PENGEMBANGAN WISATA DI DESA MINGGIRSARI KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN
DOI:
https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6178Abstract
Tourism is generally used as a leading sector for local governments, along with the high level of competition between regions, the development of tourist objects and areas becomes monotonous. In Indonesia, tourism is one of the mainstay sectors in economic development. Regulations regarding tourism are contained in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The Covid-19 pandemic has affected many Indonesian industrial sectors, especially in the tourism sector. One of the supporters of Indonesia's economic development. Reopening tourist destinations during a pandemic has both positive and negative sides. This legal study discusses the fulfillment of the rights and obligations of consumers and business actors as well as tourists and tourism entrepreneurs who have legal relations with each other and provide legal protection according to Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection in tourism services and adapted to the Covid-19 pandemic.
Keywords: consumer protection; Covid-19 pandemic; tourism
Abstrak
Pariwisata umumnya dijadikan sektor unggulan bagi pemerintah daerah, seiring dengan tingginya tingkat persaingan antar daerah ternyata pengembangan objek dan kawasan wisata menjadi monoton. Di Indonesia pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan dalam perkembangan ekonomi. Pengaturan mengenai Kepariwisataan termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi banyak sektor industri Indonesia khususnya di bidang pariwisata. Salah satu penunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Membuka kembali destinasi wisata selama masa pendemi mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Kajian hukum ini mebahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban dari Konsumen serta pelaku usaha sebagaimana wisatawan dan pengusaha pariwisata yang berhubungan hukum satu sama lain dan memberikan perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pelayanan pariwisata dan disesuaikan dengan adanya pandemi Covid-19.
Kata kunci: pandemi Covid-19; perlindungan konsumen; wisatawan
Downloads
References
Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Sawah.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Arifin, Sofyan. 2010. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Dalam
Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru SD Melalui Pendidikan Tinggi Jarak Jauh di
Wilayah Kabupaten Belitung. Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, Volume 11,
Nomor 1, Maret 2010, 35-43.
Arifin, Sofyan dan Agustini, Rosalita. 2010. Implementasi Kualifikasi Akademik Guru
Sekolah Dasar di Provinsi Kepulauan Bangka (Kajian Konseptual dan Pragmatis).
Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional FISIP-UT, 11 November 2010.
Aqib, Zainal. 2009. Standar Kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, guru, kepala perguruan
tinggi, dan pengawas. Bandung: CV, Yrama Widya
Badan PPSDM Kesehatan. 2013. Standar Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi Tenaga
Kesehatan. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
Burhan Bungin. 2001. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan
Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with DiH: Jurnal Ilmu Hukum agree to the following terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a CC BY-SA 4.0 that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)
