PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH TERBITNYA PERMENKUMHAM NO 17 TAHUN 2018

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui proses pendaftaran CV di Indonesia; dan
Mengetahui keberadaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018  tentang Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata sebagai dasar hukum
pendaftaran CV. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach). Teknik analisis datanya menggunakan teknik
menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang
CV diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal  35  KUHD. Prosedur pendirian CV
tertuang pada  Pasal  16-35  KUHD. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No.24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan
nama Online Single Submission (OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham No. 17 Tahun
2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan
Perdata. Secara hierarki peraturan  perundang-undangan, kedudukan  KUHD  berada  di  atas
Permenkumham No.17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah
Permenkumham No.17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain
semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap
berlaku. Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan
Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka aturan yang  digunakan adalah aturan di dalam
KUHD karena secara hirarki peraturan perundang-perundangan posisi KUHD lebih tinggi.
Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun
2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.
Kata Kunci : Pendaftaran, CV, KUHD, Permenkumham