UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PKWT YANG DI-PHK OLEH PIHAK PERUSAHAAN

Abstract

Menyebarnya virus COVID-19 di Indonesia sangat terasa dampaknya pada perputaran perekonomian Indonesia. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi kegiatan sehari-hari masyarakat yang secara langsung akan menghambat laju ekonomi. Peraturan tersebut terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kerugian dan penurunan laba dialami oleh beberapa sektor khususnya dalam sektor pariwisata dan transportasi. Menurunnya minat masyarakat untuk berpergian dan melakukan kegiatan diluar ruangan berdampak kepada menurunnya penggunaan jasa transportasi dan perhotelan, tidak menutup kemungkinan sektor usaha tersebut tidak akan dapat bertahan lagi jika tidak dilakukan efisiensi terhadap perusahaannya. Hal ini mengakibatkan turunnya pendapatan pekerja/buruh yang bekerja pada perushaan di sektor tersebut. Sudah tercatat 1,7 Juta pekerja/buruh yang telah dirumahkan sedangkan 749,4 ribu pekerja/buruh lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Penyebab PHK yang dialami oleh mereka adalah karena perusahaan beralasan jika terkena imbas pandemi COVID-19 sehingga harus malakukan efisiensi. Salah satunya yaitu terdapat pekerja/buruh yang terkena PHK padahal masa kontrak kerjanya belum berakhir. Pandemi COVID-19 juga belum tentu merupakan suatu keadaan memaksa bagi perusahaan yang melakukan efisiensi dengan cara melakukan PHK terhadap pekerjanya. Oleh karena itu dalam hal ini perlu dilakukan analisis terkait perlindungan hukum terhadap para pekerja/buruh itu serta analisis apakah COVID-19 merupakan suatu keadaan memaksa atau bukan.