Comparison of Legal System Related to Implementation of Cyber Notary in Indonesia With Common Law And Civil Law System

  • Retno Catur Narotama

Abstract

Abstrak

Di masa teknologi modern seperti sekarang ini dan terlebih lagi dalam keadaan pandemi Covid-19, disebut juga cyber notary yang mengharuskan semua posisi pekerjaan khususnya perihal ini posisi notaris dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya selaku notaris dengan teknis dengan basis teknologi terkhusus terkait urgensi pembuatan akta notaris dengan elektronik. Pada Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (Law 2-2014) mengharuskan seorang notaris dalam membaca akta di hadapan penghadap dengan di hadiri oleh sekurangnya 2 (dua) orang saksi serta diberikan penandatangan ketika itu oleh para pihak, notaris serta saksi. Sementara Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 5 Ayat (4) yang memberi batasan dengan melakukan pengecualian akta notaril tidak masuk pada kategori dokumen atau informasi elektronik. Sehingga pembuatan akta dengan elektronik tidak mendapatkan dasar hukum yang signifikan maka belum memberi jaminan kepastian hukum khususnya terkait autentisitas dan keberadaan dari akta elektronik tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan yakni dengan metode penelitian hukum normatif yang mempergunakan pendekatan perpu dan analisa konsep hukum dengan bersumberkan dari meteri hukum primer atau sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi cyber notary ini pada pembuatan akta elektronik dirasakan harus terdapat pengaturan yang memberikan aturan dengan jelas seperti apa syarat atau ketentuan untuk pembuatan akta notaris atau autentik yang dilaksanakan dengan mempergunakan konsep cyber notary. Sehingga notaris dapat melaksanakan tugas jabatan tersebut tanpa berlawanan dengan peraturan perundang-undangan dan undang-undang.

Kata kunci: akta notaris; cyber notary; dokumen elektronik

Abstract

In the era of modern technology as it is today and even more so in the Covid-19 pandemic, cyber notaries require all work positions regarding notaries carrying out their authorities and duties as notaries with technology-based techniques, especially regarding the urgency of making a notary deed. Article 16, Paragraph (1), letter M of the Law on Notary Positions (UUJN) requires a notary to read the deed in front of the audience in the presence of at least 2 (two) witnesses, and be signed by the parties, the notary and the witness. Meanwhile, the Electronic Transaction Information Law (Law 19/2016) in Article 5, Paragraph (4), which provides limitations by making exceptions to notarial deeds does not fall into the category of electronic documents or information. So, the making of an electronic deed does not get a significant legal basis. It does not guarantee legal certainty, especially regarding the authenticity and existence of the electronic deed. The research method used is the normative legal research method that uses the Perpu approach and analysis of legal concepts sourced from primary or secondary legal materials. The results show that the concept of a cyber notary in the making of an electronic deed must have rules regarding the terms or conditions for making a notary or authentic deed that is carried out using the concept of a cyber notary. So, the notary can carry out his duties without contradicting the laws and regulations.

Keywords: notarial deed; cyber notary; electronic document

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adi Krisna, Swante, and Hari Purwadi. 2018. ‘Utilization of Public Key Infrastructure to Facilitates the Role of Certification Authority in Cyber Notary Context in Indonesia’, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 5.2 <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i2.392>

Amanda, Tamara Dwi Rizki, and Wardani Rizkianti. 2021. ‘URGENSI PENERAPAN SISTEM CYBER NOTARY DITENGAH PANDEMI COVID 19’, Yurispruden, 4.2 <https://doi.org/10.33474/yur.v4i2.9299>

Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. 2019. ‘Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary’, Repertorium, Vol. 8.No. 2: 142–57 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v0i0.356>

Din, Teresia. 2019. ‘Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19.2 (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM): 171–84 <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.171-183>

Dita Darmaangga, I Dewa Gede Cahaya, and I Dewa Ayu Dwi Mayasari. 2021. ‘Legalitas Peresmian Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konferensi Zoom’, Acta Comitas, 6.01 (Universitas Udayana): 185 <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p16>

Edwar, Edwar, Faisal A Rani, and Dahlan Ali. 2019. ‘KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DITINJAU DARI KONSEP EQUALITY BEFORE THE LAW’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 49.1: 187 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>

Hague Conference on Private International Law (HCCH). 1961. ‘Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (HCCH 1961 Apostille Convention’ (Hague: Hague Conference on Private International Law (HCCH)), p. Article 7

Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penelitan Artikel, Cet.3, ed. by Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media)

Kuspratomo, Yudha Priyo, and Sri Endah Wahyuningsih. 2020. ‘Making Implementation Deed Electronically Based on Law of Notary’, Jurnal Akta, 6.4 <https://doi.org/10.30659/akta.v6i4.7666>

Mahmoud, Arief Rahman, Ismail Navianto, and Nurini Aprilianda. 2014. ‘Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta’, Risalah Hukum, 10.1 SE-Articles: 61–71

Makarim, Edmon. 2020. Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary, Cet.3 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada)

Mayana, Ranti Fauza, and Tisni Santika. 2021. ‘LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK: POSIBILITAS DAN TANTANGAN NOTARY DIGITALIZATION DI INDONESIA’, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4.2

Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. 2020. ‘Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary’, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 9.1

Nurita, Emma. 2012. Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran, Cet.1, ed. by Habib Adjie (Bandung: Refika Aditama)

Ridwan, Masrur. 2020. ‘Reconstruction Of Notary Position Authority and Implementation Of Basic Concepts Of Cyber Notary’, Jurnal Akta, 7.1 <https://doi.org/10.30659/akta.v7i1.9432>

Riyanto, H.R. Benny. 2020. ‘PEMBARUAN HUKUM NASIONAL ERA 4.0’, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9.2 <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455>

Sitompul, Josua. 2012. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana (Jakarta: PT. Tatanusa)

Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. 2005. Hukum Acara Perdata : Dalam Teori Dan Praktek (Bandung: Mandar Maju)

Suwantara, I Putu, and Putu Angga Pratama Sukma. 2021. ‘Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik’, Acta Comitas, 6.01 <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p15>

Wijanarko, Fahma Rahman, Mulyoto Mulyoto, and Supanto Supanto. 2015. ‘Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014’, Repertorium, 2.2: 7–19

Winarno, Dedy. 2015. ‘KONSEKUENSI YURIDIS SALINAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK SAMA BUNYINYA DENGAN MINUTA AKTA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN’, Arena Hukum, 8.3 (Brawijaya University): 411–27 <https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2015.00803.6>

Published
2023-02-27
Section
Articles