Penerapan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi di Kabupaten Madiun

  • Damajanti Sri Lestari
  • Alberta Esti Handayani

Abstract

Financial Reports are part of the manager's accountability report for an accounting
period that can be used as material to assess the work of cooperative management. The general
objective of auditing financial statements is to express an opinion on the fairness of financial
statements, in all material respects, in accordance with accounting principles that are generally
applicable in Indonesia. Fairness of financial statements is assessed based on assertions
contained in each element presented in the financial statements. The results of the research
conducted on 3 (three) Cooperatives in Madiun showed the following results: KPRI Sumber
Bahagia has provided a fair and complete financial report, even though there are several
account names and report formats that must be adjusted to SAK ETAP and Cooperative and
SME Ministerial Regulations No. 12 of 2015. KOPWAN Sekar Arum and KOPWAN Rindu
have not provided a fair and complete financial report, because they have never been audited
so that the preparation of financial reports must be adjusted to SAK ETAP and Cooperative
and SME Ministerial Regulation No. 12 of 2015. From the explanation above it can be
concluded that the understanding of the financial report audit at KPRI Sumber Bahagia is
good, while in KOPWAN Sekar Arum and KOPWAN Rindu need to be improved.
Keywords: Financial Report Audit, Accountability Report, SAK ETAP

Downloads

Download data is not yet available.

References

Undang – Undang RI No. 25 Tahun 1992,

tentang Perkoperasian

Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2003,

tentang Keuangan Negara

Undang – Undang RI No. 15 Tahun 2004,

tentang Pemeriksaan Pengelolaan

Penerapan Audit Laporan Keuangan Bagi Pengelola Koperasi

di Kabupaten Madiun

dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010

tentang Program Pembangunan

yang Yang Berkeadilan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995

tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam Oleh

Koperasi

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38

tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2009 s.d

Pemerintah Provinsi Jawa

Timur

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI

No 1/KEP/M.KUKM/I/2006

tentang Pedoman Pelaksanaan

Pendirian dan Perubahan Anggaran

Dasar Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan

UKM No.

/Per/M.KUKM/XI/2008, tentang

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi (Perubahan Keputusan

Menteri Koperasi PPK dan M

No.351/KEP/M/XII/1998).

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan

UKM No.

/Per/M.KUKM/XI/2008, tentang

Pedoman Penilaian Kesehatan

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit

Simpan Pinjam Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan

UKM No.

/Per/M.KUKM/XI/2008, tentang

Pedoman Pengawasan Koperasi

Simpan Pinjam dan Unit Simpan

Pinjam Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.

/PER/M.KUKM/XII/2011

tentang Pedoman Penyelenggaraan

Rapat Anggota Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.

/PER/M.KUKM/VII/2012

tentang Pedoman Umum Akuntansi

Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.

/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang

Pedoman Umum Akuntansi

Koperasi Sektor Riil.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM

No.15/Per/M.KUKM/IX/2015

tentang Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik

Standar Pemeriksaan Akuntan Publik

(SPAP)

Jusup, Al. Haryono (2001). Pengauditan.

Buku 1. Yogyakarta: Bagian

Penerbitan STIE YKPN

Munawir, (1997), Auditing Modern Buku 1,

BPFE, Yogyakarta

Published
2019-01-18
Section
Articles