PERPANJANGAN SURAT IZIN MENGEMUDI MELALUI MOBIL LAYANAN DAN SIM CORNER

  • Slamet Suhartono Dosen Tetap Fakultas Hukum Untag Surabaya

Abstract

Abstract: In order to realize the welfare, the government continues its efforts to improve the public service, including the extension of a driver's license. Driver's license renewal service is done at counters the common crowd, like in the Mall, Supermarket, Roads, and so forth without being followed by the specified requirements, including not doing medical tests. In the perspective of elimination of administrative law requirements, in particular health condition is not in accordance with nature and permission functions. Because a person's health condition may change at any time decreased, and in a certain degree could endanger driving license holders, as well as other road user community. For the retest medis is essential in driver's license renewal.

Key Word: driving license, health condition, endangering

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ateng Syafrudin, Pengurusan Perijinan (Licensing Handling), Pusat Pendidikan dan Pelatihan St. Aloysius, Bandung. Tanpa Tahun.

Adrian Sutedi, Hukum Perijinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Henry Campbel Black, Black’s Law Dictio-nary, 6thEdition, West Publishing, St. Paul Minnesota, 1990.

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya. Jakarta: djambatan. 1999.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Buku I, catatan Berapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, 1996.

N.M. Spelt dan ten Berge, Pengantar Hukum Perijinan, Penyunting Philipus M Hadjon, Utrecht, 1991, hlm. 3.

Van Praag, Algemeen Nederlands Adminsi-tratief Recht, A.Jongbloed & Zoon, S’Gravenhage, 1950, hlm.35.

Tatiek Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Universitas Airlanga, Surabaya, 2002, hlm. 16.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Keputusan kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Surat Ijin Mengemudi.

Published
2015-10-01
Section
Articles