ANALISIS TENTANG AKIBAT DISKRIMINASI TERHADAP KEARIFAN LOKAL YANG MENDEGRADASI PEMBANGUNAN IDENTITAS BANGSA
Abstract
Local wisdom has existed since ancient times before Indonesian independence, and is known to be owned by various tribes in Indonesia. The crystallization of local wisdom conducted by Bung Karno resulted in five principles that were named Pancasila. Based on the Pancasila, the 1945 Constitution was drafted on 18 August 1945 by the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI). Discrimination of local wisdom began to occur since the adoption of the 1945 Constitution on August 18, 1945 until May 16, 2012, at the time of pronouncement of Constitutional Court Decision Number 35 / PUU-IX / 2012. Discrimination of local wisdom that occurred during the 67 years resulted in conflicts between the Indonesian nation that is not finished yet. The customary law community as a source of local wisdom is disregarded, even considered non-existent. This has caused further consequences in relation to the degradation of the Indonesian nation's identity. Keywords: Local wisdom, Pancasila, discrimination, degradation, nation identity.Downloads
References
Aiken, Henry D. 2002. Abad Ideologi. Yogyakarta: Bentang Budaya
Budiman, Kris. 2005. Ikonisitas Semiotika Sastra dan Seni Visual. Yogyakarta:
Buku Baik
Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group
Effendy, Uchjana Onong, 1989. Kamus Komunikasi. Bandung: Bandar Maju
Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta:
LKis
Fiske, John. 2004. Cultural And Communication Studies: Sebuah Pengantar
Paling Komperehensif. Yogyakarta: Jalasutra
Folkerts, Jean & Lacy. 2004. Meida in Your life, The: An Introduction to
Mass Communication, Third Edition. Bosto: Pearson
Ibrahim, Idi Subandi. 2007. Budaya Populer Sebagai Komunikasi:
Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer. Yogyakarta : Jalasutra
Ihalauw, J.O.I. 2003. Bangunan Teori. Fakultas Ekonomi, UKSW. Salatiga
Kriyantono.2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Kencana: Jakarta
Wilayahnya di kawasan Hutan. Cetakan pertama. Jakarta : Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia.
http://kmanv.aman.or.id/. Diakses 02 Juli 2018.
https://m.tempo.co/read/news/2017/03/15/173856359/17-sarasehan-tematik-
di-kongres-masyarakat-adat-nusantara-ke-5. Diakses 02 Juli 2018.
http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/pengertian-masyarakat-
adat.html. Diakses 02 Juli 2018.
https://www.infokekinian.com/pengertian-dan-contoh-kearifan-lokal/. Diakses
Juli 2018.
https://huma.or.id/wp-content/uploads/2006/05/SPW-4.-Mempertimbangkan-
Peradilan-Adat-Hedar-Laudjeng.pdf. Diakses 02 Juli 2018.
http://www.metrosulawesi.com/article/kembalikan-hak-masyarakat-adat-taa-
wana-posangke. Diakses 02 Juli 2018.
ICRAF, LATIN dan P3AE-UI. (2001). Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di
Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan Dalam Era Otonomi Daerah.
Jakarta : ICRAF, LATIN dan P3AE-UI.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Cetakan pertama. Jakarta:
Prenada Media.
Nuraini, Atikah. (2016). Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional — Membuka Jalan
bagi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Cetakan pertama.
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013.
Saptomo, Ade. (2010). Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat
Nusantara. Jakarta: PT Grasindo.
Sembiring, Rosnidar. (2017). Hukum Pertanahan Adat. Cetakan Pertama. Depok:
Rajawali Pers.
Surat Edaran Menteri Kehutanan nomor SE.1/Menhut.2/2013 tanggal 16 Juli
Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM. (2016). Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan
Hutan. Cetakan pertama. Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi UndangUndang.
UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples
Saturi, Sapariah. http://www.mongabay.co.id/2016/12/29/kado-manis-akhirtahun-kali-pertama-pemerintah-tetapkan-hutan-adat/.
Diakses 02 Juli
