OPTIMALISASI KARAKTERISTIK LEMBAGA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIJINAN PERIKANAN TANGKAP (SIPI) DI JAWA TENGAH

  • Dr. Kismartini, MSi Dr. Kismartini, MSi Universitas Diponegoro

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisisoptimalisasi karakteristik lembaga dalam implementasi kebijakan pelayananperijinanperikanantangkap di Jawa Tengah.Pelayanan perijinan perikanan tangkap selama ini banyak dikeluhkan pengusaha perikanan dan nelayan. Dinas Kelautan dan Perikanan serta Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) yang mempunyai karakteristik berbeda, telah berupaya menemukan strategi yang sesuai agar implementasi kebijakan pelaksanaan sesuai harapan dari sasaran kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan jelas terhadap suatu keadaan. Ditemukan bahwa optimaslisasi karakteristik baik DKP dan PTSP telah menerapkan beberapa strategi penyelesaian masalah akan tetapi belum cukup memuaskan dalam implementasi kebijakan pelayanan perizinan perikanan tangkap.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Creswell, John W. 2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.

Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Depdagri-LAN. 2007. Modul Kebijakan Pelayanan Publik, Diklat Teknis Pelayanan Publik,

Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public Service Delivery, Accountability, and

Quality Management) hal. 30-33. Jakarta: LAN.

Departemen Kelautan dan Perikanan. 2005. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap 2005-2009. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – DKP. Jakarta.

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan

Impementasinya. Yogyakarta: Gava Media.

Henry, Nicholas. 1995. Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik. Cetakan Kedua.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. New

Jersey: Princeton University Press.

Kementrian kelautan dan Perikanan. 2015. Analisa Data Pokok. Jakarta:Pusat Data, Statistik

dan Informasi.

Kismartini, 2015.Reformasi Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Jawa Tengah,

HasilPenelitian, FISIP, Undip.

Moleong, Lexy. J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Merilee S. Grindle. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton

University Press: New Jersey. p. 11

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia pada Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Purbayanto A., Iskandar B.H., Wisudo S.H., & Novita Y. 2004. Kajian Teknis Kemungkinan

Pengalihan Pengaturan Perizinan dari GT menjadi Volume Palka pada Kapal Ikan.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – DKP dengan Departemen Pemanfaatan

Sumberdaya Perikanan FPIK-IPB. 15 Halaman

Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suwitri, Sri. 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas

Diponegoro.

Thoha, Miftah, 2005. Dimensi-Dimensi Prima: Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

http://www.antarajateng.com/

http://bpmd.jatengprov.go.id/perizinan/ptsp

http://dkp.jatengprov.go.id/

Published
2021-04-09