KELEMAHAN YURIDIS FORMAL PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA MELALUI TELECONFERENCE SAAT PANDEMI COVID-19
Abstract
Abstract
The implementation of virtual trials through teleconference is seen as in line with social distancing and physical distancing policies, in order to reduce the pace of development of the Covid-19 Pandemic. As a quick response to the Supreme Court in ensuring the protection of judicial officials, justice seekers, court users including defendants who are dealing with the law, the Supreme Court has issued Supreme Court Circular (SEMA) Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Tasks During the Prevention Period of the Spread of Covid-19 in The environment of the Supreme Court and the Judiciary Bodies that are under it. Within the prosecutor's office, the trial using this teleconference facility refers to the Instruction of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning Policies for Implementing Tasks and Handling Cases During the Prevention Period for the Spread of COVID-19 in the Public Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia on March 27, 2020. Referring to the judicial system criminal law in Indonesia, online court proceedings are a legal breakthrough (rules breaking) in a positive sense. However, in practice the implementation of online trials still encounters obstacles or obstacles.
Keywords: online trial; teleconference criminal hearing; virtual courtAbstrak
Pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana teleconference dipandang seiring dengan kebijakan social distancing dan phisyical distancing, guna menekan laju perkembangan Pandemi Covid-19. Sebagai respons cepat Mahkamah Agung dalam menjamin terlindunginya aparatur peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Di lingkungan kejaksaan, persidangan dengan menggunakan sarana teleconference ini merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020. Merujuk kepada sistem peradilan pidana di Indonesia, pelaksanaan sidang secara online merupakan terobosan hukum (rules breaking) dalam makna yang positif. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan persidangan online masih menemui kendala atau hambatan.
Downloads
References
Adiyanta, F.C. Susila, ‘Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris’, Administrative Law and Governance Journal, 2019 <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
Anggita Doramia Lumbanraja, ‘Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19’, Jurnal Crepido, 02 (2020)
Cahyaningrum, Dian, ‘Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-29, Bidang Hukum Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis)’, Vol.XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020, Hlm.3, 2020
Fajriana, Norika, ‘TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN’, Badamai Law Journal, 3.1 (2018) <https://doi.org/10.32801/damai.v3-i1.6058>
Falasifah, Umi, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta, ‘Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, Diponegoro Law Journal, 5.3 (2016)
Iswantoro, Wahyu, ‘Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19’, Selisik, 6.1 (2020)
Karo Karo, Rizky, and Agnes Sebastian, ‘Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia’, Lentera Hukum, 6.1 (2019) <https://doi.org/10.19184/ejlh.-v6i1.9567>
Kurniawan, Refah, ‘Keabsahan Pembuktian Dalam Persdiangan Online Di Masa Pandemi Covid-19’ <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/22/163836/keabsahan-pemb-uktian-dalam-persidangan-online-di-masa-pandemi-covid-19?page=3>
Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and Suteki Suteki, ‘Membangun Budaya Hukum Persida-ngan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2.3 (2020) <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>
Penelitian, Jurnal Inovasi, Oleh Nur, and Akmal Razaq, ‘LEGALITAS PERSIDANGAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PESPEKTIF HUKUM PIDANA’, Jurnal Inovasi Penelitian, 1.6 (2020)
Pranawa, Burham, Joko Mardiyanto, ‘Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Boyolali’, Jurnal Bedah Hukum Volume 4, Nomor 2, Hlm. 22-30, 2020
Putri, Anggi Astari Amelia, and Dahlan Ali, ‘Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19’, Syiah Kuala Law Journal, 4.3 (2020) <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.18-416>
Retnaningsih, Sonyendah, ‘Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Ten-tang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng’, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 50, Nomor 1, Hlm. 124-144
Sudama, I Nyoman, Adrianus E. Meliala, Chrysnanda Dwi Laksana, and Supardi Hamid, ‘BRIDGING SUSTAINABILITY AND POLICING TO BALINESE ORMAS CONFLICT: AN INTEGRATIVE CONCEPTUAL FRAMEWORK’, International Review of Humanities Studies, 6.1 (2021) <https://doi.org/10.7454/irhs.v6i1.301>
Syarifuddin, H. Muhammad, Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan Di Masa Covid – 19 (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020)
World Health Organization, ‘Coronavirus Disease (COVID-19) Advice for the Public: My-thbusters Section Navigation’, World Health Organization, 2020
Yahya, Achmad Nasrudin, ‘Kejagung : Ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19’, 2020 <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagu-ng-ada-176912-sidang-online-tipidum-selama-pandemi-covid-19>
Yudianto, Otto, Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana (Surabaya: Briliant, 2015)
Authors who publish with DiH: Jurnal Ilmu Hukum agree to the following terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a CC BY-SA 4.0 that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)
