Prinsip Tanggung Gugat Dari Profesi Perencana terhadap Kegagalan Pekerjaan Jasa Konstruksi Jalan Tol

  • Ari Purwadi Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Abstract. The existence of the Indonesia Toll Road Authority, the authority in charge of the implementation of toll roads in Indonesia is expected to promote the establishment of the acceleration of the implementation of the toll road involving business entities. Binding of construction employment between users and providers of construction services construction services performed by establishing a construction contract. Issues that arise in the construction planner service is legal responsibilities as a professional on quality service their professionalism. This legal research using statute approach and the conceptual approach. Characteristics of the concession is a government contract, the contract between Indonesia Government and the toll road business entities, so that the relations with the toll road business entities are private relationship. The use of freedom of contract principle in government contracts has been limited, namely in government procurement auctions work done through toll road engineering planning services, where tender documents are included in the contract document, as it relates to toll road infrastructure with investments that very large to serve the public interest. Professional responsibility in the form of consulting the profession is responsibility based on profession standards (professional ethics), liability under the law, and responsibility based on scientific techniques standards. Responsibility based on scientific technique standards involves the government to form a team of experts in determining whether there is fault or not fault on consulting services. Legal liability using liability based on fault. In order to balance the elements of proof fault, it is advisable to revise the rules of the principle liability based on fault become presumption of liability principle.

Keywords : liability, planners, toll road, building failures, failures construction .

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agustina, Rosa, Suharnoko, Hans Nieuwen-huis, dan Jaap Hijma, Hukum

BPJT, Peluang Investasi Jalan Tol Di Indo-nesia, Departemen Pekerjaan Umum Badan Pengatur Jalan Tol, 2006.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada Univer-sity Press, Yogyakarta, 2008.

Rawls, John, Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kese-jahteraan Sosial Dalam Negara), Terje-mahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustidaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Burgerlijk Wetboek (BW).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 ten-tang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833).

Undang-UndangNomor 38 Tahun 2004 ten-tang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indo-nesia Nomor 4444).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pera-turan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64; Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 3956).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indone-sia Nomor 4655).

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerin-tah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Penga-daan Pengusahaan Jalan Tol.

Published
2014-12-18
Section
Articles