FASILITASI BUDAYA MASYARAKAT DESA PESISIR DAN PERBATASAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Abstract
Program-program pemerintah baik di tingkat pusat dan ditingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam memberdayakan masyarakat desa seringkali hasilnya seperti menabur garam dilautan. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, kelompok ekonomi bersama, koperasi, dan juga lembaga keuangan mikro belum dapat membuat kemandirian masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan mereka. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah pengabaian atas aspek budaya (kebiasaan) masyarakat pesisir dan perbatasan di Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan sebuah integrasi sistem ekonomi diantara masyarakat desa, pemerintah desa, serta tauke dalam pengembangan ekonomi masyarakat didesa. Konsep integrasi ini memanfaatkan kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kesempatan kepada Desa Untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di desa. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan secara partisipatif melalui pengamatan lansung dilapangan serta wawancara mendalam, dan dilengkapi dengan data-data sekunder. Kajian ini menemukan bahwa karakteristik masyarakat desa di pesisir dan perbatasan sudah menjadi bagian dari siklus hidup yang sulit untuk dilakukan perubahan, terutama dalam merubah pola hidup ekonomi masyarakat didesa. Oleh karena itu perlu dilakukan pengintegrasian diantara stakeholder didesa dalam membangun ekonomi masyarakat desa yang lebih mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa Key Word : Pemberdayaan Masyarakat, Budaya, Desa Pesisir dan Perbatasan, BUMDes, Kepulauan RiauDownloads
References
Alatas, Syed Hussein, 1977. The Myth Of The Lazy Native : A Study Of The Image Of The
Malays, Filipinos And Javanese From The 16th To The 20th Century And Its
Function In The Ideology Of Colonial Capitalism. Great Britain:Frank Cass And
Company Limited.
Arifin, A. (2014). The patron-client relation in fishermen community.International Journal of
Academic Research IJAR, 6(3), 176-180. doi:10.7813/2075-4124.2014/6-3/b.26
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa & P3M STISIPOL Raja Haji (2013), Evaluasi
Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK) Di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2006-2011
Basurto, X., Bennett, A., Weaver, A. H., Dyck, S. R., & Aceves-Bueno, J. (2013).
Cooperative and Noncooperative Strategies for Small-scale Fisheries' Selfgovernance in the Globalization Era: Implications for Conservation. Ecology and
Society E&S, 18(4). doi:10.5751/es-05673-180438
Haji Muhd Taib, Muhammad. (1993). Melayu Baru. Selangor Darul Ehsan: Percetakan Kum
Sdn Bhd.
Kiyosaki, R. T. (2011). Rich dad, poor dad: what the rich teach their kids about money-- that
the poor and middle class do not. 1st Plata Publishing ed. Scottsdale, Ariz.: Plata
Pub.
Koentjaraningrat. (2004). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama.
Metzger, Laurent. (2007). Nilai-Nilai Melayu Satu Sudut Pandangan Orang Luar. Malaysia:
Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Miñarro, Sara, Gabriela Navarrete Forero, Hauke Reuter, and Ingrid E. Van Putten. "The
Role of Patron-client Relations on the Fishing Behaviour of Artisanal Fishermen in
the Spermonde Archipelago (Indonesia)." Marine Policy 69 (2016): 73-83. Web
Mohammad, Mahathir. (1970). The Malay Dilemma. Kuala Lumpur: Federal Publications
Nurdin, Nurliah, and Adam Grydehøj. "Informal Governance through Patron–client
Relationships and Destructive Fishing in Spermonde Archipelago,
Indonesia." Journal of Marine and Island Cultures 3.2 (2014): 54-59. Web.
Sithirith, Mak. "The Patron-Client System and Its Effect on Resources Management in
Cambodia: A Case in the Tonle Sap Lake." Asian Politics & Policy 6.4 (2014): 595-
Web.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa