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, ‘Authority of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Against Youtube and Netflix According to Law Number 32 of 2002 Regarding Broadcasting’, Technium Social Sciences Journal, 8 (2020) <https://doi.org/-10.47577/tssj.v8i1.815>
Dahlia, Agataha Jumiati, ‘Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004’, Wacana Hukum, Volume IX (2011), 46–50
Fitri, Wardatul, ‘Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan’, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Volume 9 N (2020), 85
Gobai, Daniel Wejasokani, and Yulianus Korain, ‘HUKUM PERKAWINAN KATOLIK DAN SIFATNYA. SEBUAH MANIFESTASI RELASI CINTA KRISTUS KEPADA GEREJA YANG SATU DAN TAK TERPISAHKAN’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2020 <https://doi.org/1-0.30996/jhmo.v3i1.3015>
Hadaningsih, Siswanto Sastrohadiwiryo dan Asrie, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif Dan Operasional (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)
Hartanto, Nanang Rudi; Suci, Amalia;, ‘Tinjauan Yuridis Kebijakan Work From Home Berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan’, Jurnal Supremasi, Volume 10 (2020), 70
Kemnaker, Biro Humas, ‘Menaker: Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja Yang Ter-PHK Nanti’, Kemnaker.Go.Id, 2020
Michael, Tomy, ‘Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19’, Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, 2020
Purnomo, Sugeng Hadi, ‘PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2019 <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2493>
Uwiyono, Aloysius, Asas – Asas Hukum Perburuhan (Depok: Rajawali Pers, 2018)
Yudha, M. Rizki, ‘Kajian Tentang PHK Dengan Alasan Force Majeur, Kajian Tentang PHK Dengan Alasan Force Majeur’, Lbhpers.Org, 2020
Yunianto, Beny, and Tomy Michael, ‘KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI PEJABAT PELAKSANA KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19’, Mimbar Keadilan, 14.1 (2021) <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4334>
Authors who publish with Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune agree to the following terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)
