JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF WEST JAVA PROVINCIAL DPRD SECRETARIAT EMPLOYEES FOLLOWING THE POLICY OF TRANSFERRING STRUCTURAL POSITIONS TO FUNCTIONAL POSITIONS

Romi Ali Yuliansyah — 2026-03-11

This study was motivated by the policy of converting structural positions into functional positions, which had implications for employee performance at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) This study aimed to analyze employee performance after the conversion based on Hersey's performance model, which covers seven dimensions, namely goals, standards, feedback, resources, competence, motive, and opportunity. The research uses a qualitative approach with a descriptive design. Data were obtained through semi-structured interviews, observations, and documentation studies of nine informants selected purposively, then analyzed interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that employee performance was not yet fully optimal due to imbalances between performance dimensions. Organizational goals were well understood, and employee motive and opportunities to contribute were relatively maintained. However, unstable work standards, administrative evaluations, limited technical competency strengthening, and suboptimal resource support limited the consistency of task implementation. In practical terms, this study recommends strengthening work standards, optimizing tools or means and technological support, implementing a more adaptive evaluation system, developing technical competencies, and designing an integrated reward system. Theoretically, this study reinforces the relevance of Hersey's performance model in explaining the dynamics of public organization performance during the period of job equalization.

Analisis Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi Melalui Pendekatan Teoritis (POAC)

Reisabilla Davia Az Zahra — 2026-03-11

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fungsi POAC dapat diterapkan dalam pengelolaan perangkat desa Jubung, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang dihadapi. Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah analisis pengelolaan sumber daya manusia di Kantor Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, melalui teori pendekatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi POAC di Desa Jubung sudah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek perencanaan, yang dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa dan rekrutmen perangkat berdasarkan indikator kompetensi. Namun, dalam aspek organisasi, masih terdapat tugas yang saling tumpang tindih karena keterbatasan kompetensi teknis perangkat desa. Dalam hal penggerak, Kepala Desa telah melaksanakan arahan, pelatihan, dan motivasi; Namun efektivitasnya masih terhambat oleh minimnya sarana kerja dan kemampuan administrasi. Pemerintah desa telah menerapkan langkah-langkah pengendalian seperti rapat rutin, pemeriksaan dokumen, dan penilaian kinerja secara berkala. Secara keseluruhan, fungsi pengelolaan POAC di Desa Jubung telah dilaksanakan; Namun, masih perlu diperkuat kekuatan SDM dan pengaturan Tupoksi agar pengelolaan pemerintah desa berjalan lebih optimal.

Kata kunci: Pengelolaan Sumber Daya Manusia (HRDM), Pemerintah Desa, Teori POAC

INSTITUTIONALIZING COLLABORATION: COLLABORATIVE GOVERNANCE TO ADDRESS CHILD PROTECTION POLICY FRAGMENTATION IN BONDOWOSO REGENCY

Imam Sunarto — 2026-03-12

This study diagnoses the systemic failure of institutionalization in child protection policies in Bondowoso Regency and formulates a strategic collaborative governance model to address policy fragmentation. Employing a descriptive qualitative case study, data were gathered through in-depth interviews with DINSOS P3AKB, Edellweis NGO, and the Children's Forum. Empirical findings reveal that collaboration remains trapped in a 'dualism of systems,' where reactive and ad-hoc informal networks dominate over stagnant formal hierarchies, leading to chronic data fragmentation and overlapping roles. To resolve this, the study proposes an 'Institutionalized System-Based Collaborative Governance Model' centered on four integrated pillars: (1) strengthening formal collaboration forums, (2) synchronizing digital data systems, (3) codifying joint Standard Operating Procedures (SOPs), and (4) enhancing cross-sectoral resource capacity. This model transforms fragile interpersonal coordination into a resilient institutional framework, offering a transferable solution for local governments facing similar administrative fragmentation.

THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT PLN (PERSERO) CENTRAL PART OF JAVA TRANSMISSION UNIT

Frisca Maulida Fazrin — 2026-03-12

Good Corporate Governance (GCG) has been widely acknowledged as an important determinant of employee performance. Nevertheless, empirical studies that examine the specific contribution of each GCG principle, particularly within state-owned enterprises (SOEs) in developing countries, remain relatively scarce. In response to this gap, the present study examines the impact of GCG implementation on employee performance at PT PLN (Persero) Central Java Transmission Unit, focusing on the five fundamental principles of GCG: transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. This research adopts a quantitative approach using multiple linear regression analysis. Data were obtained through questionnaires administered to 75 employees. The validity and reliability testing results confirm that all research instruments satisfy the required standards of adequacy and consistency. The findings reveal that all five independent variables significantly influence employee performance, both partially and simultaneously. These results indicate that improvements in human resource quality within the energy sector can be strategically achieved through the application of sound governance principles. Moreover, this study provides empirical insights that enrich the understanding of governance practices in public organizations and SOEs in developing countries, particularly in high-risk public service sectors, while emphasizing the importance of a micro-level governance perspective in strengthening performance-based governance frameworks.

bahasa inggris Bahasa Inggris

Putri Shabilla — 2026-03-01

Peran pemerintah dalam konteks otonomi daerah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Medan Deli. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan telaah pustaka terkait. Lokasi penelitian adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Rusunawa Kayu Putih. Informan penelitian meliputi Kepala Bidang Perumahan, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Rusunawa Kayu Putih, dan penghuni Rusunawa Kayu Putih. Analisis data menggunakan teori Horoepoetri (2003) yang mencakup peran sebagai alat kebijakan, strategi, dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan UPT telah berupaya menjalankan perannya melalui penyediaan Rusunawa Kayu Putih. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan kenaikan harga sewa, belum adanya peraturan mengenai batas waktu tinggal sehingga penghuni tinggal lebih dari satu dekade, dan komunikasi satu arah dengan minimnya pemanfaatan teknologi. Disarankan agar Pemerintah Kota Medan, Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) meningkatkan intensitas sosialisasi dan memperkuat strategi komunikasi partisipatif agar kebijakan ini lebih dapat diterima oleh penghuni.

Evaluasi Program Layanan Perlindungan Anak Usia Dini Holistik Integratif dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kabupaten Sidoarjo

Rosalina Berliana Permata Sahri — 2026-03-02

Tingginya jumlah kasus kekerasan anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sidoarjo, menuntut penguatan layanan perlindungan dalam program Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas layanan perlindungan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari instansi terkait dan tiga Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks, program ini memiliki dasar hukum dan dukungan yang memadai, tetapi pemahaman tentang pengasuhan tanpa kekerasan tidak terdistribusi secara merata. Pada masukan, kualifikasi guru cukup baik namun pelatihan, fasilitas, dan anggaran perlindungan anak masih terbatas. Dari prosesnya, kegiatan parenting, SOP, dan sosialisasi sudah berjalan, namun koordinasi lintas sektor belum optimal. Dalam produk tersebut, program ini meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, meskipun dampaknya tidak komprehensif. Secara keseluruhan, program tersebut dinilai cukup efektif dan membutuhkan penguatan regulasi, pendanaan, pelatihan berkelanjutan, dan koordinasi daerah agar hasilnya lebih merata.

UNCOVERING ACCOUNT FREEZING POLICIES: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF DIGITAL TRANSACTION SECURITY AND FINANCIAL CRIME PREVENTION

Masadib Akmal Vyandri — 2026-03-03

The increasing use of digital financial services has raised concerns about transaction security and consumer protection, particularly in light of measures such as account freezes implemented by financial regulators, including the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in Indonesia. This study aims to analyze the impact of account freezes on digital transaction security and consumer rights, with a focus on the regulatory challenges and cross-border implications associated with such measures. A systematic review of the literature on fraud prevention, money laundering prevention, and consumer protection in digital finance was conducted. The findings indicate that while account freezes significantly reduce financial crime and improve transaction security, they also pose challenges, particularly for consumers whose accounts are unfairly frozen. Transparency, consumer literacy, and precise complaint mechanisms are crucial in mitigating these impacts. Furthermore, cross-border challenges in digital finance regulation complicate efforts to implement effective money laundering prevention measures globally, as data privacy laws and cryptocurrency regulations vary significantly across countries. This study contributes to understanding the balance between consumer security and accessibility in digital finance, highlighting the need for a coordinated regulatory framework. This study encourages further research into new technologies and global regulatory collaboration to address the challenges posed by account freezing in digital financial systems.

URBAN WASTE MANAGEMENT AS A GOVERNANCE CHALLENGE : POLICY IMPLEMENTATION AND ACTOR NETWORKS IN BATU CITY

Asih Widi Lestari — 2026-03-02

Urban waste management remains a persistent governance challenge in rapidly developing cities, particularly those with tourism-driven economies. This study examines municipal solid waste management in Batu City, Indonesia, focusing on how local governance arrangements shape policy performance. The findings show that, despite the existence of local regulations aligned with national waste policy, implementation remains predominantly disposal-oriented and highly dependent on the Tlekung landfill. Upstream strategies, including waste reduction, segregation, and community-based waste banks, are weakly institutionalized, fragmented, and largely dependent on short-term projects rather than embedded governance mechanisms. These limitations are reinforced by constrained municipal budgets, uneven administrative capacity across governance levels, and the absence of stable coordination between government agencies, community groups, and private waste actors. Seasonal waste surges associated with tourism further strain existing service capacity and expose systemic vulnerabilities in local waste governance. This study highlights that the core challenge lies not in regulatory absence but in fragmented governance and limited cross-sectoral integration. Strengthening collaborative governance arrangements and institutionalizing community participation are essential to shift urban waste management in Batu City from disposal-centered practices toward more sustainable and resilient governance outcomes.

ASSESSING TARGETING ACCURACY OF THE VILLAGE FUND CASH TRANSFER PROGRAM: A POLICY EVALUATION PERSPECTIVE

Laily Purnawati — 2026-03-02

This study aims to evaluate the targeting accuracy of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) program in Sukowiyono Village, Karangrejo Subdistrict, Tulungagung Regency. Periodic evaluations are necessary as the community often questions the accuracy and transparency of the BLT-DD recipient selection process. Targeting accuracy is a crucial factor in ensuring the effectiveness of social policies in alleviating poverty and improving community welfare. The study employs a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation. Informants were selected using a purposive sampling technique, based on their involvement and knowledge of the BLT-DD implementation. Data analysis was carried out using the interactive model of Miles and Huberman, with data validity tested through triangulation of sources and methods. The results indicate that the implementation of the BLT-DD program in Sukowiyono Village has generally run well, although it has not yet fully achieved accurate targeting. The effectiveness and efficiency are relatively high because the assistance meets basic community needs, and the data collection process is systematic, despite some delays in disbursement. The adequacy aspect remains low, as aid does not cover monthly household needs, while equity is suboptimal due to an uneven distribution. The village government demonstrates strong responsiveness through open complaint channels; however, accuracy issues persist, as some ineligible recipients are included and several poor residents remain unaccommodated.

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN URBAN FLOOD MITIGATION POLICY: ANALYSIS OF MULTI-ACTOR GOVERNANCE IN MALANG CITY

Taufiq Rahman Ilyas — 2026-03-10

Kota Malang memiliki potensi banjir yang terus meningkat akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan alih fungsi lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tata kelola kolaboratif diterapkan dalam upaya penanggulangan banjir di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas terkait, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pihak sudah berjalan, masih terdapat berbagai hambatan seperti kurangnya koordinasi, perbedaan kepentingan, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Diperlukan sistem koordinasi yang lebih jelas, regulasi pendukung, serta penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi potensi banjir. Penelitian ini menyarankan penguatan peran masing-masing aktor dan peningkatan komunikasi antar lembaga sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif yang lebih efektif.

ANALISIS NETWORK GOVERNANCE DALAM PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KOTA TANGERANG

Nabiilah Althafah — 2026-03-08

Penanganan narkotika sebagai masalah kompleks memerlukan tata kelola berbasis jaringan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan aktor masyarakat sipil secara kolaboratif. Kota Tangerang, sebagai zona merah kerentanan narkotika dengan tren kejahatan yang meningkat dan penurunan pengungkapan kasus, menunjukkan kesenjangan antara desain kebijakan P4GN yang menekankan kolaborasi multisektoral dan praktik tata kelola jaringan di lapangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola jaringan Program P4GN di Kota Tangerang berdasarkan empat dimensi Tata Kelola Jaringan oleh Klijn & Koppenjan, yaitu kontak, kepercayaan, berbagi informasi, dan pertukaran sumber daya. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sampling purposif terhadap aktor kunci P4GN. Hasil studi menunjukkan bahwa model jaringan cenderung bersifat tata kelola bersama dengan pola kontak rutin dan insidental, kepercayaan yang sangat bergantung pada peraturan formal, aliran informasi lintas sektor yang relatif akurat namun terfragmentasi, serta pertukaran sumber daya yang komplementer namun tidak merata, terutama di unit pencegahan, lembaga pemasyarakatan, dan layanan rehabilitasi. Studi ini menyimpulkan bahwa landasan tata kelola jaringan dalam Program P4GN di Kota Tangerang telah terbentuk, namun belum didukung oleh SOP dan MoU antar lembaga yang kuat, sistem berbagi data terintegrasi, sumber daya manusia yang memadai, fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta keterlibatan yang substansial dari sektor swasta dan masyarakat. Karenanya, penguatan desain tata kelola jaringan merupakan prasyarat untuk mencapai kolaborasi yang lebih matang, adaptif, dan berkelanjutan.