JHP17: Jurnal Hasil Penelitian

Mangrove Ecotourism Business Survival Strategy and the Impact of the 12% Value Added Tax (VAT) Increase

Diana Putri — 2025-01-30

This paper examines the implications of a 12% Value Added Tax (VAT) increase on the sustainability and operational strategies of mangrove ecotourism businesses in Indonesia. Mangrove ecosystems are essential for environmental balance and biodiversity, providing unique opportunities for ecotourism that can benefit local communities economically while promoting conservation. However, the recent VAT hike poses significant challenges, potentially increasing operational costs and affecting profitability. Through qualitative research methods, including in-depth interviews, focus group discussions, and direct observations, this study explores the experiences and adaptive strategies of stakeholders involved in mangrove ecotourism. The findings reveal that the VAT increase can lead to higher costs for materials, maintenance, and promotion, compelling businesses to reconsider their pricing strategies and operational models. Despite these challenges, the research highlights that businesses are motivated to innovate and adopt sustainable practices to maintain competitiveness. Key strategies identified include enhancing community engagement, leveraging government support, and intensifying marketing efforts to attract visitors. The study underscores the importance of collaboration among stakeholders to navigate the complexities introduced by the VAT increase. Ultimately, this research contributes valuable insights into the resilience of mangrove ecotourism in the face of economic pressures, emphasizing the need for sustainable management practices that ensure the long-term viability of both the businesses and the ecosystems they depend on.

PENGALIHAN KELEBIHAN EMBRIO (SURPLUS EMBRYO) UNTUK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DIBIDANG KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF ETIKOLEGAL

Alifsyah Pangeran Jaya — 2025-01-30

Embrio pada mulanya terbentuk saat adanya penggabungan antara sel sperma dan sel telur didalam rahim seorang wanita pada saat melakukan pembuahan, tak hanya itu pembuahan yang terjadi bisa menjadi keturunan dan bisa jadi tidak menjadi keturunan. Pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan bisa memilih alternatif lain untuk mendapatkan momongan salah satunya yakni melakukan proses bayi tabung (in vitro vertilization), pada proses bayi tabung embrio diambil dari pasangan suami istri yang sah dan nantinya tidak semua embrio tersebut diambil hanya beberapa saja dan sisanya dibekukan dan dapat dimusnahakan apabila masa pembekuan telah habis. Menjadi perdebatan untuk menggunakan Kelebihan menggunakan Embrio (Surplus Embryo)) tersebut unutk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan dari sisi etikolegal. Aturan yang ada di Indonesia yakni Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak memperbolehkan penelitian dengan menggunakan embrio manusia, maka dari itu Solusi yang bisa ditawarkan ialah dengan membuat embrio yang seceukupnya yang bisa ditanamakan dalam rahim Perempuan secara aman atau mengizinkan embrio diadopsi oleh pasangan suami istri dalam perkawinan yang sah.

Indikasi Geografis: Instrumen Perlindungan Hukum Atas Keunikan Sumber Daya Alam

Yaffed Septian Bernada — 2025-01-30

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, dengan ragam dan keunikannya, baik hayati maupun nabati. Bahwa potensi sumber daya alam tersebut memiliki nilai ekonomi yang cukup besar dalam komoditas ekspor impor, sehingga perhatian yang serius akan dapat menghadirkan kemakmuran baik bagi negara Indonesia maupun masyarakat sekitar. Saat ini, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan produk dengan potensi indikasi geografis yang tinggi. Di antaranya adalah Kopi Gayo Aceh, Keramik Dinoyo, Ubi Cilembu, Lada Putih Muntok, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Kopi Toraja, dan Gerabah Kasongan.

Untuk menyasar perdagangan internasional, penting sekali untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi berbagai produk yang mencirikan indikasi geografis. Perlindungan ini berfungsi untuk memastikan bahwa produk asli Indonesia diakui dan dilindungi secara hukum di pasar global. Tanpa perlindungan yang memadai, produk-produk yang mencerminkan kekayaan budaya dan keunikan geografis Indonesia berisiko tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak di luar negeri. Kita harus dapat mengambil pelajaran dari kasus “Kopi Toraja” di Jepang dan “Kopi Gayo” di Belanda, bahwa ke 2 (dua) produk tersebut nyata-nyata dihasilkan dari bumi Indonesia, namun manfaat dan perlindungan hukum atas produk tersebut malah dimiliki oleh negara lain, dikarenakan pemahaman belum mencapai tahap perlindungan indikasi geografis dalam hukum kekayaan intelektualnya, karena prinsipnya perlindungan indikasi geografis bersifat yuridis normatif, yaitu melalui pendaftaran kepemilikan.

Kata Kunci : Sumber Daya Alam, Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis.

Sustainable Mangrove Tourism Development Strategy in Banyuwangi, East Java

Ristanti Akseptori — 2025-01-30

Ecotourism, a concept of sustainable tourism development, aims to promote environmental conservation measures and increase community engagement in management. Therefore, studies on mangrove tourism development techniques are needed to help maintain the coastal ecosystem. There are four species from two families that could grow into mangroves in the region: The wildlife inventory includes land birds, water birds, crustaceans, mammals, reptiles, and raptors, based on observations and book reviews. Picking sea water, or "randu telu," is said to heal illnesses, and there is the possibility of cultural rites. An analysis of the questionnaire about the introduction of mangroves reveals that 47% of all visitors learn about the environment. The remaining respondents were unclear or unable to decide, and only 47% of respondents understood how mangrove ecosystems operated. This is a result of education's low value and the even lower value of mangrove information. According to 85% of respondents, ecotourism has conservation or protection values from its inception. According to survey respondents, 67% of them believe that community involvement and empowerment should go hand in hand with ecotourism to promote community development. Cultural rituals could be performed, and gathering seawater, or "randu telu," is said to have therapeutic benefits. 47 percent of all visitors learn about the mangrove ecosystem, according to the study of the questionnaire regarding the introduction of mangroves. Furthermore, just 47% of respondents knew how mangrove ecosystems worked, while the remaining respondents were unsure or unsure. This is because education is undervalued and information about mangroves is much less valuable. According to 85% of respondents, ecotourism has always held conservation or protection values. The results of the survey indicate that 67% of participants acknowledge the value of ecotourism for community development in conjunction with community empowerment and involvement. establishing a trip to the mangroves with the possibility of a second tour; (d) formulating a five-year strategy for the sustainable growth of ecotourism; and (e) applying the current study to explore additional visitors.

Penerapan Sanksi Kebiri Kimia pada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Rozi Yudha Febriansyah — 2025-01-30

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sangat mendukung pengenaan sanksi kebiri kimia terhadap anak di bawah umur atas kekerasan seksual. Jika dibiarkan tanpa ada penanganan khusus, maka dapat tak tau arah serta jalan menuju kebaikan. Kajian ini mengkaji apakah UUD 1945 konsisten dengan penerapan sanksi kebiri kimia di Indonesia dianalisis melalui hukum pidana di Indonesia. Penelitian saat ini mempunyai makna bahwa sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat identifikasi elektronik bertentangan dengan UUD 1945 karena semua warga negara Indonesia memiliki perlindungan hak asasi manusia, terutama penyiksaan, degradasi, kebebasan berekspresi dan kebebasan berekspresi, serta hak asasi manusia. Sengan demikian, penempelan alat diagnostik elektronik dan pengenaan sanksi kebiri kimia terhadap pelecehan seksual anak melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penerapan sanksi kebiri kimia tidak sejalan dengan hukum pidana Indonesia, karena ditujukan untuk mendidik penjahat di Indonesia untuk mengadili pelaku dan bukan untuk membalas dendam dan diterima di masyarakat.

Economic Analysis of Ecotourism Development in Mangrove Areas Using the Travel Cost Method Approach

Rudi Santoso — 2025-01-30

The concept of ecotourism is the development of tourism that supports efforts to preserve the environment (natural and cultural), involves and benefits the local community, and is comically profitable. Mangrove ecotourism as one of the most important natural resources, namely the germplasm warehouse which contributes to the potential of genetic resources and has a high aesthetic value, is very appropriate when developed with the concept of ecotourism. Therefore, this research proposal aims to analyze how much economic value the ecotourism development of the Mangrove Ecotourism area is in detail. The research proposal uses the Travel Cost Method Approach to analyze the Economic Value of Ecotourism Development in the Mangrove Ecotourism Area, East Java.

PELATIHAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PERUSAHAAN PLYWOOD CV. WANA INDO RAYA LUMAJANG

Ratna Hartayu — 2025-02-03

Industri kayu plywood CV. Wana Indo Raya yang berlokasi di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang adalah sebuah industri yang menghasilkan kayu lapis atau plywood yang digunakan dalam banyak produk. Meskipun demikian, industri ini memiliki risiko yang tinggi terhadap kecelakaan kerja dan masalah kesehatan. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mengurangi risiko tersebut. Tidak hanya risiko kecelakaan kerja, tetapi di industri kayu plywood terdapat bahaya fisik dan kesehatan akibat paparan debu kayu dan asap dari proses produksi. Paparan debu kayu yang tinggi dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan bahkan bisa menyebabkan gangguan pernapasan kronis. Sedangkan, paparan asap dari proses pengeringan dan perekatan kayu dapat menyebabkan iritasi pada mata dan saluran pernapasan serta meningkatkan risiko terjadinya kanker paru-paru. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan masalah kesehatan yang disebabkan oleh paparan debu kayu dan asap. Pelatihan ini membantu karyawan memahami bahaya di tempat kerja dan mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, CV. Wana Indo Raya dan Teknik Elektro Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melakukan pelatihan K3 yang diselenggarakan di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang pada tanggal 11 Februari 2023 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan CV.Wana Indo Raya di Lumajang akan bahaya di tempat kerja serta memperkenalkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang ada.

PENGKLASIFIKASIAN PENYALAHGUNAAN SUARA PUBLIC FIGURE DENGAN TEKNOLOGI DEEPFAKE SEBAGAI TINDAK PIDANA

Jordan Abisha Siregar — 2025-03-06

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menghasilkan inovasi seperti deepfake, yang memungkinkan manipulasi suara dan visual dengan tingkat realisme tinggi. Meskipun memiliki potensi penggunaan positif, teknologi ini juga menghadirkan tantangan hukum, terutama ketika disalahgunakan untuk mereplikasi suara public figure tanpa izin. Penyalahgunaan suara public figure dengan teknologi deepfake dapat mencakup penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, penipuan, atau manipulasi publik. Dalam konteks hukum pidana, tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang pelanggaran hak privasi, penyebaran informasi palsu, dan pencemaran nama baik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari penyalahgunaan suara public figure dengan teknologi deepfake di Indonesia, termasuk relevansi undang-undang yang ada, tantangan dalam pembuktian, serta rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada dasar hukum untuk menangani penyalahgunaan deepfake, perlu ada penguatan regulasi khusus terkait teknologi ini agar dapat mengimbangi perkembangan inovasi digital dan melindungi hak-hak individu, khususnya public figure.

Sanksi Bagi Pengusaha Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Masa Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Nisfu Ayu Atika — 2025-04-16

Sanksi adalah suatu penderitaan yang diberikanKkepada seseorang yang telahKmelakukan suatuOperbuatan pelanggaran mauapun kesalahan. Pada prinsipnya dalam bidang ketenagakerjaan sanksi akan diberikan kepada para pihak yakni pihak pengusaha maupun pihak pekerja yang tidak melaksankan aturan-aturang ketenagakerjaan yang mana memuat terkait hak serta kewajiban para pihak didalamnya. Hukum ketenagakerjaan memiliki 2 jenis sanksi, yaitu sanksiLpidana dan sanksiLadministrasi. Pengaturan tersebut telah dimuat pada BAB XVI Undang-UndangLNomorL13LTahun 2003Otentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6LTahunL2023Ltentang PenetapanLpemerintah PenggantiLUndang-Undang Nomor12 Tahun 2022LtentangLCipta Kerja MenjadiLUndang-Undang.L Berdasarkan hal tersebut, ketenagakerjaan menganutLsanksiLminimal dan sanksi minimal khusus. Perlunya penetapan sanksi untuk digunakan dalam semua tindak pidana pelanggaran yang akan memberikan dampak merugikan bagi setiap pekerja secara masif. Adanya sanksi yang dapat diterapkan dengan harapan suatu pelanggaran tidak dilakukan. Hasil dari penelitian ini, yakni mengetahui bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran pada masa proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)