FUNGSI REPRESENTATIVE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM SISTEM OTONOMI

  • Syofyan Hadi Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agusalim Andi Gadjong, Pemerintahan Dae-rah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Firdaus, Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi, Yrama Media, Bandung, 2007.

I Gde Panca Astawa, “Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945â€, Disertasi Doktor PPS Univer-sitas Padjajaran, 2000.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Mukti Fajar, Tipe Negara Hukum, cet.2, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Philipus M. Hadjon, Sistem Pembagian Keku-asaan Negara (Analisis Hukum Tata Nega-ra), Fakultas Hukum Universitas Airla-ngga.

Tutik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indoesia Pasca Amandemen UUD 1945, Cerdas Pustaka Publisher, 2008.

Daftar Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-nesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten-tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-tahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ten-tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Published
2013-02-01
Section
Articles