PEMILIHAN UMUM DENGAN MODEL “PARLIAMENTARY THRESHOLD” MENUJU PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA

  • Abdul Rokhim Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Law Number 10 of 2008 as organic statute, as more comprehensive statute and comply with answering problem challenge in running general election.General election as democratic party, as symbol and also as democracy landmark. In the other side, general election as one of foremost means to reinforcing democracy living order which function as health instrument and accomplishing democracy, not as democracy aims. General election with parliamentary threshold 25% unable to realizes democratic government in Indonesia. Cause combination between presidential government system and multiparty system proved that emerging instability political, then president position become weak. Indonesia democratic parliamentary threshold in order to form legitimate governmental, by improving parliamentary threshold from 2,5 percent gradually.

Keywords: general election, democracy, parliamentary threshold

Downloads

Download data is not yet available.

References

Assidiqie, Jimly,, Konslidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Tata Negara Fakultas Hukum Uni-versitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Assidiqie, Jimly,, Lembaga Negara dan Seng-keta Kewenagan Antar Lembaga Negara, KRHN-Mahkamah Konstitusi R.I, Jakarta, 2005.

M.D., Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.

----------, Human dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Miriam Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bungan Rampai, Gramedia, Jakarta, 1981.

----------, Pendekatan-pendekatan dalam ilmu Politikâ€dalam jurnal Ilmu politik No. 1, 1986.

Muhamad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam Implen-tasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana, Jakarta. 2003.

Nonet, Philippe dan Zelsnick, Philip, Hukum Responsif, Penerjemah Masud, Muma, Jakarta, 2003.

Soetanto Soepiadhy, 2006, Perubahan Undang-Undang dasar 1945 dalam Pros-pek Perkembangan Demokrasi, Program Pasca Sarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustis 1945, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 beserta peruba-hannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Published
2011-08-01
Section
Articles