Seminar IQRA

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN TABALONGKALIMANTAN SELATAN

Erwan Erwan — 2021-04-09

Program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi merupakan program yang bertujuan untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan berbasis pada sumberdaya lokal, pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, perbaikan pengelolaan pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta penguatan institusi lokal di tingkat desa. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengevaluasi dan menilai efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tabalong, terutama pada Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Tabalong; (2) Menemukan faktor-faktor yang terpengaruh dalam pelaksanaan PNPM-PISEW di Kawasan Strategis Kabupaten Tabalong; (3) Merumuskan model pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan di Kabupaten Tabalong khususnya maupun wilayah lainnya pada umumnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis evaluasi formatif untuk mengukur evaluasi dan efektifitas pelaksanaan PNPMPISEW di KSK Tabalong. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif dengan proses pengumpulan, reduksi, penyajian dan verifikasi data. Hasil penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM-PISEW menunjukkan bahwa program ini telah dapat dilaksanakan dengan mekanisme dan tahapan yang cukup baik. Penilaian dari prinsip dasar program, yaitu: transparansi dan akuntabel, demokratis, partisipasi, kesetaraan gender, kolaboratif, dan keberlanjutan secara keseluruhan cukup efektif. Kekurangan dari pelaksanaan program ini adalah partisipasi perempuan yang masih minim dan keberlanjutan program yang belum dipahami oleh masyarakat penerima manfaat. Faktor-faktor yang terpengaruh dalam pelaksanaan PNPM-PISEW di KSK Tabalong adalah terjadinya peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan desa. Kata Kunci: PNPM-PISEW, KSK, Evaluasi, Efektifitas, Tabalong

SOCIAL SPACE OF MODERN AND TRADITIONAL MARKET: A Phenomenological Study In Kendary City

Peribadi Peribadi — 2021-04-09

The study aimed to assess the socio-economic space of shopping along with its various problems. This research applied a qualitative approach. It was developed deepenly to analyze the process of socio-economic interaction and communicational action as non economic factor that influenced the flow of the people’s economic growth. In the effort of analyzing the communicational process of selling and buying, it was employed the methods of communicational ethnography, ethnomethodologics, and heuristical symbolic interactionism. Thus, the factors that played the roles in the interaction could be found. The results of the research showed that behind the crowd of traditional shopping arena, there were a few actors of the people’s social economy who feel sad. In addition, at the back of the fanfare of Super Mall, Mega Mall and Hypermarket, it was found a pseudo-reality and a chunk of lies that in turn led to consumptive behavior. It was unavoidable that the consumptive ideology has become a "fantastic cage", so that the upper middle class (the haves) were increasingly fond of spending their money. Inevitably, for the middle and lower classes (the havenots) also attempted to taste a variety of the consumptive goods. Keywords: Social Space, Traditional/Modern and Market

KEWIRAUSAHAAN DAN KEBIJAKAN NEGARA (Studi Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaku UKM di Provinsi Kalimantan Selatan)

M. Sayuti Enggok — 2021-04-09

Pemerintah sejak lama dari waktu ke waktu menetapkan berbagai kebijakan dengan tujuan untuk membina dan mengembangkan Pelaku UKM menjadi lebih maju dan lebih besar. Namun demikian, kebijakan tersebut lebih sering dikaitkan dengan upaya untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Karena itu secara tidak langsung sering dianggap pembinaan dan pengembangan UKM sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja, atau kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih banyak berorientasi sosial daripada berorientasi pasar maupun persaingan terlebih-lebih di era dimana di satu sisi kewenangan pelaksanaan kebijakan dilimpahkan kepada masing-masing daerah dan di sisi lain daerah menghadapi persaingan semakin ketat baik di tingkat regional maupun global. Kebijakan yang diimplementasikan lebih banyak ditujukan hanya untuk mengatasi hal-hal yang bersifat struktural yaitu yang bersifat fisik material. Masih sangat sedikit kebijakan pemerintah khususnya di daerah yang diimplementasikan ke dalam program-program untuk mengarahkan secara langsung untuk pembinaan dan pembangunan spirit kewirausahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal, karena kewirausahaan lebih banyak dipandang sebagai aktivitas dunia kepedagangan saja bukan sebagai prilaku dan sikap mental yang mandiri dan inovatif serta tangguh dalam menghadapi kompetisi. Kata kunci : Kebijakan, Kewirausahaan, UKM.

PERAN MEDIA MASSA DALAM EDUKASI PENYADARAN SATWA DILINDUNGI (STUDI KASUS PENAYANGAN KAKAKTUA DILINDUNGI DI NET TV DAN TRANS TV)

Herlina Agustin — 2021-04-09

Peran dan fungsi media massa dalam masyarakat sangat besar. Mengacu pada pemikiran McQuail, salah satu peran media massa adalah cerminan dari perilaku masyarakat yang diwakilinya. Melalui pemikiran media massa maka kita dapat memahami bagaimana opini dan perilaku masyarakat tersebut. Dalam konteks perlindungan lingkungan khususnya satwa dilindungi, peran media massa di Indonesia masih jauh dari fungsinya sebagai fasilitator edukasi masyarakat. Riset ini menunjukkan betapa rentannya media massa arus utama khususnya televisi dalam menayangkan satwa dilindungi dalam program hiburan mereka. Di sisi lain, media massa arus utama juga beberapa kali memuat kasus penyelundupan satwa dilindungi dan penangkapan pedagang satwa tersebut. Hal ini seharusnya memberikan masukan kepada pengelola media tersebut bahwa satwa dilindungi tidak boleh diperjual belikan, diburu, dikonsumsi, dan dipelihara tanpa ijin yang jelas dari pihak berwenang. Dengan menggunakan studi kasus intrinsik dari Stake, serta pisau analisis menggunakan teori jurnalisme lingkungan, komunikasi lingkungan, dan teori konservasi satwa, riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menggali pemahaman pengelola media Net TV dan Trans TV dalam kasus penayangan satwa dilindungi khususnya burung Kakaktua dalam program hiburan mereka. Hasil riset ini menunjukkan adanya ketidakpahaman pada pengelola program hiburan tersebut tentang peraturan mengenai satwa dilindungi seperti yang tercantum dalam peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanaman dan Satwa Liar Dilindungi, serta Undang-Undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Umumnya mereka mencari sensasi dalam penayangan satwa tersebut dan tidak mencari tahu tentang aturan-aturan ini. Dampak dari penayangan ini dapat memberi pengaruh yang buruk secara signifikan kepada khalayaknya. Kata Kunci : Komunikasi Lingkungan, Satwa Dilindungi, Jurnalisme Lingkungan, Media Massa, Studi Kasus

PEMBERDAYAAN PETANI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN (Studi tentang Program Gabungan Kelompok Tani di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Gresik)

Ertien Rining Nawangsari — 2021-04-09

Pembedayaan petani perlu dilakukan untuk meningkatkan penyediaan bahan pokok di Indonesia. Salah satu upaya adalah dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah program pemberdayaan untuk meningkatkan usaha pertanian dalam pemberdayaan. Upaya meningkatkan produksi petani pada saat ini banyak mengalami hambatan, sehingga perlu adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat petani. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterprestasikan tentang proses pemberdayaan pertanian sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan melalui program Gapoktan di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualititatif dengan fokus penelitian yaitu Pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan teknologi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif. Hasil penelitian , pemberdayaan ekonomi melalui pendistribusian subsidi pupuk dan bibit tanam yang sudah dilaksanakan memberikan dampak peningkatan kemampuan ekonomi petani dan meningkatkan produksi pertanian. Pemberdayaan teknologi melalui sekolah lapang dan penyuluhan yang dilakukan secara rutin memberikan dampak peningkatan kemampuan teknologi bagi petani dan meningkatkan produksi pertanian. Pemberdayaan petani melalui program Gapoktan sudah berjalan dan memberikan dampak peningkatan keberdayaan petani dalam mengembangkan usaha pertanian sehingga dapat mendukung ketahanan pangan di Indonesia Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, ketahanan pangan,

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI ISLAM PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA

Siti Nurhasanah — 2021-04-09

The Islamic phenomenon has been enter in aspect of the Indonesian banking. This thing sign by apprear of syari’ah bank with the operational base on the Islamic lecture. Syari’ah bank is one of the alternative solution of the debate between interest bank and riba. Convensional bank use the interest system and the syari’ah bank use the profit sharing system. That thing who become the difference between the conventional bank and the syari’ah bank. Syari’ah bank in the operational use the accounting system base on the syari’ah principles to make a note for every transaction has been done. Accounting principles who base syari’ah difference with the accounting principles who use in the conventional bank. Accounting principles in the Islamic base on the Al-Qur’an (Al-Baqarah : 282), that is: accountability principle, truth prinsciple, and the justice principle. Bank Muamalat Indonesia (BMI) in the mudharabah financing apply the accounting principles who base in Islamic syariat in the Al-Qur’an, that is : in the accounting process of the mudharabah financing, principles who use in the mudharabah financing and the mechanism of profit sharing system in the mudharabah financing. Keywords :accountability principle,mudharabah financing,profit sharing

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH BERBASIS KREATIVITAS DAN INOVATIF DI SMK NEGERI 1 JABON, KABUPATEN SIDOARJO

Mashudi Mashudi — 2021-04-09

Berangkat dari fenomena masih banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum mengimplementasikan kebijakan pengembangan kewirausahaan yang berbasis kreativitas dan inovasi, penenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan kewirausahaan yang berbasis kreativitas dan inovasi di SMK Negeri 1 Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini, bagaimana peran Kepala Sekolah : 1) dalam menanamkan jiwa kewirausahaan pada warga sekolah (guru, staf, dan komite sekolah); 2) dalam membangun tim inovatif dan kreatif warga sekolah; dan 3) dalam memecahkan masalah-masalah kewirausahaan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Data dihimpun menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap informan yang ditetapkan secara purposive, dan juga dihimpun dengan teknik dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data. Analisis data dilakukan melalui tahap : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian, Kepala Sekolah telah : 1) berupaya memberi inspirasi dalam menanamkan jiwa kewirausahaan warga sekolah; 2) banyak berperan dan selalu mengedepankan peningkatan kreativitas warga sekolah; dan 3) mengembangkan strategi pemecahan masalah secara kreatif dan inovatif. Kata Kunci: implementasi kebijakan, manajemen kewirausahaan, kreativ, dan inovatif

KOMUNIKASI KELUARGA DI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Hadi Suprapto Arifin — 2021-04-09

Kondisi fisik sebuah rumah memiliki kontribusi yang cukup besar pada interaksi dan komunikasi yang terjadi di antara para penghuninya. Perbedaan bentuk atau desain rumah akan berpengaruh pada siapa akan berinteraksi dengan siapa, di mana, kapan dan berapa lama interaksi tersebut dilakukan serta pesan-pesan apa saja yang dibicarakan saat anggota keluarga berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya di dalam rumah. Mengkaji interaksi dan komunikasi yang terjadi antar anggota keluarga yang tinggal dalam sebuah rumah merupakan hal yang menarik, apalagi jika rumah tersebut merupakan rumah yang tidak layak huni. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk mengkaji mengenai bentuk komunikasi keluarga yang terjadi di rumah yang tidak layak huni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara, dan studi pustaka. Observasi langsung dilakukan pada sebuah keluarga yang tinggal di sebuah rumah tidak layak huni di Bantaran Sungai Cikapundung. Dimana rumah yang hanya berukuran 34m2 , dihuni oleh tiga keluarga inti yang seluruhnya berjumlah delapan orang. Selain observasi, wawancara mendalam dilakukan kepada seluruh anggota keluarga dan studi literatur dilakukan pada berbagai sumber yang relevan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan-pesan yang disampaikan di dalam rumah tidak layak huni hanyalah sebatas pesan yang bersifat umum. Seluruh penghuni rumah tidak pernah mengkomunikasikan pesan-pesan yang bersifat personal di dalam rumah karena ketidaklayakan rumah menjadikan merekamerasa tidak mendapatkan kebebasan berkomunikasi. Mereka lebih memilih membicarakan pesan-pesan personal di luar rumah. Khusus untuk pesan-pesan tertentu yang bersifat personal tetapi harus dibicarakan di dalam rumah, seperti pembicaraan mengenai hubungan seksual suami istri, maka pembicaraan dilakukan tidak secara verbal melainkan menggunakan isyarat nonverbal. Kata Kunci : Komunikasi Keluarga, Komunikasi Verbal, Komunikasi Nonverbal, Rumah Tidak Layak Huni

FENOMENOLOGI KOMUNIKASI ANAK JALANAN TELAAH GAYA PENYESUAIAN DIRI DALAM LINGKUNGAN ORANG DEWASA PADA ANAK JALANAN DI KOTA CIREBON

Atwar Bajari — 2021-04-09

Anak jalanan memiliki gaya komunikasi khas dalam membangun relasi dengan lingkungan. Walaupun bersinggungan dengan konflik dan kekerasan di antara mereka dan orang dewasa, anak jalanan mampu mepertahankan diri dengan berbagai cara. Upaya itu bisa dilakukan dengan caramembangun penyesuaian diri, meningkatkan daya tahan, atau penajaman konflik melalui kekerasan. Perilaku komunikasi dalam penyesuaian diri tersebut, melahirkan gaya komunikasi anak jalanan selama berada di jalanan. Hal ini seperti yang digambarkan olehTeori Interaksi Simbolik dari Charless H. Cooley dan Teori Tafsir Sosial Atas Realitas dari Burger dan Luckman, yang menjelaskan sosialisasi diri dan cara individu membangun konsep diri dalam lingkungan sosialnya. Penelitianini bertujuan untuk menggambarkan perilaku komunikasi yang menghasilkan gaya komunikasi anak jalanan dengan aktor-aktor lainnya dalam lingkungan jalanan. Metode Fenomenologi dan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dilakukan terhadap anak jalanan di Kota Cirebon.Analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif mengalir sesuai tema-tema pembicaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; anak jalanan mengembangkan pemaknaan perilaku interaksi dan komunikasi yang khas dengan berbagai pihak seperti orang tua, pengemis, peziarah, dan sesama anak pengemis.Mereka menggunakan dan merekayasa simbol-simbol verbal khas berkomunikasi di lingkungan mereka. Kata kunci: Fenomenologi, Anak jalanan, Gaya Komunikasi, Interaksi Simbolik, Tafsir Sosial.

RADIO KOMUNITAS DAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Dian Wardiana Sjuchro — 2021-04-09

Peran Radio Komunitas makin menarik seiring dengan pengakuan formal kelembagaan mereka dalam UU 32/2002 tentang Penyiaran. Dalam banyak sisi kehidupan kemasyarakatan, Radio Komunitas telah mencoba memainkan peran penting, termasuk di antaranya penanggulangan bencana. Studi mengenai peranan Radio Komunitas dalam penanggulangan bencana di Jawa Barat ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai peran yang telah dilakukan oleh Radio Komunitas untuk membangkitkan kesadaran masyarakat pendengarnya dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana yang kadang-kadang muncul tanpa diduga. Penelitian dilakukan di Radio PAS FM Katapang Kabupaten Bandung, dan Radio Rasi FM di Cisewu Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, dan focus group discussion terhadap para pengelola radio, tokoh masyarakat, dan pendengar radio yang bersangkutan. Data dianalisis secara kualtitatif, sehingga menghasilkan deskripsi mengenai fenomena yang tengah diteliti.Hasil penelitian memperlihatkan adanya kebersasilan masing-masing radio komunitas untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang bahaya bencana alam. Pembangkitkan kesadaran tersebut dilakukan melalui siaran-siaran dialogis, pengerahan massa dalam penanggulangan bencana, pembuatan sekolah bencana, dan kegiatan-kegiatan off air lainnya. Kata kunci: radio komunitas, penanggulangan bencana, kearifan lokal

MEMBEDAH STRATEGI PROGRAM TAYANGAN INDIA DALAM INDUSTRI TELEVISI INDONESIA 2014-2017 MELALUI STUDI KASUS

Melisa Indriana Putri — 2021-04-09

Indonesia dan India telah sejak lama menjalin hubungan bilateral dalam berbagai bidang. Salah satu wujud hubungan kerja sama tersebut dapat terlihat dari akulturasi budaya yang telah berproses sejak lama. Masalah yang muncul kemudian adalah media justru memberikan ruang secara dominan pada kontenkonten produksi asing dari India. Transmisi budaya melalui tren program tersebut terjadi karena kedekatan kultural antara kedua negara. Peneliti selanjutnya hendak membedah bagaimana strategi program yang memanfaatkan kedekatan budaya sebagai komoditas. Terlebih ketika komodifikasi tersebut diperantarai oleh produk asing sebagai kompetitor konten-konten produksi dalam negeri. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana bentukbentuk strategi penayangan program acara India yang dilakukan oleh industri televisi dalam determinasi pasar dalam rentang 2014-2017. Penelitian ini juga mencoba menjelaskan bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh kapitalis media dalam mempertahankan tayangan asing dari India. Hal dilakukan dengan menggunakan gabungan pendekatan antara studi kasus bertipe intrinsik dan teori ekonomi politik media varian strukturalisme. Peneliti menyimpulkan bahwa komodifikasi artis asing menjadi bentuk komodifikasi paling unik dalam kasus yang diteliti, dan sekaligus menjadi bentuk komoditas dengan nilai tukar terkuat. Implikasi penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengkayaan atas teori ekonomi politik media dan memperhatikan produk konten dalam negeri. Kata Kunci: Industri Televisi Indonesia, Komodifikasi Artis Asing, Studi Kasus, Tayangan India.

PEMBENTUKAN CITRA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) MELALUI REVITALISASI STASIUN KERETA API (Studi Kasus Revitalisasi Stasiun Besar Yogyakarta)

Doddy Wihardi — 2021-04-09

Citra positf perusahaan penting untuk dibangun agar masyarakat memberikan kepercayaan secara luas. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyedia layanan angkutan darat berbasis rel merupakan pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan angkutan kereta api. Saat ini, angkutan kereta api telah menjadi pilihan masyarakat dengan jumlah penumpang yang terus meningkat. Walaupun jumlah pengguna angkutan kereta api terus meningkat, bukan berarti tanpa masalah. Salah satu permasalahan yang penting untuk disoroti terkait dengan pelayanan dan fasilitas di stasiun kereta api. Apabila fasilitas dan pelayanan di stasiun kereta api masih di bawah standar, maka akan melahirkan citra buruk bagi perusahaan serta berimbas pada pilihan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi. Untuk itu penelitian ini akan terfokus pada masalah pembentukan citra PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui revitalisasi stasiun kereta api, dengan pendekatan kasus pada revitalisasi stasiun besar Yogyakarta. Alasan pemilihan stasiun besar Yogyakarta karena stasiun tersebut terintegrasi dengan konsep pariwisata kota Yogyakarta, bernilai sejarah serta termasuk stasiun tersibuk di Pulau Jawa. Adapun kerangka berpikir yang digunakan berkaitan dengan teori citra, konsep public relation, pelayanan prima dan revitalisasi, dengan menggunakan metoda studi kasus. Melalui penelitian ini akan memberikan sumbangsih pemikiran baru berkaitan dengan arti pentingnya revialisasi stasiun kereta api yang akan berimplikasi kepada citra perusahaan. Kata kunci : humas, citra, PT Kereta Api Indonesia (Persero), revitalisasi, stasiun

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PROGRAM SIARAN DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA SUMATERA SELATAN

Nurmah Semil — 2021-04-09

Policy Implementation of broadcast program standard in this research, especially discussing about news programs that became one of the flagship programs of LPP TVRI South Sumatera is the Warta Sumsel’s Program. Warta Sumsel’s Program is one of the leading news programs from TVRI South Sumatra. As a flagship program, Warta Sumsel is expected to be a broadcast that adds insight and accurate information for the community. Therefore, it is important for the Warta Sumsel program to maintain the quality of news that is broadcasted while maintaining the content of the news in accordance with broadcast program standards as set forth in the Indonesian Broadcasting Commission Regulation No. 02 / P / KPI / 03/2012. The results showed that the South Sumatera KPID has performed its duties and functions well although it is still less than optimal. While many things that must be fixed at the agency LPP TVRI South Sumatra. Such facilities are still lacking, the systems that have been implemented need to be evaluated and improved, the appointment of bureaucrats that are not in accordance with professionalism work, and the authority often taken over by some elements. Key Words : policy implementation, broadcast program, standard

IDENTITAS KEBUDAYAAN DALAMPESAN IKLAN DI MEDIA ONLINE (Studi Deskriptif Kualitatif Iklan Kit Kat Versi Pendekar Golok Emas dan Kamentok Rider Di Youtube)

Oktaviana Purnamasari — 2021-04-09

Dewasa ini penggunaan media untuk beriklan telah banyak mengalami pergeseran, tidak lagi hanya bertumpu pada media tradisional seperti televisi, radio dan media cetak namun juga mulai banyak menggunakan media online. Kecenderungan media online yang sangat fleksibel dan memudahkan penggunanya dalam mengakses informasi membuat produsen kian banyak memanfaatkannya sebagai medium beriklan. Salah satu media online yang banyak digunakan untuk beriklan saat ini adalah Youtube. Iklan di Youtube selain dapat berdurasi lebih panjang dibanding iklan televisi, juga menuntut untuk dikemas secara kreatif agar mampu menarik perhatian khalayak sasaran yang sebagian besar adalah anak muda. Salah satu cara yakni dengan memasukkan identitas budaya ke dalamnya, yang nampak dalam iklan Kit Kat di Youtube. Hal ini menarik untuk dikaji, mengingat di era yang sudah sangat mengglobal, komunikasi dengan perspektif lintas budaya yang berpijak pada budaya lokal tampaknya masih memiliki relevansi dalam menggerakkan pasar, tak terkecuali pasar untuk segmen anak muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan khalayak sasaran terhadap identitas kebudayaan dalam pesan iklan di media sosial Youtube dilihat dari perspektif kreativitas iklan. Sebelumnya telah ada penelitian mengenai nilai-nilai budaya dan konstruksi realitas sosial budayadalam iklan TV.Terdapat pula penelitian mengenai penggunaan Youtube yang terkait dengan eksistensi anak muda, namun tidak secara spesifik meneliti iklan yang ditayangkan di media online tersebut. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, dengan prosedur pengumpulan data wawancara mendalam dan FGD.Penelitian dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sumber data diperoleh dari key informan yakni mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Data dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya diinterprestasikan dan disajikan dalam bentuk uraian atau naratif yang kemudian dilakukan interprestasi teoritik untuk memberikan makna terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk identitas kebudayaan yang mampu menarik perhatian khalayak sasaran terbagi menjadi dua, budaya zaman dulu dan zaman modern.Perpaduan dari keduanya menjadi menarik bagi khalayak sasaran. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan khalayak sasaran terhadap identitas kebudayaan dilihat dari perspektif IDENTITAS KEBUDAYAAN DALAMPESAN IKLAN DI MEDIA ONLINE 204 kreativitas iklan meliputi: pendekatan humor, tampilan iklan, alur cerita, ending iklan yang unpredictable, dan yang terakhir adalah musik. Kata kunci: Identitas Kebudayaan, Iklan, Media Online, Youtube.

UJI KOMPETENSI JURNALIS DALAM MEMBENTUK PROFESIONALISME JURNALIS

Reni Nuraeni — 2021-04-09

Jurnalis dan media tidak dapat dipisahkan. Bisa dikatakan bahwa jurnalis adalah ujung tombaknya media dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Jurnalis memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam memberikan informasi dan juga tanggung jawab terhadap media dan organisisasi yang diikutinya. Tanggung jawab yang harus diberikan kepada masyarakat adalah dengan menyajikan berita yang sesuai fakta di lapangan dan tidak menyebarkan berita bohong. Sehingga sebelum menyebarkan berita, media diharapkan benarbenar meneliti berita yang akan diberikan ke masyarakat agar tidak menimbulkan masalah. Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) merupakan ujian yang diperuntukkan bagi mereka yang telah tercatat sebagai jurnalis di media tempat mereka bekerja, baik media dalam jaringan (daring/online), televisi, radio dan media cetak. Kegiatan ujian ini diselenggarakan Dewan Pers dengan tujuan menjawab permasalahan profesionalisme dan independensi jurnalis serta dalam rangka menegakkan etika jurnalistik di Indonesia. Sesuai dengan tujuannya, UKJ lebih diorganisasikan pada empat unsur utama, yakni: Pertama, Pengetahuan Umum; Kedua, Jurnalisme; Ketiga, Praktik Jurnalistik; dan Keempat, Pendalaman Kode Etik Jurnalistik. Dibagi menjadi tiga level, yaitu Muda, Madya dan Utama, UKJ ditargetkan menjadi alat ukur kualitas jurnalis di Indonesia. Peserta diuji oleh tiga penguji yang telah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Pers di lembaga yang sudah ditunjuk sebagai pelaksana. Penelitian ini memfokuskan pada proses tahapan pelaksanaan UKJ, implementasi UKJ, dan dukungan manajemen media dalam UKJ. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data wawancara dengan informan di antaranya jurnalis media cetak di Kota Bandung yang sudah mendapatkan Uji Kompetensi, Ketua AJI dan Pimpinan Redaksi media. Kata Kunci : Uji Kompetensi Jurnalis, Kode Etik Jurnalistik, Media

PENGEMBANGAN MODEL KOMUNIKASI BISNIS MIKRO BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA Studi Kasus Pengembangan Model Komunikasi Bisnis Mikro Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Ilham Gemiharto, S.Sos., M.Si. — 2021-04-09

Usaha mikro di Indonesia merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, usaha mikro menciptakan peluang kerja yang cukup besar, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Namun sebagian besar usaha mikro belum menerapkan model komunikasi bisnis yang benar sehingga sulit untuk meningkat menjadi usaha kecil atau menengah. Kesadaran akan perlunya mengembangkan usaha mikro berbasis pemberdayaan masyarakat yang menerapkan model komunikasi bisnis modern mulai muncul di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian mengenai pengembangan model komunikasi bisnis mikro berbasis pemberdayaan masyarakat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan teknik analisis data deskriptif. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan pengembangan model komunikasi bisnis mikro berbasis pemberdayaan masyarakat di Indonesia, dengan mengambil studi kasus pengembangan model komunikasi bisnis mikro berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengembangan model komunikasi binis mikro berbasis pemberdayaan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan seperti majelis taklim, PKK, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah model komunikasi bisnis yang digunakan mengadopsi manajemen keuangan dan usaha modern. Kata kunci: model komunikasi, komunikasi bisnis, usaha mikro, pemberdayaan masyarakat, Kabupaten Garut.

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI JAWA TENGAH (Studi Kasus Regionalisasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah)

Aris Toening Winarni — 2021-04-09

Pembentukan kerjasama Tempat Pemrosessan Akhir Sampah di Jawa-Tengah mengalami stagnasi selama empat tahun, Perlu kajian tentang “Pengembangan konsep kelembagaan kerjasama antar daerah” yang bertujuan untuk menemukan bangunan logika konseptual kelembagaan kerjasama TPA sampah regional dalam peraturan perundangan, menemukan konsep kelembagaan kerjasama antar daerah yang memiliki kekuatan dasar pengembangan kerjasama Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional di Jawa Tengah.Teori kerjasama untuk menganalisa kasus kerjasama dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dan informasi diperoleh dari pejabat terkait pengelolaan sampah dan kerjasama antar daerah serta peraturan perundangan kerjasama dan pengelolaan sampah. Hasil penelitian adalah terdapat pengaturan pengelolaan sampah yang tidak konsisten, belum ada peraturan perundangan khusus yang mengatur kerjasama TPA regional. Konsep kelembagaan structural-hierarkis sebagai model pengaturan kerjasama TPA regional.Temuan penting penelitian ini adalah: terdapat kesalahan perumusan konsep kerjasama wajib dan kerjasama sukarela dalam peraturan perundangan kerjasama, pengelolaan sampah adalah urusan pemerintah yang tidak bisa dikerjasamakan antar daerah, perlu dibentuk lembaga kerjasama berbentuk forum koordinasi, monitoring dan evaluasi di dalam kerjasama TPA regional disamping lembaga pengelola sampah, kerangka regulasi kerjasama TPA regional hanya pada pembangunan dan pemanfaatan sarana-prasaranan, konsep kelembagaan kerjasama yang bermodel/pola structural-hiererkis sulit di implementasikan dalam dominasi paradigma desentralisasi. Kata kunci: kerja sama, regional, Peraturan-perundangan, struktural hirarkis, sampah.

REFORMASI SDM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN ADIL GENDER DI KABUPATEN SIDOARJO

Luluk Fauziah — 2021-04-09

Upaya mereformasi aparatur negara di Kabupaten Sidoarjo sudah dilakukan namun masih di posisi pinggiran karena belum menyentuh bagian-bagian penting mendasar dalam sistem administrasi. Reformasi birokrasi direduksi sebatas menaikkan gaji dan mengangkat tenaga honorer sebagai PNS. Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, pemerintah mengeluarkan regulasi yang mensyaratkan adanya kesetaraan dan keadilan gender dinyatakan secara eksplisit dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.Tujuan penelitian : 1) reformasi SDM sebagai upaya peningkatan pembangunan adil gender dan 2) mendeskripsikan kendala reformasi SDM sebagai upaya peningkatan pembangunan adil gender di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian kesenjangan gender disebabkan oleh berbagai hal : berkaitan dengan sosial budaya, intepretasi agama, struktur ekonomi, hukum dan perundang-undangan yang terimplementasi dalam berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk tanpa memperhatikan adanya perbedaan permasalahan, aspirasi, pengalaman dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, termasuk akibat-akibatnya bagi perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan dan program tersebut menjadi netral gender. Adapun kendalanya; perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Selanjutnya ketidakadilan dan diskriminasi gender yang merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial baik secara langsung dan tidak secara langsung berupa dampak suatu perundang-undangan maupun kebijakan. Kata kunci : Reformasi SDM, upaya peningkatanpembangunan, adil gender

KAJIAN NETNOGRAFI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL FACEBOOK UNTUK KOMUNIKASI MENYUSUI

Wichitra Yasya — 2021-04-09

Angka kematian ibu dan bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat dan penentu keberhasilan pembangunan masyarakat. Meskipun ASI menjadi penting dalam pembangunan, tingkat pemberian ASI di Indonesia masih di bawah target global. Salah satu penyebab rendahnya tingkat pemberian ASI adalah tidak memadainya dukungan yang diberikan pada ibu untuk menyusui bayinya dengan ASI. Pada era teknologi komunikasi berjejaring seperti sekarang ini, dukungan sosial telah berkembang dengan munculnya dukungan sosial online yang dipertukarkan melalui teknologi seperti Internet dan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi menyusui khususnya komunikasi dukungan menyusui dalam group Facebook terkait menyusui melalui pendekatan kualitatif menggunakan analisis netnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial yang muncul di group Facebook terkait menyusui lebih bersifat emosional. Dukungan emosional adalah dukungan yang paling banyak diberikan dalam group Facebook, sementara dukungan informasional menjadi tipe dukungan yang paling banyak diminta. Administrator group memegang peran signifikan dalam memoderasi pertukaran dukungan ini untuk memastikan kredibilitas informasi yang dibagikan antar anggota. Berdasarkan hasil temuan tersebut, diindikasikan bahwa media sosial dapat secara positif memfasilitasi dukungan sosial untuk ibu dalam menjalankan proses menyusuinya. Kata kunci: netnography, social media, development communication, breastfeeding

PENGEMBANGAN TEKNIK ANALISA INTERAKSI SISTEM FLANDERS (FLANDERS INTERACTION ANALYSIS CATEGORIES) DALAM KEGIATAN CERAMAH AGAMA

Nurul Hidayati — 2021-04-09

Penelitian bidang Ilmu Dakwah sangat perlu dikembangkan. Salah satunya dengan mengembangkan sistem analisis interaksi antara pendakwah dan mad’u dalam proses ceramah agama. Hal ini penting karena interaksi memiliki pengaruh timbal-balik atau saling mempengaruhi. Flanders Interaction Analysis Categories (FIAC) merupakan system yang cocok untuk analisis interaksi ceramah agama karena system tersebut digunakan untuk menganalisa interaksi dalam penelitian komunikasi maupun pendidikan. Jenis penelitian ini Deskriptif-kualitatif. Teknik analisanya adalah Teknik Analisis Taksonomi (TAT). Domain yang digunakan adalah Stimulus dan Respon, dengan Taksonominya Perilaku Dai yang mempengaruhi secara tidak langsung dan langsung (Domain Stimulus) kemudian Respon positif dan negatif. Hasil penelitian ini bahwa stimulus yang mempengaruhi secara tidak langsung yaitu:, membuka acara, menyapa yang punya hajat, dan menutup acara. Perilaku yang mempengaruhi secara langsung terdiri dari: Pemberian materi, menjelaskan, menegaskan kembali, menjawab pertanyaan sendiri, bercerita, mengambil implikasi cerita, menceritakan pengalaman pribadi, membacakan dan menerjemahkan serta menjelaskan maksud dan mengambil intisari serta kesimpulan dalil, memberi contoh, dan aplikasi. Sedangkan respon terdiri: Respon Positif: nyeletuk, tertawa, tersenyum, menjawab pertanyaan, menjawab salam, menjawab amin, dan melanjutkan penggalan kata. Respon negatifnya perilaku diam. Kata kunci : Flanders Interaction Analysis Categories (FIAC), Teknik Analisis Taksonomi (TAT), Stimulus, Respon, Domain.

PENGEMBANGAN TEKNIK ANALISA INTERAKSI SISTEM FLANDERS (FLANDERS INTERACTION ANALYSIS CATEGORIES) DALAM KEGIATAN CERAMAH AGAMA

Nurul Hidayati — 2021-04-09

PENGEMBANGAN TEKNIK ANALISA INTERAKSI SISTEM FLANDERS (FLANDERS INTERACTION ANALYSIS CATEGORIES) DALAM KEGIATAN CERAMAH AGAMA

Nurul Hidayati — 2021-04-09

PERAN MEDIA SOSIAL TWITTER DALAM MEMBENTUK GERAKAN SOSIAL #MELAWAN ASAP DI RIAU

Intan Mulyana — 2021-04-09

Penelitian ini mengkaji tentang kekuatan media baru yaitu media sosial Twitter yang mampu membentuk gerakan sosial, dalam hal ini adalah menyuarakan penderitaan masyarakat Riau terhadap kabut Asap yang terjadi secara terus menerus setiap tahunnya.Latar belakang dari penelitian ini adalah reaksi dari kabut asap di Riau yang menimbulkan rasa kekecewaan terhadap pemerintah dan bentuk dari rasa empati dengan terbentuknya #MelawanAsap Tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan mendeskripsikan Twitter sebagai media sosial dalam menyuarakan penderitaan masyrakat Riau akibat bencana kabut asap di Riau dalam membentuk gerakan sosial #Melawanasap. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian Deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa #MelawanAsap merupakan salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan kekecewaan dan menyuarakan penderitaan masyarakat terhadap kabut asap di Riau. Sehingga terjadinya tindak lanjut yang berawal dari gerakan #MelawanAsap. Hal ini menunjukkan bahwa Twitter berperan dan memiliki kekuatan besar dalam membentuk gerakan sosial. Kata Kunci : Media Sosial, Twitter, Gerakan Sosial, #Melawan Asap

KERJA SAMA JEPANG DAN FILIPINA DALAM BIDANG TENAGA KERJA SEBAGAI INDIKATOR PEMBANGUNAN

Denada Faraswacyen L. Gaol, M.Si. — 2021-04-09

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama Jepang dan Filipina dalam bidang tenaga kerja sebagai indikator pembangunan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan produktivitas perekonomian akibat merosotnya jumlah penduduk Jepang dalam sepuluh tahun terakhir. Sedangkan Filipina menghadapi masalah pengangguran dan jumlah penduduk usia kerja yang sangat besar akibat bonus demografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Hasil penelitian adalah Pemerintah Jepang dan Filipina menjalin kerja sama bilateral tingkat kolaborasi dalam bidang tenaga kerja. Jepang menerima pekerja migran Filipina (Overseas Filipino Workers/OFW) berdasarkan pertimbangan kompetensi OFW yang mampu menopang industry manufaktur dan jasa melalui tingkat pengetahuan dan keahlian, sertifikasi keahlian, kesadaran hukum akan hak dan kewajiban sebagai pekerja migran, pengetahuan bahasa asing, latar belakang historis, dan kedekatan geografis. Filipina memiliki Philippines Overseas Employment Administration (POEA) yang membuat program pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja, memiliki UU Tenaga Kerja Migran yang disebut Republic Act yang berisi pemerintah wajib menyediakan 100 juta peso untuk bantuan hukum/membayar pengacara. Republic Act juga mengamanatkan pembuatan Resource Centre di negara yang banyak tenaga kerja Filipina. Upaya serius Pemerintah Filipina menghasilkan remitansi dari OFW sebesar 10% dari total devisa dan mampu menopang pembangunan ekonomi dan sosial. Kata kunci: kerja sama bilateral, tenaga kerja, pembangunan

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA GORONTALO

Asna Aneta — 2021-04-09

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Gorontalo.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan observasi langsung danwawancara yang difokuskan pada kualitas pelayanan publik dan faktor-faktor pendukung dan penghambat kualitas pelayanan publik di SAMSAT Kota Gorontalo. Penelitian dilakukan di Kantor SAMSAT Kota Gorontalo pada bulan Maret sampai dengan Mei 2017. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan publik di SAMSAT Kota Gorontalo saat ini belum maksimal. Hal ini ditunjukan oleh : 1). Waktu penyelesaian pelayanan yang masih cukup lama, 2). Prosedur pelayanan yang kurang tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat dan 3). Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai syarat-syarat pengurusan administrasi di SAMSAT Kota Gorontalo. Faktor pendukung kualitas pelayanan publik di SAMSAT Kota Gorontalo yaitu1). Aksesbilitas yang mudah dijangkau oleh penerima layanan, 2).Kesesuaian biaya biaya yang dibayarkan masyarakatdengan tarif yang berlaku dalam perundang-undangan. Faktor penghambat kualitas pelayanan di SAMSAT Kota Gorontalo adalah1). Alokasi anggaran yang minim dari pemerintah daerah bagi SAMSAT Kota Gorontalo, 2). Sarana dan prasarana yang belum memadai, 2). Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum mencukupi, 3) Kurangnya dukungan teknologi informasi. Kata Kunci : Pelayanan publik, SAMSAT, kota Gorontalo

MANAJEMEN KRISIS GOVERNMENT RELATIONS PT. PERTAMINA EP ASSET 4 FIELD CEPU PADA KASUS KURANGNYA PEMAHAMAN PEMERINTAH TERHADAP INDUSTRI HULU MIGAS

Diah Safitri Ningrum — 2021-04-09

This research is trying to analyze about strategy of PT. Pertamina EP Asset 4 Field Cepu to build mutual understand about upstream oil and gas industry with the government of Blora City. The purpose of this research is want to understand how the government relations through the several problem and how the government understand of these ways. By using the constructivist approach, the writer try to make an analysis of information respondents. From the result, we can understand that government relations have a crisis plan to face that crisis. They have to do some action to identify, mapping, analyze crisis with answer the questions of 5W+1H. Keyword : Crisis Management, Government Relations

FENOMENA TRIAL BY THE MOB (PENGADILAN MASSA) DALAM KASUS BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM

Gerald Theodorus L. Toruan, S.H.,M.H — 2021-04-09

Pengadilan massa adalah suatu pengadilan yang terbentuk di tengah banyak orang yang berkumpul untuk tujuan tertentu. Dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) yang terkenal dengan kasus penistaan agama banyak sekali massa yang menginginkan AHOK untuk segera ditahan atau dipenjara padahal proses persidangan masih berjalan hingga saat ini. Proses persidangan belum sampai pada tahapan pembacaan putusan dan massa sudah langsung mengecap bahwa AHOK bersalah sebagai penista agama. Dilihat dari kacamata hukum bahwa tindakan massa ini sudah menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum di Indonesia mengedepankan asas praduga tak bersalah yang harus ditaati oleh semua warga negara Indonesia. Tidak ada yang boleh menghakimi ataupun mengecap seseorang bersalah sebelum hakim di pengadilan yang memutuskan. Pada kasus AHOK ini banyak pihak-pihak yang menginginkan AHOK untuk segera dipenjara sebelum hakim memutuskan bersalah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa :”setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data secara library research. Analisis menggunakan analisis normatif yuridis dengan sumber peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kata kunci : Pengadilan massa, Kasus Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) dan Aspek hukum

PERSEPSI AKADEMISI MENGENAI PENGANGURAN TERBUKA2016 DI JAWA BARAT SERTA KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENANGGULANGINYA

Hamirul hmirul — 2021-04-09

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berita yang isinya menyatakan bahwa Pengganguran Terbuka di Jawa Barat meningkat dari 2015 yakni 8,72 persen menjadi 2016 8,89 persen dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi akademi mengenai terjadinya peningkatan Pengangguran Terbuka dan Kebijakan apa saja yang dapat menanggulanginya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode penggambilan data FGD yang meliputi 11 orang ordinary informan dan 1 orang key informan.Kesimpulan dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab pengganguran terbuka adalah : Pengganguran disebabkan oleh industri yang padat modal bukan padat karya, Banyak tenaga kerja yang memilih dalam bekerja dan meminta gaji yang besar, Adanya investasi, namun tidak adanya lapangan kerja baru dan maraknya tenaga kerja dari cina mengganti karyawan lokal, Dulu konsentrasi Jabar kearah Industri, namun sekarang ke perdagangan. Mahalnya biaya tenaga kerja sehingga banyak pabrik yang tutup, Kurangnya Skill yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Sedangkan cara mengatasi pengganguran terbuka adalah: Dengan memberdayakan masyarakat desa, Menciptakan lapangan kerja, Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pelatihan (skill) yang dibutuhkan pasar kerja, Mewajibkan pemodal untuk lebih mengutamakan kebijakan padat karya ketimbang padat modal, Mendistribusikan sumber daya yang secara adil untuk setiap daerah, Memberikan pelatihan kewirausahaan kepada mahasiswa serta link mengenai dana dan pemasaran. Keyword: Persepsi Akademisi, Pengganguran, Jawa Barat 2016.

INTERRELASI PEMERINTAHAN DESA DENGAN INSTITUSI ADAT DI MAIWA KABUPATEN ENREKANG

Syamsul Bahri — 2021-04-09

Sejarah masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan adanya institusi adat dengan sistem pemerintahan lokal yang telah berlangsung lama.Mereka menamakannya pemerintahan Appa’ Alliri(empat orang penyelenggara pemerintahan). Sistem ini menempatkan Appa’ Alliri sebagai pelaksana semua kegiatan kemasyarakatan sekaligus sebagai pengambil keputusan adat tertinggi di masyarakat Maiwa. Masuknya birokrasi modern di Maiwa, menimbulkan pergeseran. Pergeseran tersebut adalahinstitusi adat Appa’ Alliri terfokus pada penyelenggaraan ritual adat sedangkan pemerintahan desa terfokus pada pembangunan sarana/prasarana. Dalam konteks uraian di atas, tulisan ini mengungkapkan proses interrelasi antara institusi adat dengan pemerintah desa. Karenaitu, dilakukan wawancara kepada anggota Appa’ Alliri, kepala desa, tokoh dan masyarakat Maiwa dalam proses pengambilan keputusan di antara mereka sebagai bentuk kerjasama yang saling mendukung (interrelasi). Studi dokumentasi dan observasi juga merupakan kegiatan penguat penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis dengan Model Interaktif yang melahirkan interpretasi peneliti. Berdasarkan analisis terhadap data, maka hasil penelitian diperoleh hal-hal sebagai berikut: (1) pengambilan keputusan dilakukan melalui Tudang Sipulung (Appa’ Alliri,warga dan kepala desa). (2) pelaksanaan keputusan didukung oleh adat (Appa Alliri) dan legitimasi formal (kepala desa). (3) institusi adat bertanggungjawab pada aspek ritual adat, kepala desa bertanggungjawab pada dukungan sarana/prasarana. Kata Kunci: interrelasi, Appa’ Alliri, kepala desa, tudang sipulung, adat, legitimasi formal.

KAJIAN PENOLOGI TERHADAP POLA PENGHUKUMAN YANG DILAKUKAN OLEH BIDANG PROPAM POLDA METRO JAYA DALAM MENANGANI PENYIMPANGAN POLISI

Nuri Andrian — 2021-04-09

Polisi sebagai sebuah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban(dalam masyarakat), dengan menegakan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Penghukuman (Penologi) adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman/pemidanaan serta system atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang dalam menjalani hukuman (narapidana). George B Volt menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti.Artinya teori bukan saja sesuatu yang penting tetapi lebih dari itu karena di sangat dibutuhkan dalam rangka mencari jawaban akademis.Teori Tujuan pemidanaan dalam leteratur disebutkan berbeda-beda namun secara subtansi sama.Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang mampu memberikan deskripsi secara detail dan analisa mengenai kualitas atau isi dari suatu pengalaman manusia. Hal ini membuat penelitian kualitatif mampu menggambarkan suatu kehidupan dari sisi yang berbeda berdasarkan sudut pandang dari setiap orang yang mengamatinya. Penelitian kualitatif ini merupakan bentuk penelitian yang secara aktif melibatkan peneliti untuk mengumpulkan dan menggunakan data-data empiris dengan berbagai cara dan metode. Kata Kunci :Polisi, Bid.Propam, Penologi, dan Kualitatif

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RINTISAN MODEL DESA BERDIKARI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN BLORA

ADI PURWANTO — 2021-04-09

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang multidimensi, oleh karena itu memerlukan penangananyang komprehensip. Gubernur Jawa Tengah memberikan prioritas penanganan yang tinggi terhadap masalah pengurangan kemiskinan, sesuai dengan RPJMD Jawa Tengah tahun 2013-1018. Pada Maret 2014 jumlahpenduduk miskin mencapai 4,836 juta jiwa (14,46%) dengandistribusi di perdesaan sebanyak 2,891 juta jiwa (59,78%)dan di perkotaan sebanyak 1,945 juta jiwa (40,22%).Mengingat jumlah penduduk miskin di perdesaanlebih banyak dibanding perkotaan, oleh sebab itu penanggulangan kemiskinandi perdesaan perlumendapatkan perhatian dan penanganan yang lebihkonseptual, sistematis serta berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 11 tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Rintisan Model Desa Berdikari Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 20015, maka untuk menanggulangi kemiskinan di Perdesaan Blora telah ditunjuk desa:Temulus, Sumberejo dan Pilang Kecamatan Randublatung sebagai Rintisan Model Desa Berdikari. Jenis Kegiatan yang dipilih untuk menanggulangi kemiskinan adalah peternakan kambing, pembuatan paving dan batik printing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Rintisan Model Desa Berdikari. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn, Hasil penelitian ini adalah, bahwa implementasi kebijakan dari program Rintisan Model Desa Berdikari dapat berjalan dengan baik, meski perlu penyempurnaan dari segi regulasi, implementasi, koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan sinergitas program antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora. Keyword: Kemiskinan, Desa Berdikari, sinergitas, deskriptif-kualitatif

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RINTISAN MODEL DESA BERDIKARI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN BLORA

ADI PURWANTO — 2021-04-09

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RINTISAN MODEL DESA BERDIKARI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN BLORA

ADI PURWANTO — 2021-04-09

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RINTISAN MODEL DESA BERDIKARI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN BLORA

ADI PURWANTO — 2021-04-09

KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYAMBUT DANA DESA

Elis Teti Rusmiati — 2021-04-09

Tahun 2015 ini merupakan tahun pertama kalinya pemerintah desa menerima kucuran Dana Desa yang jumlahnya sekitar 1,4 miliar untuk satu desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun apakah dengan kondisi desa yang ada sekarang mampu mengelola Dana Desa ini dengan baik? Satu tema penting adalah mengkaji seberapa baik seluruh komponen terkait dipersiapkan guna menjamin pencapaian tujuan. Studi yang dilakukan selama ini terkait kesiapan pemerintah daerah tidak dilakukan secara komprehensif dan mendalam, sehingga target pencapaian tujuan menjadi terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta kesiapan pemerintah desa yang ruang lingkupnya:(1) memotret data lapangan mengenai kondisi kesiapan desa saat ini di beberapa pemerintah desa yang dijadikan kasus; (2) membuat identifikasi masalah mengenai kesiapan pemerintah desa dari segi kesiapan aparatur dan kualitas perencanaan desa; (3) merumuskan rekomendasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan guna menjamin lebih baiknya kondisi ke depan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Mei 2015-Mei 2016 di Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber dan Desa Bayah Barat kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Kesimpulan dari penelitian ini ialah: Kesiapan SDM aparatur pemerintah desa belum memadai sehingga kesulitan dalam membuat pengajuan, pengelolaan dan pelaporan anggaran serta menyusun RKPDes. Kata Kunci: Kesiapan Desa, Dana Desa, Aparatur Pemerintah Desa, Perencanaan Desa

OPTIMALISASI KARAKTERISTIK LEMBAGA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIJINAN PERIKANAN TANGKAP (SIPI) DI JAWA TENGAH

Dr. Kismartini, MSi Dr. Kismartini, MSi — 2021-04-09

Tujuan penelitian ini untuk menganalisisoptimalisasi karakteristik lembaga dalam implementasi kebijakan pelayananperijinanperikanantangkap di Jawa Tengah.Pelayanan perijinan perikanan tangkap selama ini banyak dikeluhkan pengusaha perikanan dan nelayan. Dinas Kelautan dan Perikanan serta Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) yang mempunyai karakteristik berbeda, telah berupaya menemukan strategi yang sesuai agar implementasi kebijakan pelaksanaan sesuai harapan dari sasaran kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan jelas terhadap suatu keadaan. Ditemukan bahwa optimaslisasi karakteristik baik DKP dan PTSP telah menerapkan beberapa strategi penyelesaian masalah akan tetapi belum cukup memuaskan dalam implementasi kebijakan pelayanan perizinan perikanan tangkap.

MEMETAKAN TIPOLOGI PEMILIH DKI DALAM PILKADA 2017

Lely Arrianie — 2021-04-09

Pilkada 2017 telah digelar, yang menarik pada pilkada serentak tahap dua tersebut adalah bahwa DKI Jakarta menjadi salah satu peserta Pilkada paling banyak disorot media baik lokal, nasional maupun internasional, tidak heran, karena DKI Jakarta menjadi baromoter pemerintahan dari seluruh pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.. Perebutan kekuaasaan kepemimpinan di DKI juga menjadi wacana publik yang terus menjadi kajian menarik untuk dilihat dari sudut manapun. Baik bagi para bakal calon yang maju bertarung, tim kampanye , isu dan propaganda politik yang dimainkan oleh para pendukung, maupun oleh para pengelola medis. Pertarungan akhirnya dimenangkan oleh pasangan Anies dan Sandy. Bagaimana tipologi pemilih DKI yang terpetakan dalam Pilkada itu, pertanyaan menarik yang perlu dalam tulisan ini. Kata kunci : Pilkada DKI, Tipologi Pemilih dan Propanda dalam kampanye.

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ICT DI DESA UBUNG KAJA, DENPASAR BALI

Nyoman Diah Utari Dewi — 2021-04-09

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Desa Ubung Kaja di Denpasar Bali dalam memanfaatkan ICT (Information, Communication, Technology) atau TIK (Teknologi, Informasi, Komunikasi) untuk diserminasi informasi atau menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan di desa tersebut. Salah satu cara transformasi birokrasi dalam pelayanan publik adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam pelayanan publik. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan pendekatan wawancara untuk mengetahui bagaimana kinerja aparat desa di dalam menggunakan ICT dan studi dokumentasi dari sosial media untuk membandingkan diserminasi informasi dari beberapa desa yang ada di Denpasar Bali. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Ubung Kaja telah berhasil mengimplementasikan e-governance dengan merekonstruksi sistem ICT di Desa Ubung Kaja, membuat sinergi antar Banjar yang komunikatif, dan bisa menjadi contoh untuk desa lainnya di Denpasar pada khususnya dan Bali pada umumnya. Kata kunci: ICT, Media Sosial, Pelayanan Publik

ANALISIS ETNOGRAFI KOMUNIKASI DALAM TRADISI MAKKOBAR PADA UPACARA PERKAWINAN ADAT PADANGLAWAS UTARA

Rahmanita Ginting — 2021-04-09

Tujuan penelitian ini menganalisis Situasi Komunikatif, Peristiwa Komunikatif, Tindak Komunikatif pada tradisi makkobar dalam Upacara Perkawinan Adat Padanglawas Utara. Makkobar merupakan proses komunikasi yang mengawali kegiatan adat (horja) subetnis Batak Angkola di Padanglawas Utara. Pada makkobar (sidang adat) melibatkan unsur kekerabatan Dalihan na tolu (Suhut dan Kahanggi, Anak boru, Mora), Raja-raja, Natobang–Natoras, hatobangon, dan Orang Kaya. Metode yang digunakan adalah Etnografi Komunikasi dengan Teori Interaksi Simbolik. Hasil Penelitian Aktivitas komunikasi yang berlangsung pada makkobar meliputi dua situasi komunikatif, yaitu makkobar indahan tukkus panuturi yang berlangsung di dalam ruangan rumah, dan makkobar maralok-alok yang diselenggarakan di luar ruangan Galanggang siriaon (gelanggang sukacita). Peristiwa komunikatif yang terjadi sesuai dengan perbedaan settingnya. Makkobar indahan tukkus panuturi adalah percakapan bersifat tertutup. Makkobar maralok-alok merupakan percakapan bersifat terbuka. Tindak komunikatif umumnya berupa pernyataan, pujian, permohonan, nasehat, perintah, dan doa. Nilai kearifan lokal komunikasi seperti komunikasi efektif, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah terkandung dalam makkobar. Kata kunci: makkobar, interaksi, kearifan lokal, etnografi komunikasi

PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL DI MALANG RAYA

Sugeng Winarno — 2021-04-09

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pemetaan dan pengembangan kesenian tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu). Melalui kesenian tradisional bisa menjadi media komunikasi yang digunakan masyarakat dalam menyampaikan berbagai pesan yang mengandung nilai, norma, aturanaturan, termasuk pesan pembangunan yang berasal dari pemerintah. Melalui kesenian tradisional, di samping untuk hiburan, pendidikan, memberi informasi, melakukan kontrol, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memecahkan persoalan masyarakat dengan cara mereka sendiri (kearifan lokal). Karena itu menjaga eksistensi kesenian tradisional menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, yang memfokuskan pengumpulan data terkait dengan pemetaan dan pengembangan kesenian tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Malang Raya. Data dikumpulkan melalui, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Haberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemetaan dan pengembangan kesenian tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Malang Raya adalah dengan membagikan kartu nomor induk seniman, monitoring ke sanggar seni, mengadakan festival rutin kesenian tradisional seperti Kuda Lumping, Tari Baskalan, Tari Topeng, Bantengan, dan beberapa kesenian tradisional yang lain. Hal lain yang dikembangkan adalah dilakukan pembinaan rutin dan diberikan sarana prasarana latihan dan gedung pertunjukkan. Kata Kunci: Pemetaan, Pengembangan, Kesenian Tradisional, Malang Raya.

PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL DI MALANG RAYA

Sugeng Winarno — 2021-04-09

STRATEGI KOMUNIKASI PRODUK (Studi kasus strategi komunikasi produk smartphone merek Sonyyang mengalami fase decline)

Afifatur Rohimah — 2021-04-09

Product is a result that must be published and able to answer the needs of the community, therefore it is very important to indicate how the process for the product to the hands of consumers as expected by the manufacturer. One of the key is the communication strategy applied must be in accordance with the stages of product life cycle (product life cycle), communication strategy that failed to cause fatal things. This research tries to answer how the appropriate communication strategy of product especially at product that experiencing of decline phase. With the aim of the research can know and understand the right strategy for products that experience decline phase (decline), especially in marketing communication perspective. The research method used is qualitative case study. The result of the research is one of the appropriate communication strategy to save the product entering the decline phase is A-TR theory (Awareness, Trial, Reinforcement), Awareness of focus which must be chosen is to create advertisement with the aim of emphasizing on awakening public awareness. The trial is expected to maximize awareness process. Reinforcement stage (reinforcement) producers only as a measuring tool for the success of the strategy that is prepared. With the use of A-TR product communication strategy (Awareness, Trial, Reinforcement) is expected to rescue products that begin decline phase, so have the courage to enter the market and show its existence back in the market. Keywords: product communication strategy, advertising theory, product life cycle

DEMOKRATISASI DI INDONESIA : PERGESERAN PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM KELOMPOK SOSIAL PEDESAAN ( DESA JAMBANGAN ) DI KABUPATEN NGAWI

Arif Darmawan — 2021-04-09

Penelitian ini lebih memusatkan perhatian terhadap adanya otomi daerah tahun 1999 yang sudah lebih dari 17 tahun , Perhatian tehadap pergeseran peran tokoh masyarakat di pedesaan khusnya di desa jambangan hal ini merupakan esensi dari demokratisasi. Metode yang digunakan lebih menekankan pada diskriptip kualitatif dengan mengacu pada datan dokumenyang di elaborasai dengan proses wawancara terbuka Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada seluruh bagian dapat ditegaskan bahwa Pada pergeseran peranan tokoh kelompok soisal di pedesaan Ngawi ditemukan adanya tata nilai yang konsisten/ajeg dan terbuka yang dapat menjamin sirkulasi. Tata nilai yang konsisten dan terbuka tersebut berdasarkan atas pemilikan seseorang terhadap : a) Kemampuan individu terhadap teknologi dan informasi b) Kemampuan ekonomi yang tidak selalu bersumber dari tanah pertanian yang dikelola secara tradisional, tetapi juga bersumber pada pekerjaan diluar tanah pertanian . c) Pendidikan umum yang relatif tinggi dari masyarakat sekitarnya d) Moral dan norma yang didasarkan atas agama/ kepercayaan dan budaya. setempat Adanya keajegan tata nilai dan sah dalam masyarakat serta terbuka untuk setiap orang dalam rekuitmen pemimpin sosial masyarakat akan menjamin terjadinya pola sirkulasi Pemimpin. Sekalipun pola ini berjalan lambat tetapi sangat kondusif dalam proses menuju sistem politik yang domokratis\ Kata Kunci : Demoktatisasi – Pergeseran Peran – Munculnya Tokoh Masyarakat

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN TABALONGKALIMANTAN SELATAN

Erwan Erwan — 2021-04-09

MEMANDANG KONFLIK PERTAMINA VI BALONGAN MELALUI CONTENTIOUS POLITICS: REPERTOAR WARGA BALONGAN SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK

Beta Puspitaning Ayodya, S.Sos, M.A, — 2021-04-09

Konflik yang terjadi di Desa Majakerta merupakan ketegangan yang sifatnya merata dan dinamis karena dipengaruhi oleh intrik kepentingan masing-masing kelompok. Baik itu antar masyarakat, antara masyarakat dengan tokoh masyarakat, antara tokoh masyarakat dengan pemerintah, dengan pihak PT Pertamina VI Balongan, maupun antar pemerintah itu sendiri. Penyebab adanya konflik tersebut adalah adanya pendistribusian bantuan maupun program yang tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat. Disitulah muncul peluang yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mencari keuntungan. Memandang konflik yang terjadi di Balongan melalui Contentious Politics dapat dilihat ketika terdapat peluang yang diperebutkan banyak pihak, yaitu berupa dana bantuan CSR yang akan dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari PT Pertamina VI Balongan. Perebutan peluang tersebut oleh berbagai pihak, baik itu masyarakat, tokoh masyarakat, Pemdes dan Pemkab membuat konflik yang terjadi semakin bertambah kompleks. Perguliran wacana dan isu yang berkembang dalam masyarakat pun membuat ekskalasi konflik semakin membesar, dan dimanfaatkan beberapa oknum untuk memobilisasi massa sehingga terjadi pergerakan. Konflik yang terjadi tersebut dilihat melalui teori Contentius Politics dengan menggunakan repertoar untuk melihat bagaimana fenomena yang terjadi di Desa Majakerta. Melalui repertoar tersebut bisa terlihat bahwa ekskalasi konflik di Desa Majakerta semakin membesar, yang terlihat dari perseteruan yang terkoordinasi meningkat, yang mengakibatkan perseteruan yang melibatkan aktor-aktor yang lebih luas dan yang menjembatani klaim-klaim mereka dengan identitas-identitas mereka. Kata Kunci: Konflik, Balongan, Contentious Politics, Repertoar

SOCIAL SPACE OF MODERN AND TRADITIONAL MARKET: A Phenomenological Study In Kendary City

Peribadi Peribadi — 2021-04-09

MEMBONGKAR KONSTRUKSI PEREMPUAN DALAM IKLAN SUSU PELANGSING WRP BODY SHAPE

Fitri Norhabiba — 2021-04-09

Iklan pelangsing menciptakan konstruksi baru bagi wanita yakni tubuh sempurna.Maraknya produk-produk kecantikan semakin memperkokoh kedudukan laki-laki. Pandangan bahwa cantik adalah untuk memuaskan lelaki. Beragamnya produk semakin tidak membantu wanita menjadi dirinya sendiri. Produk-produk tersebut justru ingin menyeragamkan wanita. Pandangan mengenai perempuan cantik tak lepas dari kriteria sempurna: tubuh langsing, tinggi semampai, berisi, dan cantik. Laki-laki sebagai subyek yang harus menang. Iklan WRP menunjukkan bahwa konstruksi atas tubuh perempuan merupakan cara untuk menyeragamkan perempuan. Produk kosmetik terus digencarkan untuk membuat wanita cantik seperti apa yang ingin disampaikan dan membuat wanita tidak ada pilihan lagi. Perempuan bukan lagi dipandang sebagai perempuan, tapi disamakan dalam sebuah konstruksi. Iklan WRP secara tidak langsung telah melakukan upaya mendisiplinkan bagian tubuh perempuan. Iklan berusaha mendikte apa yang seharusnya dikonsumsi masyarakat dengan menumbuhkan wants dan need perempuan. Agar perempuan tunduk pada nilai-nilai yang ada. Padahal realitas yang ditawarkan adalah semu. Keyword: iklan susu pelangsing, konstruksi, patriarki

MEMBONGKAR KONSTRUKSI PEREMPUAN DALAM IKLAN SUSU PELANGSING WRP BODY SHAPE

Fitri Norhabiba — 2021-04-09

MEMBONGKAR KONSTRUKSI PEREMPUAN DALAM IKLAN SUSU PELANGSING WRP BODY SHAPE

Fitri Norhabiba — 2021-04-09

KEWIRAUSAHAAN DAN KEBIJAKAN NEGARA (Studi Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaku UKM di Provinsi Kalimantan Selatan

M. Sayuti Enggok — 2021-04-09

PEMBERDAYAAN PETANI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN (Studi tentang Program Gabungan Kelompok Tani di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Gresik)

Ertien Rining Nawangsari — 2021-04-09

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, ketahanan pangan

IMPLEMENTASI HUMAN RELATION PIMPINAN PASCA PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DI ORGANISASI (Human Relations Kepala Sekolah Pasca Pergantian Kepala Sekolah di SMP Negeri 48 Surabaya)

Mohammad Insan Romadhan, S.I.Kom., M.Med — 2021-04-09

Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi human relations yang dilakukan oleh pimpinan pasca pergantian kepemimpinan di dalam organisasi. Penelitian ini dilakukan karena organisasi terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sedangkan ketika terjadinya perubahan dalam hal ini pergantian pimpinan, hal tersebut akan berpengaruh kepada bagian-bagian organisasi lainnya, antara lain ketidakpastian informasi pada anggotaanggota organisasi, sehingga human relationspimpinan yang baru menjadi penting dalam mengelola situasi di sekolah terkait dengan perubahan organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif, metode penelitiannya menggunakan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dimana data yang didapat nantinya pengujian keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber. Hasil dan temuan dari penelitian ini adalah implementasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam menghadapi perubahan organisasi yang dilihat dari empat unsur, yaitu konten komunikasi, arah komunikasi, saluran komunikasi dan gaya komunikasi. Hasil dan temuan menunjukkan bahwa implementasi human relations yang dilakukan oleh pimpinan cukup berhasil sehingga dapat menekan dan menghilangkan ketidakpastian informasi yang terjadi akibat dari perubahan kepemimpinan di organisasi, hal tersebut ditandai dengan lancarnya proses pergantian yang terjadi ketika pergantian kepala sekolah. Kata kunci : Human Relations, Konten Komunikasi, Arah Komunikasi, Saluran Komunikasi, Gaya Komunikasi, Proses Perubahan Organisasi

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI ISLAM PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA

Siti Nurhasanah — 2021-04-09

FENOMENOLOGI KOMUNIKASI ANAK JALANAN TELAAH GAYA PENYESUAIAN DIRI DALAM LINGKUNGAN ORANG DEWASA PADA ANAK JALANAN DI KOTA CIREBON

Atwar Bajari — 2021-04-09

Kata kunci: Fenomenologi, Anak jalanan, Gaya Komunikasi, Interaksi Simbolik, Tafsir Sosial.

PENATAAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Yusuf Hariyoko — 2021-04-09

Penataan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan konsekuensi dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan desentralisasi. Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya.Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat termenuhi secara optimal. Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sampang dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah.Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kecamatan. Pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di Kabupaten Sampang terdapat 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 14 Kecamatan. Nomenklatur organisasi perangkat daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang yang dilaksanakan.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi naratif. Kajian perubahan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Sampang. Selain itu, studi literatur dan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kelembagaan perangkat daerah. Dengan adanya penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sampang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jumlah Organisasi Perangkat Daerah menjadi 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 14 Kecamatan. PENATAAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG 1296 Kata Kunci: Penataan Kelembagaan, Otonomi Organisasi

MEMBEDAH STRATEGI PROGRAM TAYANGAN INDIA DALAM INDUSTRI TELEVISI INDONESIA 2014-2017 MELALUI STUDI KASUS

Melisa Indriana Putri — 2021-04-09

Kata Kunci: Industri Televisi Indonesia, Komodifikasi Artis Asing, Studi Kasus, Tayangan India.

PEMASARAN PRODUK OLAHAN IKAN LAUT UKM KENJERAN SURABAYA BERBASIS MARKETING MIX SYARIAH

Siti Maro’ah — 2021-04-09

Keunggulan pemasaran dapat dicapai dengan memperhatikan 7 (tujuh) variabel “Marketing Mix” yang terdiri dari Product, Price, Place (distibution), Promotion, People, Process, dan Physical Evidence. Mengingat 87,18% penduduk Indonesia memeluk agama Islam (Shaw, 2006) maka sangat relevan bila diterapkan model Marketing Mix Syariah. Melalui Marketing Mix Syariah seluruh proses, baik proses penciptaan, penawaran maupun perubahan nilai (value), tidak boleh bertentangan dengan akad dan prinsip muamalah yang Islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk olahan ikan laut UKM Kenjeran Surabaya tergantung dari hasil tangkapan nelayan baik secara kuantitas maupun kualitas. Penetapan harga sesuai dengan kesepakatan antara penjual-pembeli, dan tidak ada unsur riba. Distribusi pemasaran produk dipasarkan di daerah sekitar dan melayani pesanan. Promosi dilaksanakan melalui pameran ketika di kelurahan atau di lingkungan RT/RW menyelenggarakan hajatan. Layanan pemasaran sewajarnya, disertai salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Proses pemasaran secara konvensional belum memperhatikan kemasan produk yang menarik dan merek (brand) yang dapat dikenal masyarakat lebih luas. Bukti fisik pemasaran masih digunakan pencatatan sederhana dan seadanya. Kata kunci: UKM, Pemasaran Produk, Marketing Mix Syariah

PEMBENTUKAN CITRA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) MELALUI REVITALISASI STASIUN KERETA API (Studi Kasus Revitalisasi Stasiun Besar Yogyakarta)

Doddy Wihardi — 2021-04-09

Kata kunci : humas, citra, PT Kereta Api Indonesia (Persero), revitalisasi, stasiun

ANALISIS FORMULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2021

Muhammad Zuhdi — 2021-04-09

The election and inauguration of the regional head and deputy The head of the region then attaches the obligation to prepare the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Sidoarjo Regency in 2016-2021 as a development guideline for 5 (five) years. RPJMD is a document of Regional Development Planning for a period of 5 (five) years. Based on the above description, the research formulation is to describe, analyze and interpret the process of preparing RPJMD, supporting and inhibiting factors and preparing the RPJMD drafting model. The research method used is qualitative method. The results of research, preparation RPJMD Sidoarjo district through a political approach, technocratic and participatory. Implementation has not been done well, there are still many shortcomings.Constraints include time discipline, job responsibilities, lack of quality of human resources, lack of understanding of the implementation of tasks in every implementation of RPJMD arrangement to the errors in the mechanism of determining the RPJMD. Supporting factors are available instruments for assessing the performance of an implementative program. Strong working motivation with systemic and scheduled work patterns. Data and information are sufficient, their Musrenbang, availability planning studies can be used as a line in the planning based economy. Data and information is adequate, the role of technocrats in the preparation. The National Development Paradigm is humanitybased development. Inhibiting factors have not been optimal synergy of regional planning and sectoral adequate. There is no agreement between the planning and controllers related to the values of humanity. Have not done a deep study. Proposal of SKPD programs and activities and community aspirations has not been accompanied by accurate analysis. Bappekabnj merely quotes old data, not yet optimal planning based on bureaucratic transformation. The RPJMD drafting / formulation model in the New Public Service paradigm, deliberative policy must therefore accommodate 3 (three) models of policy formulation, ie public choice model, system model and democratic model. The model was then given the name of an objective and participatory system model. Keywords: Policy formulation, RPJMD, Sidoarjo

ANALISIS FORMULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2021

Muhammad Zuhdi — 2021-04-09

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PROGRAM SIARAN DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA SUMATERA SELATAN

Nurmah Semil — 2021-04-09

Key Words : policy implementation, broadcast program, standard

ANALISIS FORMULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2021

Muhammad Zuhdi — 2021-04-09

DENTITAS KEBUDAYAAN DALAMPESAN IKLAN DI MEDIA ONLINE (Studi Deskriptif Kualitatif Iklan Kit Kat Versi Pendekar Golok Emas dan Kamentok Rider Di Youtube)

Oktaviana Purnamasari — 2021-04-09

Kata kunci: Identitas Kebudayaan, Iklan, Media Online, Youtube.

STRATEGI PEMBELAJARAN PAI PADA PESERTA DIDIK TUNA GRAHITA SD KELAS AWAL DI SDLB PEMBINA TINGKAT I CILANDAK LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

Rika Sa’diyah — 2021-04-09

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembelajaran PAI pada anak tuna rahita SD Kelas Awal di SDLB Pembina Tingkat I Cilandak Jakarta Selatan pada tahun pelajaran 2015/2016. Subyek penelitian adalah peserta didik tunagrahita SD Kelas Awal dengan kategori tunag rahita ringan (C) dan sedang (C1) yang berjumlah 42 anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengolahan dan analisis data meliputi reduksi, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Prosedur dilakukan dengan mengadakan reduksi, selanjutnya mengadakan display data yang didapat dari lapangan dan setelah mengadakan pengolahan dan pengamatan atas hasil dari penelitian, selanjutnya dilakukan penyimpulan dan diakhiri dengan verifikasi untuk mendapat validitas kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran PAI yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran telah terlaksana dengan cukup baik. Perencanaan pembelajaran (kurikulum) PAI mengacu kepada kurikulum SD umum dan belum dilakukan modifikasi, substitusi, ataupun omisi. Modifikasi kurikulum baru dilakukan atas inisiatif dan kreativitas guru. Pelaksanaan pembelajaran yang terkait dengan tujuan, materi, metode, media, dan asesmen perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak secara individual karena kemampuan peserta didik tidak dapat dipersamakan dan distandarisasikan. Evaluasi hasil pembelajaran baik yang terkait dengan prosedur, mekanisme, cara dan alat yang digunakan sama seperti yang dilakukan pada SD umum. Namun telah terjadi modifikasi pada bentuk soal, tidak diberlakukan ujian nasional (UN) melainkan ujian sekolah untuk evaluasi akhir program. Kata kunci: peserta didik tuna grahita, strategi pembelajaran

KAJIAN NETNOGRAFI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL FACEBOOK UNTUK KOMUNIKASI MENYUSUI

Wichitra Yasya — 2021-04-09

kunci: netnography, social media, development communication, breastfeeding

PERAN MEDIA SOSIAL TWITTER DALAM MEMBENTUK GERAKAN SOSIAL #MELAWAN ASAP DI RIAU

Intan Mulyana — 2021-04-09

Kata Kunci : Media Sosial, Twitter, Gerakan Sosial, #Melawan Asap

RISET OPINI PUBLIK DALAM INDUSTRI POLITIK DI INDONESIA: Kelembagaan, Publikasi, Peluang, dan Tantangan

Surokim Surokim — 2021-04-09

Keberadaan riset opini publik akan semakin populer seiring dengan penyelenggaraan pemilu langsung di Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal (daerah). Riset opini publik menjadi salah satu instrumen untuk membaca secara akurat aspirasi, harapan, kekecewaaan, dan dukungan publik dalam kontestasi politik. Riset opini publik juga bermanfaat untuk mengetahui aspirasi, evaluasi, dan kepuasan publik terkait berbagai macam isu politik yang berkembang di masyarakat. Hasil survei politik akan semakin dibutuhkan sebagai salah satu referensi bagi pemilih dan juga bagi kandidat yang akan, sedang, dan pasca mengikuti kontestasi pemilu. Kajian kritis ini fokus pada pembahasan tentang posisi lembaga survei politik sebagai korporasi industri baru di bidang politik yang meliputi eksistensi kelembagaan, profesionalisme publikasi, peluang, dan harapan dimasa kini dan mendatang. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga riset politik seringkali menghadapi problem independensi dan dilema etis. Agar marwah lembaga dan hasil riset terjaga maka lembaga survei perlu memperjelas status sebagai lembaga survei untuk konsultasi dan tim pemenangan atau sebagai lembaga survei untuk suplai informasi publik. Peluang lembaga survei untuk menjadi kontrol pemilu publik sangat diperlukan keberadaannya bagi demokrasi dan pemilu di Indonesia. Guna meningkatkan fungsi kontrol atas peran lembaga survei, maka RISET OPINI PUBLIK DALAM INDUSTRI POLITIK DI INDONESIA: Kelembagaan, Publikasi, Peluang, dan Tantangan 1380 lembaga survei harus profesional, transparan, dan meningkatkan tanggungjawab kepada publik. Selain itu lembaga survei politik juga menguatkan peran asosiasi untuk mengawasi kualitas survei opini publik agar senantiasa patuh kepada kode etik yang telah disepakati bersama. Kata Kunci: Riset Opini Publik, Lembaga Survei Politik, Independensi, Etika, Pemilu Langsung, Daerah, Indonesia

PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF – DELIBERATIF; UPAYA MENGEMBANGKAN KONSEP DAN STRATEGI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Istikomah, M.Hum Istikomah, M.Hum — 2021-04-09

Pendidikan Islam saat ini dibutuhkan eksistensinya di kehidupan masyarakat karena pengaruh globalisasi dan moderenisasi. Pendidikan Islam mampu menterjemahkan nilai-nilai normatif ke dalam kehidupan masyarakat sehingga pendidikan Islam hanya dipersepsikan mayoritas masyarakat Muslim sebagai pendidikan transenden atau pendidikan yang hanya sibuk memperkuat spiritual tanpa menyinggung permasalahan sosial. Makalah ini difokuskan pada dua masalah utama konsep pendidikan Islam di abad ke-21; siswa terlalu fokus pada keahlian teknis dan tidak siap bertransformasi menjadi profesional sejati yang melayani kepentingan publik; dan Pendidik menggunakan keahlian teknisnya untuk merencanakan teknis pembelajaran tanpa strategi perencanaan yang matang untuk menyiapkan siswa dalam bertransformasi menjadi profesional sejati, yang kelak nanti mereka menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk kepentingan publik. Kedua masalah tersebut berangkat dari asumsi rasionalitas pendekatan linier sebab-akibat sebagai cara terbaik untuk merencanakan kurikulum dan mengaplikasikannya pada pola pembelajaran siswa. Studi ini mengajukan sebuah konsep baru, yang mengintegrasikan teori pembelajaran transformatif Jack Mezirow dengan teori kurikulum deliberatif Joseph Schwab untuk memecahkan kebuntuan teknis/rasional pada operasional kurikulum dan pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam perlu transformatif. Karena itu perencanaan kurikulum harus dilakukan secara deliberatif. Pendekatan transformatif-deliberatif terhadap perencanaan kurikulum dapat diimplementasikan guna membantu pendidik dalam menggunakan pendekatan baru tersebut untuk proses kurikulum dan akselerasi perubahan yang dibutuhkan. Kata Kunci : Pendidikan Islam, Transformatif, Deliberatif, Kurikulum, Pembelajaran

KERJA SAMA JEPANG DAN FILIPINA DALAM BIDANG TENAGA KERJA SEBAGAI INDIKATOR PEMBANGUNAN

Denada Faraswacyen L. Gaol, M.Si. — 2021-04-09

Kata kunci: kerja sama bilateral, tenaga kerja, pembangunan

KEDUDUKAN MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH

Popon Srisusilawati — 2021-04-09

Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai alternatif bagi praktik perbankan konvensional. Kritik terhadap bank konvensional oleh konsep perbankan syariah, bukanlah menolak bentuk dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan dalam karakteristiknya yang lain, misalnya masih terdapatnya unsur riba, judi (maysir), ketidakpastian (gharar), dan bathil. Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan al-takyif al-fiqi, beberapa atau bahkan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad. Salah satunya adalah akad murabahah yang terjadi dalam aplikasi perbankan syariah mengandung beberapa akad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: keabsahan multi akad pada perbankan syariah, model serta ketentuan multiakad pada akad murabahah di perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua pendapat mengenai status keabsahan multi akad, pertama pendapat yang mengharamkan multi akad dan pendapat yang membolehkan multi akad. Pedapat yang kuat dan unggul menurut penulis adalah pendapat kedua yang membolehkan multi akad. Model serta pembiayaan murabahah pada perbankan syariah menggunakan beberapa akad, yaitu akad jual beli murabahah dan akad wakalah, posisi serta kedudukan akad wakalah dalam produk pembiayaan pada akad murabahah menjadi akad pelengkap yang terbebas dari larangan multi akad. Kata Kunci: Multi Akad, Perbankan Syariah, Murabahah

KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (Suatu Studi Tentang Pendidikan Tinggi Pada Akademi Angkatan Laut Surabaya)