Konsep Pengaturan Kontinuitas Koalisi Partai Politik Dari Pre-election Coalition Ke Government Coalition

  • Rahmat Bijak Setiawan Sapii Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
  • Ali Imran Nasution Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The regulation concerning political party coalitions of the presidential election has been implemented since the enactment of Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It has been known that in the practice of coalitions formed is relatively short-term and unstable. This study aims to analyze the existence of a pre-election coalition in the presidential election and to examine the concept of formed coalition continuation from the pre-election to become the government steady coalition. Conceptual, comparative, and statute approach are used in this study as a normative legal method research. The research result showed that the continuity of the pre-election coalition in government administration is in line with the purpose of Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, to strengthen the binding power of the coalition, it is necessary to set regulations in the forthcoming election law by adding an agreement clause to transform the pre-election coalition into a government coalition.

Keywords: continuity; government coalition; political party coalition; pre-election coalition

Abstrak

Pengaturan koalisi partai politik pada pemilihan presiden mulai terlaksana sejak berlakunya Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Praktik koalisi partai politik yang terbentuk masih bersifat jangka pendek dan tidak stabil. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi pre-election coalition pada pemilihan presiden serta mengkaji konsep pengaturan kontinuitas koalisi partai politik dari pre-election coalition ke government coalition. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menerangkan pertama, kontinuitas pre-election coalition dalam penyelenggaraan pemerintahan selaras dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945. Kedua, penguatan daya ikat antar koalisi partai politik membutuhkan pengaturan dalam undang-undang pemilu di masa mendatang melalui penambahan klausul kesepakatan transformasi pre-election coalition menjadi government coalition.

Kata kunci: government coalition; koalisi partai politik; kontinuitas; pre-election coalition

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amiruddin; Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Depok: Raja Grafindo)

Aprillatu, Pramirvan Datu. 2013. ‘4 Jurus PKS Lawan Koalisi SBY’, Merdeka.Com

Arsil, Fitra. 2017. ‘Stabilitas Sistem Presidensial Indonesia Melalui Pemilihan Umum Serentak Dan Presidential Threshold’, Jurnal Ketatanegaraan, 5: 211–38

———. 2018. ‘Karakter Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia’, Jurnal Ketatanegaraan, 10: 127–44

Beso; Restu Rahmawati, Antonius Jeremias. 2021. ‘Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Pada Era Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019’, Jurnal Polinter, 6.2: 89–112 <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/polinter.v6i2.4471>

Budiardjo, Miriam. 2017. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)

Chaidir, Ellydar S, and Suparto Suparto. 2017. ‘Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019’, UIR: Law Review, 1.1: 1–12

Efriza. 2019a. ‘Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Dan Sistem Presidensial’, Jurnal Renaissance, 4.1: 495–503

———. 2019b. ‘Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019’, Jurnal Penelitian Politik, 16.1: 1–15

Ekawati, Esty. 2019. ‘Peta Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru’, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, 7.2: 160–72 <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2680>

Fajar; Sirajuddin, A. Mukhtie. 2010. Konstitualisme Indonesia (Malang: In-Trans Publishing)

Ghoffar, Abdul. 2018. ‘Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain’, Jurnal Konstitusi, 15.3: 480–501

Haris, Syamsuddin. 2011. ‘Setgab Itu Solusi Atau Soal’, Lipi.Go.Id

Hartati; Ratna Yuniarti, Widya. 2020. ‘Mekanisme Pencalonan Dn Pengisian Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Yang Demokratis Dan Konstitusional’, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 11.1: 76–97 <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2158>

Hertanto, Luhur. 2015. ‘KIH Mau Dirikan Setgab, Pengamat: Jangan Ulangi Kegagalan’, Medcom.Id

Isra, Saldi. 2019. Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial (Depok: Rajawali Pers)

Junaidi; Violla Reininda, Veri. 2020. ‘Relasi Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai’, Jurnal Jentera, 3.1: 216–39 <https://doi.org/https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/download/18/15>

Lidwina, Andrea. 2019. ‘DPR Dikuasai Partai Koalisi Jokowi’, Databoks.Katadata.Co.Id

Luki. 2010. ‘Marzuki: Kehadiran Setgab Untuk Lancarkan Komunikasi’, Antaranews.Com

Mainwaring, Scott. 1993. ‘Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination’, Comparative Political Studies, 26.2: 198–228 <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>

Marzuki, Peter Mahmud. 2019. Penelitian Hukum (Jakarta Timur: Prenada Media Group)

Movita, Ambaranie Nadia Kemala. 2018. ‘Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019’, Kompas.Com <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu-2019>

Setiadi, Wicipto. 2013. ‘Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi’, Jurnal Rechtsvinding, 2.3: 295–313

Supriyanto, Didik. 2020. Imajinasi Hakim Konstitusi: Tafsir Pemilu Serentak (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem))

Wardhani, Lidya Christina. 2019. ‘Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensil Di Indonesia’, Justitia Jurnal Hukum, 3.2: 256–68

Wospakrik, Decky. 2018. ‘Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensil Di Indonesia’, Papua Law Journal, 1.1: 142–61 <https://doi.org/https://doi.org/10.31957/plj.v1i1.585>

Published
2023-08-31
Section
Articles