PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK ANAK SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DALAM RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Abstract
Abstract
Legal protection for every citizen is a mandatory thing that must be fulfilled in accordance with the mandate of the highest law of the Indonesian nation. One of the most basic things in fulfilling legal protection for citizens is a legality related to status and population data that will guarantee the rights of all citizens. The official residence identity as a form of legal protection for citizens aged 17 years is embodied in the Electronic Identity Card. In its development, official identity as an acknowledgment for citizens under 17 years of age began to be promoted with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016. Ages categorized as children by population were considered to have received the same treatment in terms of giving an identity card as a form of protection. and the realization of the fulfillment of the rights of children and adults. Legal protection and fulfillment of children's rights related to the Child Identity Card procurement program based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 in East Lombok Regency is a concrete step in an effort to realize aspects of public services for children, especially in accessing several government strategic programs with relevant stakeholders.
Keywords: Child Identity Card; fulfillment of rights; legal protection
Abstrak
Perlindungan hukum bagi setiap warga negara merupakan hal wajib yang harus dipenuhi sesuai amanat Undang-undang tertinggi bangsa Indonesia. Salah satu hal yang paling mendasar dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi warga negara adalah sebuah legalitas terkait status dan data kependudukan yang akan menjamin hak-hak semua warga negara. Identitas kependudukan resmi sebagai wujud perlindungan hukum bagi warga Negara yang berusia 17 tahun terwujud dalam Kartu Tandap Penduduk Elektronik. Dalam perkembangannya identitas resmi sebagai pengakuan untuk warga Negara yang berusia di bawah 17 tahun mulai digalakkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Usia yang dikategorikan sebagai anak-anak secara kependudukan dinilai harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pemberian kartu identitas sebagai wujud perlindungan dan perwujudan pemenuhan hak anak dan orang dewasa. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak terkait program pengadaan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016di Kabupaten Lombok Timur merupakan sebuah langkah konkret dalam upaya mewujudkan aspek pelayanan publik bagi anak terutama dalam mengakses beberapa program strategi pemerintah dengan stakeholder terkait.
Downloads
References
Aji, Bondan Seno, Made Warka, and Evi Kongres, ‘Credit Dispute Resolution through Banking Mediation during Covid-19 Pandemic Situation’, Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4.2 (2021) <https://doi.o-rg/10.33258/birci.v4i2.1823>
Arista, Windi., Suderana, ‘Impelementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung’, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3 No. 4 (2019)
Arliman S, Laurensius, ‘Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara’, UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 05.01 (2018), 58–70
Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, ‘Authority of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Against Youtube and Netflix According to Law Number 32 of 2002 Regarding Broadcasting’, Technium Social Sciences Journal, 2020 <https://doi.org/10.47577/tssj.v8i1.815>
Erdani, Aulia Aziza Mei, ‘Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang’, Diponegoro Journal No 2, Tahun 2017
Fitriani, R., ‘PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK’, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11.2 (2016)
Hadi, Syofyan, ‘HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2018 <https://doi.org/10.30996/dih.v-0i0.1588>
Hutapea, Messy Rachel Mariana, ‘PENERAPAN HUKUMAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2020 <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2931>
Juliana, Ria, and Ridwan Arifin, ‘Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)’, Jurnal Selat, 6.2 (2019) <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
‘KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I’ <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/380-2/kartu-identitas-anak-akan-dijalankan-di-50-kabupatenkota> [accessed 23 July 2021]
Mastur, Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual’, Journal of Lex Philosophy (JLP), 1.2 (2020)
Michael, Tomy, ‘BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW’, Jurnal Ius Cons-tituendum, 2020 <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>
———, ‘BOLEHKAH JENIS KELAMIN DALAM FORMULIR DONOR?’, EGALITA, 2019 <https://doi.org/10.18860/egalita.v14i1.8361>
Mustofa, Doni, Igaa Noviekayati, and Sahat Saragih, ‘Psikoedukasi Pendidikan Seks Remaja Dengan Gangguan Spektrum Autisme Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pendidikan Seks Pada Orang Tua Dan Guru’, Indonesian Psychological Research, 2.1 (2020) <https://doi.org/10.29080/ipr.v2i1.217>
Novitiyaningsih, Leny Eka, and Krisnadi Nasution, ‘PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK UMUM DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2019 <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2313>
Putu Teguh Rahayu, I Ketut Sudiarta, ‘Problematik Normatif Dan Urgensi Pengaturan Kartu Identitas Anak’, Jurnal Kertha Negara Vol. 8 No. 11 Tahun 2020
Said, Muhammad Fachri, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERS-PEKTIF HAK ASASI MANUSIA’, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4.1 (2018)
Umar, Nurul Mahmudah, IGAA Noviekayati, and Sahat Saragih, ‘Efektivitas Personal Safety Skill Terhadap Peningkatan Kemampuan Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Jenis Kelamin’, Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi, 3.1 (2018) <https://do-i.org/10.23917/indigenous.v3i1.5815>
Authors who publish with Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune agree to the following terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)
