Comparison of Legal System Related to Implementation of Cyber Notary in Indonesia With Common Law And Civil Law System

Abstract

Abstrak

Di masa teknologi modern seperti sekarang ini dan terlebih lagi dalam keadaan pandemi Covid-19, disebut juga cyber notary yang mengharuskan semua posisi pekerjaan khususnya perihal ini posisi notaris dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya selaku notaris dengan teknis dengan basis teknologi terkhusus terkait urgensi pembuatan akta notaris dengan elektronik. Pada Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (Law 2-2014) mengharuskan seorang notaris dalam membaca akta di hadapan penghadap dengan di hadiri oleh sekurangnya 2 (dua) orang saksi serta diberikan penandatangan ketika itu oleh para pihak, notaris serta saksi. Sementara Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 5 Ayat (4) yang memberi batasan dengan melakukan pengecualian akta notaril tidak masuk pada kategori dokumen atau informasi elektronik. Sehingga pembuatan akta dengan elektronik tidak mendapatkan dasar hukum yang signifikan maka belum memberi jaminan kepastian hukum khususnya terkait autentisitas dan keberadaan dari akta elektronik tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan yakni dengan metode penelitian hukum normatif yang mempergunakan pendekatan perpu dan analisa konsep hukum dengan bersumberkan dari meteri hukum primer atau sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi cyber notary ini pada pembuatan akta elektronik dirasakan harus terdapat pengaturan yang memberikan aturan dengan jelas seperti apa syarat atau ketentuan untuk pembuatan akta notaris atau autentik yang dilaksanakan dengan mempergunakan konsep cyber notary. Sehingga notaris dapat melaksanakan tugas jabatan tersebut tanpa berlawanan dengan peraturan perundang-undangan dan undang-undang.

Kata kunci: akta notaris; cyber notary; dokumen elektronik

Abstract

In the era of modern technology as it is today and even more so in the Covid-19 pandemic, cyber notaries require all work positions regarding notaries carrying out their authorities and duties as notaries with technology-based techniques, especially regarding the urgency of making a notary deed. Article 16, Paragraph (1), letter M of the Law on Notary Positions (UUJN) requires a notary to read the deed in front of the audience in the presence of at least 2 (two) witnesses, and be signed by the parties, the notary and the witness. Meanwhile, the Electronic Transaction Information Law (Law 19/2016) in Article 5, Paragraph (4), which provides limitations by making exceptions to notarial deeds does not fall into the category of electronic documents or information. So, the making of an electronic deed does not get a significant legal basis. It does not guarantee legal certainty, especially regarding the authenticity and existence of the electronic deed. The research method used is the normative legal research method that uses the Perpu approach and analysis of legal concepts sourced from primary or secondary legal materials. The results show that the concept of a cyber notary in the making of an electronic deed must have rules regarding the terms or conditions for making a notary or authentic deed that is carried out using the concept of a cyber notary. So, the notary can carry out his duties without contradicting the laws and regulations.

Keywords: notarial deed; cyber notary; electronic document