PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHANNYA
Abstract
After Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation has been enacted, there are several changes regarding the provisions related to fixed-term employment agreements previously regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Law No. 11 of 2020 experienced rejection from many workers because there were several changes to the provisions regarding fixed-term employment agreements which were feared to cause problems in its implementation. One of them is related to changes in the provisions regarding the period of time for a fixed-term employment agreement which is determined by the employment agreement itself and is not limited by law. This research uses normative legal research methods. The results of the analysis show that there have been several changes related to the regulations regarding fixed-term employment agreements in Law No. 11 of 2020 and with these changes, there are still some problems and legal voids in several provisions, thus the government should issue government regulations and/or other implementing regulations deemed necessary to address these problems.
Keywords: employment agreement; fixed-term employment agreement; job creation law
Abstrak
Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan mengenai ketentuan-ketentuan terkait perjanjian kerja waktu tertentu yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian mengalami penolakan dari banyak pekerja karena terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Salah satunya adalah terkait perubahan ketentuan tentang jangka waktu untuk dapat dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu yang lamanya ditentukan oleh perjanjian kerja dan tidak diatur mengenai batas maksimalnya dalam undang-undang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari analisa menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan terkait aturan-aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terhadap perubahan-perubahan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan serta kekosongan hukum pada beberapa ketentuan, sehingga pemerintah patut menerbitkan peraturan pemerintah dan/atau peraturan pelaksana lainnya yang dianggap perlu untuk menangani permasalahan tersebut.
Downloads
References
Afifah, Wiwik, ‘Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indo-nesia’, Jurnal Hukum DiH Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 14 (2018), 54
Aksin, Nur, ‘Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)’, Jurnal Meta Yuridis, 1.2 (2018), 72–74 <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2916>
‘ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM PERJANJIAN’, USU LAW JOURNAL, 2017
Azis, Abdul, Aan Handriani, and Herlina Basri, ‘Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan’, Surya Kencana Satu, 10.01 (2019), 59–74 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3175>
Ismail, Najmi, and Moch. Zainuddin, ‘Hukum Dan Fenomena Ketenagakerjaan’, Jurnal Pekerjaan Sosial, 1.3 (2018), 166–82 <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20494>
Kusuma, Ahmad Jaya, Edith Ratna M. S., and Irawati, ‘Kedudukan Hukum Pekerja PKWT Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan’, Jurnal Notarius, 13.1 (2020), 193–208
Matompo, Osgar Sahim, and Wafda Vivid Izziyana, ‘Konsep Omnibus Law Dan Perma-salahan RUU Cipta Kerja’, Rechtstaat Nieuw, 5.1 (2020), 22–29
Michael, Tomy, ‘Nama Samaran Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan’, Jurnal AKRAB JUARA, Volume 3 N.Yayasan Akrab Pekanbaru
Ngatiran, ‘Tertundanya Pengangkatan Karyawan Tidak Tetap Menjadi Karyawan Tetap Pa-da Institut Kesenian Jakarta’, Jurnal Surya Kencana Dua, 5.2 (2018), 501–18 http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v5i2.y2018.2335>
Pamungkas, Donny Sigit, ‘Keberlakukan Perjanjian Kerja Bersama Bagi Pekerja Yang Tidak Menjadi Anggota Serikat Pekerja’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 13 (2018), 243–55
Permatasari, R A Aisyah Putri, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK YANG DI PHK SAAT MASA KONTRAK SEDANG BERLANGSUNG’, Mimbar Keadilan, 2018 <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1608>
Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi, ‘Politik Hukum Om-nibus Law Di Indonesia’, Jurnal Pamator, 13.1 (2020), 1–6 <https://doi.org/https://d-oi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>
Putra, Dony Setiawan, ‘PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS JUAL BELI MANUSIA’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2019 <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2183>
Putrisani, Israbeta, ‘ANALISIS PENGALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BAWAH TANGAN’, Mimbar Keadilan, 2018 <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1778>
Rohanawati, Ayunita Nur, ‘Kesetaraan Dalam Perjanjian Kerja Dan Ambiguitas Pertim-bangan Hukum Mahkamah Konstitusi’, Jurnal Yudisial, 11.3 (2018), 267–89 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.307>
Rosifany, Ony, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan’, Legalitas, 4.2 (2020), 36–53 <https://doi.org/10.-31293/lg.v4i2.4462>
Shalihah, Fithriatus, ‘Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia’, Jurnal Selat, 4.1 (2016), 70–100
Statistik, Badan Pusat, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2019 (Jakarta, 2019)
Suhartoyo, ‘Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional’, Administrative Law & Governance Journal, 2.2 (2019), 326–36 https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>
Tampongangoy, Falentino, ‘Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia’, Jurnal Lex Privatum, 1.1 (2013), 146–58
Tapan, Ivena A. K., ‘Berakhirnya Perjanjian Kerja Antara Pekerja/Buruh Dengan Pengusaha Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’, Lex Privatum, 7.2 (2019), 20–27
Tribunnews.com, ‘Ketok Palu, RUU Cipta Kerja Disahkan, 7 Poin Ini Jadi Alasan Buruh Tolak Keras Omnibus Law’, 2020
W, Yuliana Yuli, Sulastri, and Dwi Aryanti R, ‘Implementasi Undang-Undang Ketena-gakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)’, Jurnal Yuridis, 5.2 (2018), 186–209 <https://doi.org/http://dx.doi.org-/10.35586/.v5i2.767>
Wijayanto, Hendra, and Samsul Ode, ‘Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Peng-angguran Di Indonesia’, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan ADMI-NISTRATIO, 10.1 (2019), 1–8 <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/administ-ratio.v10i1.82>
Authors who publish with DiH: Jurnal Ilmu Hukum agree to the following terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a CC BY-SA 4.0 that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)
